Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Yogyakarta (7/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari divisi Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA. Turut hadir sejumlah individu…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas terhadap fasilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (4/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari divisi Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA. Selain itu, turut…
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut pasal 58 dari UU ini, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya harus mempertimbangkan perempuan. Selain itu, pasal 54 menyebut bahwa Musyawarah Desa wajib pula melibatkan unsur masyarakat. Di dalam halaman lampiran dari produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan…
Para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang terabaikan dalam perhelatan politik. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin secara jelas hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk salah satunya adalah memperoleh pendidikan politik. Ini tercantum di dalam pasal 13 huruf F dari produk hukum itu. Partai politik adalah salah satu agen penting pemberi pendidikan politik bagi…
Perempuan penyandang disabilitas adalah kelompok yang tersubordinasi dan sulit mendapatkan ruang eksistensi di masyarakat. Karena itu, peran media sangat penting menjadi wadah untuk mengisi ketiadaan ruang suara mereka. Namun seringkali konten media memihak pada cara pandang mayoritas yang keliru dalam memaknai perempuan penyandang disabilitas. Ini menyebabkan perempuan penyandang disabilitas mendapatkan representasi yang salah dalam layar…
Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…
Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, dengan segala kebutuhan khususnya, anak disabilitas seringkali tidak terfasilitasi oleh sekolah formal biasa. Maka, homeschooling atau sekolah dari rumah menjadi pilihan alternatif untuk diterapkan kepada anak disabilitas, dengan orang tua sebagai agen utamanya. Namun, orang tua terutama ibu dihadapkan banyak tantangan dalam memberikan homeshooling kepada…
Catatan:Pembaca yang baik, artikel ini telah melalui perbaikan pada 20 November untuk nama periset “Urgensi Pola Asuh Demokratis untuk Anak Disabilitas” yang sebelumnya Rokhani menjadi Rokhimah. Dengan ini, media SAPDA menyampaikan permohonan maaf. Anak disabilitas termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian pola asuh, sebab itu berpengaruh terhadap perkembangan dan…
Pada tahun 2011, Indonesia resmi menandatangani Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Menurut pasal 23 ayat 1 butir a dari konvensi tersebut, perempuan disabilitas memiliki hak untuk menikah dengan persetujuan dan menentukan pasangannya sendiri. Namun, hak tersebut seringkali tidak terjangkau oleh perempuan disabilitas yang menjadi bagian dari…
