Gambar berisi 15 orang duduk melingkar mengelilingi ruangan diskusi. Teks: DISKUSI KELOMPOK TERARAH, SITUASI SISTEM RUJUKAN PENANGANAN KBGD DI 3 DAERAH

Mendengar Cerita Dinamika Pendampingan Disabilitas Tuli Pelaku Tindak Pidana

Penyedia layanan dan aparat penegak hukum di Kabupaten Bantul, DIY, membagikan cerita pengalaman mereka saat mendampingi penyandang disabilitas Tuli yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan. Berbagai tantangan jamak ditemui, mulai dari sulitnya mendapatkan akses Juru Bahasa Isyarat (JBI) hingga menentukan metode komunikasi yang tepat di dalam proses pemeriksaan. Cerita tersebut dibagikan dalam kegiatan diskusi kelompok…

Read More

Tantangan Pendampingan Korban KBGD Menurut Pengalaman Penyedia Layanan di Garut

Berbagai perwakilan lembaga penyedia layanan asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, membagikan pengalamannya masing-masing saat terlibat di dalam penanganan sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Kendati sudah cukup berpihak pada korban dan berhasil membawa pelaku sampai hukuman pidana, namun prosesnya tak dapat dipungkiri penuh dengan tantangan. Ridi, dari Pusat Kesehatan Masyarakat Malangbong…

Read More

Tantangan Pemenuhan Restitusi dalam Penanganan Korban KBGD di Jombang

Restitusi merupakan hak atas ganti rugi bagi korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku. Dalam kasus kekerasan, restitusi memiliki manfaat penting dalam pemulihan ekonomi dan sosial korban, sekaligus pengakuan atas kerugian yang ia alami akibat kekerasan. Sayangnya, pemenuhan restitusi di dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas masih menemui banyak hambatan. Setidaknya demikian salah satu…

Read More
Banner peluncuran catahy KBGD 2022, berisi gambar sampul buku.

[PERS RILIS] Peluncuran Catatan Tahunan  Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022: Akomodasi yang Layak, Antara Angka dan Realita

Yogyakarta, 18 Juli 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022 (Catahu KBGD 2022) dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-18 lembaga SAPDA. Catahu mengangkat tajuk “Akomodasi yang Layak: Antara Angka dan Realita”, sesuai dengan highlight utama dari temuannya. Kegiatan ini berlangsung dengan…

Read More
Banner Webinar

[PERS RILIS] Diseminasi Data Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas: Menengok Situasi Kerentanan Korban & Tantangan dalam Penanganan Kasus

Yogyakarta, Kamis 16 Maret 2023 Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mengadakan webinar “Peran Perempuan dan Perempuan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas” pada (16/3). Webinar ini sekaligus mendiseminasikan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas sepanjang tahun 2022 yang telah dikumpulkan oleh SAPDA…

Read More
Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani sedang menyampaikan tanggapan ditemani moderator dan JBI.

Mendengar Cerita di Balik Pendampingan Disabilitas Korban Kekerasan

Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani sedang memaparkan rencana inisiasi penyusunan Catahu Nasional penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas

Kasus Kekerasan Disabilitas Harus Tercatat

Beragam bentuk kekerasan menimpa penyandang disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, belum semua kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terdokumentasikan dengan baik. Data yang tersebar di berbagai lembaga masih mengalami ketimpangan satu sama lain. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih holistik. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,…

Read More
Ilustrasi polisi sedang mengidentifikasi alat bukti

UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…

Read More
Banner pembukaan kembali lowongan konselor psikologis SAPDA.

Dibuka Kembali: Lowongan Kerja Konselor Psikologis SAPDA

__________ Dibuka kembali!Lowongan pekerjaan Konselor Psikologis Yayasan SAPDA. Kualifikasi yang Dibutuhkan:– Penyandang disabilitas atau tanpa disabilitas.– Usia 20 – 40 tahun.– Bersedia bekerja secara penuh.– Sarjana psikologi lebih diutamakan.– Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun.– Memiliki pengetahuan seputar Psychology First Aid.– Memiliki perspektif disabilitas, gender dan anak.– Memiliki komitmen kerja-kerja kemanusiaan.– Memiliki komitmen kerja dalam…

Read More