Di masa pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) ini siapa saja bisa terpapar, tak terkecuali penyandang disabilitas. Sejak virus ini mewabah ke berbagai penjuru dunia, banyak lembaga atau organisasi yang mengeluarkan dokumen panduan dalam menangani atau mencegah terinfeksi Covid-19. Akan tetapi, ada kelompok disabilitas masih minim mendapatkan sumber atau referensi pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan…
Berdasarkan surat edaran yang dibuat WHO pada tanggal Maret 2020, penyandang disabilitas wajib untuk mendapatkan penanganan khusus. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan. Alasan kerentanan disabilitas antara lain, pertama, adanya hambatan dalam menerapkan kebersihan dasar. Kedua, kesulitan menghindari berkumpul, terlebih yang selalu mengandalkan pendamping. Ketiga, hambatan memperoleh informasi. Keempat, khusus pengguna kursi…
Peningkatan layanan dan aksesibilitas di lingkungan pengadilan harus terus dilakukan. Lembaga peradilan merupakan ruang publik yang kerap diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas perlu disediakan. Langkah baru telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ayun Kristyanto, Ketua PN Karanganyar bersama Nurul Saadah Andriani, Direktur Yayasan SAPDA. Kedua…
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY mengadakan acara Setu Srawung untuk mempromosikan isu-isu perempuan dan disabilitas dalam menghadapi perubahan iklim, Sabtu (7/3). Acara yang berlangsung satu hari penuh ini didasari oleh perubahan iklim yang terus menguat. Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi tantangan perubahan iklim. Hal ini juga diamini oleh Nurul Saadah Andriani, Direktur…
Diperlukan adanya prinsip keseteraan, terbuka dan penghargaan dalam mewujudkan masyaralat inklusi. Hal inilah yg didapat oleh 12 Remaja dan Remaja Disabilitas dalam Workshop bertema Pelatihan Analisis Sosial HKSR Inklusi Berbasis Media di Yogykarta pada hari pertama (1/2). Acara yang diselenggarakan SAPDA ini berlangsung dari Sabtu-Rabu (1-5/2). Pada Hari Pertama, mereka mempelajari Gender dan Inklusi Sosial….
SAPDA bersama dengan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Dan Ekonomi Rakyat (LP2DER), Bima, NTB menyelenggarakan workshop penyusunan kebijakan berperspektif gender dan disabilitas pada Rabu (22/01). Workshop ini merupakan salah satu bagian program ICDRC (Inclusive Climate and Disaster Resilient Communities) atau Membangun Ketangguhan Inklusif Bencana dan Perubahan Iklim yang didanai oleh DFAT melalui OXFAM. Workshop ini bertujuan…
Lembaga peradilan adalah ruang publik yang harus terbuka bagi siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Nuryanto, hakim senior di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan bersama SAPDA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada Selasa (10-/12).
“Probelmatika ini menyebabkan mereka kehilangan hak untuk membuat keputusan atas tubuh, masa depan, pekerjaan, bahkan kehilangan harta kekayaannya,” jelas Nurul.
Stigma tidak cakap hukum pada disabilitas yang masih tinggi hingga saat ini menghambat mereka dalam mengakses layanan hukum.
