Beban legalitas kemampuan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendampingan penyandang disabilitas Tuli yang berhadapan dengan hukum. Teman-teman JBI Dengar maupun JBI Tuli misalnya, sering kali menerima penolakan hanya karena tidak memiliki sertifikat kemampuan bahasa isyarat. Akibatnya, pemenuhan hak atas akomodasi yang layak bagi teman Tuli menjadi terhambat. Arini, koordinator lembaga layanan…
Penyedia layanan dan aparat penegak hukum di Kabupaten Bantul, DIY, membagikan cerita pengalaman mereka saat mendampingi penyandang disabilitas Tuli yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan. Berbagai tantangan jamak ditemui, mulai dari sulitnya mendapatkan akses Juru Bahasa Isyarat (JBI) hingga menentukan metode komunikasi yang tepat di dalam proses pemeriksaan. Cerita tersebut dibagikan dalam kegiatan diskusi kelompok…
Pendampingan perempuan disabilitas Tuli korban kekerasan membutuhkan strategi yang baik demi memastikan semua hak-haknya dapat terpenuhi. Sebelum melibatkan mereka lebih jauh dalam proses penanganan kasus, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami kerentanan perempuan disabilitas Tuli di dalam proses pendampingan. Konselor Hukum layanan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA) Arini Robi…
Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…
Pandemi COVID-19 telah menaikan permintaan Alat Pelindung Diri (APD). Perubahan pasar tersebut banyak dimanfaatkan oleh kelompok penyandang disabilitas dengan menjalankan usaha produksi masker. Namun, sebagian besar dari mereka masih mengalami keterbatasan modal, sehingga membutuhkan bantuan penguatan ekonomi baik dari pemerintah maupun swasta. Situasi ini ditemukan dalam riset Asesmen Standar dan Potensi Kapasitas Produksi Komunitas Penyandang…
Yogyakarta, 29 Juli 2021 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) hari ini meluncurkan buku panduan yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi. “Panduan Produksi Media Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas” akan membantu media, pemerintah, swasta dan pembuat konten lainnya mengembangkan cara mereka menyampaikan informasi kepada kelompok orang dengan gangguan pendengaran,…
Penyandang disabilitas, dengan segala hambatan dan kebutuhan khususnya, memiliki cara yang berbeda dalam mengakses media. Namun, kebanyakan media yang selama ini beredar masih gagal menjawab tantangan tersebut. Demi memastikan semakin banyak media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menerbitkan Panduan Media Aksesibel untuk Penyandang Disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah…
Polemik mengenai penyandang disabilitas mengendarai kendaraan masih menjadi fokus berbagai pihak, agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, khususnya disabilitas tuli yang ingin mendapatkan SIM. Dalam hal ini, SAPDA terlibat dalam diskusi yang membahas logo difabel untuk menandai pengendara difabel di DIY hari Kamis, 30 Maret 2017 yang dimulai pukul 09.00 bertempat di sekertariat Komite Disabilitas…
