Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas terhadap fasilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (4/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari divisi Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA. Selain itu, turut…
Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah…
Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi…
Mewujudkan layanan yang aksesibel bagi disabilitas kurang lengkap tanpa membekali individu di dalamnya mengenai perspektif disabilitas. Hal inilah yang ditekankan SAPDA saat berkunjung ke Pengadilan Negeri Karanganyar, Jumat (18/9) lalu. Dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh jajaran staf PN Karanganyar ini, SAPDA memaparkan tentang betapa pentingnya penyediaan layanan yang bisa diakses oleh semua kelompok rentan,…
Mewujudkan pengadilan inklusi merupakan amanat Undang-undang No 8 tentang Penyandang Disabilitas yang harus diwujudkan. Hal inilah yang menjadi pokok bahasan dari Workshop Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Akomodasi Layak bagi Disabilitas, Rabu (26/08). Workshop yang berlangsung melalui Zoom ini menghadirkan perwakilan dari beberapa pengadilan yang sudah dan sedang berproses menghadirkan nilai-nilai inklusi di lingkungannya. Layanan dan…
Pengadilan merupakan salah satu ruang publik yang semestinya dapat diakses oleh siapapun. Hal ini disampaikan Fatum Ade, dalam sosialisasi pengadilan inklusif di Pengadilan Negeri Karanganyar pada Jumat (26/06). Ade melanjutkan bahwa setiap warga negara berhak mengakses ruang pengadilan. Setiap kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan memerlukan fasilitas dan layanan berbeda-beda, salah satunya adalah penyandang…
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…
Peningkatan layanan dan aksesibilitas di lingkungan pengadilan harus terus dilakukan. Lembaga peradilan merupakan ruang publik yang kerap diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas perlu disediakan. Langkah baru telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ayun Kristyanto, Ketua PN Karanganyar bersama Nurul Saadah Andriani, Direktur Yayasan SAPDA. Kedua…
Semua orang berhak atas layanan hukum, maka dari itu kami mendorong agar pengadilan inklusi menjadi fokus program di Pengadilan Negeri Wonosari. Pernyataan itu disampaikan oleh Eman Sulaiman, Ketua PN Wonosari dalam sambutannya di pertemuan dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, di PN Wonosari, (28/02). Diskusi yang dihadiri oleh mitra Lembaga Swadaya…
