Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani sedang menyampaikan tanggapan ditemani moderator dan JBI.

Mendengar Cerita di Balik Pendampingan Disabilitas Korban Kekerasan

Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)…

Read More

Apa itu HPP dan Kegunaannya dalam Penanganan Kekerasan Disabilitas?

Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…

Read More
SAPDA menyerahkan hasil penelitian dan policy brief kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas P3AP2KB Edy Muhammad dan tim produksi NYALA

SIARAN PERS: Bumikan Hak Otoritas Tubuh Perempuan Disabilitas Lewat “NYALA”

Setiap orang memiliki hak untuk menentukan apapun yang terjadi pada tubuh dan organ reproduksinya, bebas dari campur tangan siapapun. Namun, seringkali pemenuhan hak tersebut belum menjangkau perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan. Karena itu, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan film pendek bertajuk “NYALA” pada 28-29 Oktober 2021. Peluncuran berbalut diskusi…

Read More

PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin saat ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin. Dalam isu disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas juga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian ini…

Read More

KOORDINASI BPPM KPPA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM 3 END

Kamis, 8 September 2016 berlokasi di Hotel Santika Yogyakarta, perwakilan dari SAPDA menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh BPPM dan KPPA. Selain SAPDA, ada beberapa tamu undangan yang mewakili Ormas, LSM/ NGO, Akademisi, Media, dunia usaha dan organisasi profesi. Koordinasi BPPM KPPA  dan organisasi masyarakat dalam rangka implementasi Program 3 End (Kekerasan, Traficking, Kesenjangan Ekonomi)…

Read More

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

Setiap orang, baik orang tua maupun anak dan remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi untuk lebih memahami pentingnya pengetahuan tersebut bagi dirinya. Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, alat kontrasepsi dan penyakit yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Akan tetapi, kesehatan reproduksi adalah keseluruhan rangkaian sistem dan fungsi reproduksi sehingga sehat secara fisik,…

Read More

PELATIHAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DISABILITAS DI LOMBOK (NTB)

SAPDA sangat concern dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, tidak hentinya melakukan gerakan-gerakan untuk memperkuat level jejaring dalam bersinergi bersama DPO, CSO, NGO dan pemerintah untuk melakukan pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disabilitas. Pelatihan ini dilakukan pada 9 s/d. 11 Agustus 2016 bertempat di Mataram, lombok. Pelatihan ini bertujuan untuk memahamkankonsep kekerasan berbasis Seks, Gender…

Read More

AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar ini yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong…

Read More