Pengembangan Program dan Kebijakan yang Inklusi Bagi Organisasi

Pada Kamis dan Jumat, 14-15 Maret 2019 lalu SAPDA Jogja mengadakan pelatihan pengembangan kebijakan gender disabilitas dan inklusi sosial untuk mitra ICDRC. Bertempat di pendopo SAPDA, pelatihan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kebutuhan dan kepasitas pengembangan inklusi disabilitas di masing-masing mitra OXFAM, menguatkan kapasitas mitra untuk mengembangkan kebijakan inklusi dalam pelaksanaan program dan manajemen kelembagaan, serta…

Read More

Seminar Meneguhkan Perlindungan Khusus dan Menjamin Terpenuhnya Hak Dasar Perempuan Disabilitas dalam RUU PKS Serta Regulasi terkait di Indonesia

University Club UGM- 9 Maret 2019 Masih banyaknya masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai objek dan yang merendahkan perempuan, oleh karena itu Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk disahkan, untuk mendekatkan akses pada keadilan secara khusus pada kelompok disabilitas, karena perempuan terlebih lagi perempuan disabilitas adalah kelompok rentan yang sangat tinggi jika…

Read More

Policy Brief RUU PKS, Pentingnya Korban, Pelayanan, dan Penanganannya

University Club UGM- 8 Maret 2019, Diskusi tentang RUU PKS yang berlangsung sangat menegangkan. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta bersama beberapa kawan menggadakan diskusi tentang Policy Brief RUU PKS, dimulai dengan penjelasan apa itu disabilitas, apa saja ragam penyandang disabilitas dan kondisi- kondisi mereka saat rentan terkena kekerasan seksual. Karena sesungguhnya RUU…

Read More

DPRD akan Libatkan Penyadang Disabilitas dalam Proses Pembuatan Perda Disabilitas Kabupaten Magelang

Magelang, 6 Maret 2019. Mengkritisi isi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Magelang tentang Disabilitas penting dilakukan untuk melihat sejauh mana Raperda tersebut mampu mengakomodir kebutuhan dari para penyandang disabilitas. Salah satu yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta adalah dengan mengajak jaringan disabilitas untuk membaca kembali apa yang termuat di dalam…

Read More

Posbindu bagi Penyandang Disabilitas di DIY Tetap Jalan

Jamkesus dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bagi penyandang disabilitas di seluruh Provinsi DI Yogyakarta dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa. Hal tersebut merupakan hasil dari Audiensi Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan Bappeda DIY untuk menyikapi isu dihapusnya Posbindu, (30/1), di Kantor Bapel Jamkesos DIY. “Layanan Posbindu bagi disabilitas akan tetap kami jalan…

Read More

Ngobrol Bareng Tentang Kesehatan Reproduksi

Foto: Media Sapda Minggu, 6 Januari 2019 lalu SAPDA Jogja bersama dengan PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) dan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Bantul, Yogyakarta mengadakan pertemuan untuk sharing dan ngobrol bareng tentang kespro (Kesehatan Reproduksi). Bertempat di sekretariat PPDI Bantul, pertemuan ini merupakan pertemuan rutin bulanan yang pada saat itu dihadiri oleh 35 orang yang…

Read More

Meriahnya Perayaan HDI di Banjarmasin: Partisipasi Difabel Adalah Kunci!

Dalam rangka menyambut Hari Disabiilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada tanggal 3 Desember, organisasi penyandang disabilitas (PPDI, HWDI & Gerkatin) bersama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggelar peringatan hari raya disabilitas sedunia ini.  Acara dilaksanakan pada tanggal 29 November dan 1 – 2 Desember 2018….

Read More

Knowledge Sharing Praktik Baik Kota Inklusi Banjarmasin dan Kota Jogjakarta

Senin, 12 November 2018 – Walikota Banjarmasin, Bappeda Kota Banjarmasin, Bappeda Kota Yogyakarta,  Dinas Sosial Kota Yogyakarta, dan Tim Program Peduli SAPDA bertemu di Pendopo Kantor SAPDA untuk berbagi cerita praktik baik dalam pembangunan kota inklusi disabilitas. Pertemuan ini difasilitasi oleh Mukhotib MD selaku konsultan Yayasan SAPDA. Pertemuan ini membahas praktik baik dan dinamika perkembangan…

Read More

Rekrutmen CPNS di DIY masih Diskriminasi terhadap Difabel

Proses rekrutmen CPNS yang dilakukan serentak saat ini masih diskriminasi terhadap difabel. “Dari semua formasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak ada yang memenuhi kuota 2% bagi difabel sesuai dengan amanat undang-undang” kata Winata SH dari Komite Difabel DIY saat konferensi pers, Kamis (11/10). Konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa organisasi yang berkaitan…

Read More