Disabilitas di Masa Pandemi

Dampak Pandemi bagi Disabilitas dan Benang Kusut Bantuan Sosial

Pandemi Covid-19 yang menimpa dunia sejak Februari 2020 menjadi pukulan berat bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Riset-riset terdahulu milik Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dan teman-teman organisasi penyandang disabilitas lainnya membuktikan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak besar secara ekonomi dan kesehatan bagi mereka. Secara ekonomi, Direktur SAPDA Nurul Sa’dah mengatakan bahwa lebih…

Read More
Homeschooling

[#EdisiKonferensi] Dilema Homechooling bagi Anak Disabilitas

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, dengan segala kebutuhan khususnya, anak disabilitas seringkali tidak terfasilitasi oleh sekolah formal biasa. Maka, homeschooling atau sekolah dari rumah menjadi pilihan alternatif untuk diterapkan kepada anak disabilitas, dengan orang tua sebagai agen utamanya. Namun, orang tua terutama ibu dihadapkan banyak tantangan dalam memberikan homeshooling kepada…

Read More
Pola Asuh Anak

[#EdisiKonferensi] Mengenal Pola Asuh Demokratis bagi Anak Disabilitas

Catatan:Pembaca yang baik, artikel ini telah melalui perbaikan pada 20 November untuk nama periset “Urgensi Pola Asuh Demokratis untuk Anak Disabilitas” yang sebelumnya Rokhani menjadi Rokhimah. Dengan ini, media SAPDA menyampaikan permohonan maaf. Anak disabilitas termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian pola asuh, sebab itu berpengaruh terhadap perkembangan dan…

Read More

[RILIS MEDIA] Uni Eropa dan Hivos Luncurkan Proyek ACTION untuk Mengurangi Dampak COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, NusaTenggara Barat dan Sulawesi Selatan

Jakarta, 18 November 2020 – Sebagai upaya dalam menanggapi dampak COVID-19, Hivos bersama dengan lima anggota konsorsium yakni CISDI, KAPAL Perempuan, PAMFLET, PUPUK, dan SAPDA secara virtual meluncurkan proyek baru, Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION). Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mencegah, menanggulangi, serta memitigasi…

Read More

[#EdisiKonferensi] Pentingnya Memperjuangkan Hak Perempuan Disabilitas Masyarakat Adat

Pada tahun 2011, Indonesia resmi menandatangani Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Menurut pasal 23 ayat 1 butir a dari konvensi tersebut, perempuan disabilitas memiliki hak untuk menikah dengan persetujuan dan menentukan pasangannya sendiri. Namun, hak tersebut seringkali tidak terjangkau oleh perempuan disabilitas yang menjadi bagian dari…

Read More
Akar Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas

[#EdisiKonferensi] Ketiadaan Informasi dan Lemahnya Hukum: Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas

Setiap orang memiliki hak untuk mengakses pengetahuan terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi. Namun dalam realitanya banyak kelompok yang belum bisa menjangkau hak tersebut, terutama kalangan perempuan disabilitas. Ini membuat mereka rentan menjadi target kekerasan seksual. Persoalan tersebut berhasil dibuktikan lewat penelitian bertajuk ‘Lampu Merah Kekerasan Seksual pada Disabilitas’ karya Hawa Ahda. Hawa sendiri melakukan…

Read More

Pertemuan Virtual SAPDA dan PN Batam Awali Kerjasama Mewujudkan Sistem Peradilan Inklusif

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) melakukan pertemuan virtual dengan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (16/11). Pertemuan ini menandakan dimulainya kerjasama kedua belah pihak dalam penyediaan sistem peradilan yang inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas. Ketua PN Batam Wahyu Imam Santoso mengaku sangat memandang penting hubungan kerjasama ini. Sebab, pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan penyediaan…

Read More

[#EdisiKonferensi] Mengenal Konsep Inklusi Sosial Berperspektif Gender dan Disabilitas

Pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini sekedar berfokus pada pemberian layanan yang setara, namun belum mempertimbangkan aspek-aspek gender dan disability. Inilah yang menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya. Hal tersebut merupakan poin utama dari paparan Direkur SAPDA Nurul Saadah dalam Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

Read More

[#EdisiKonferensi] Kritik 3 Lembaga Perempuan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga

Sejak dimasukan ke dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Juli 2020 lalu, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) terus memantik sorotan dan kritik karena berpotensi memicu lebih banyak diskriminasi terhadap perempuan dan keluarga penyandang disabilitas. Sebanyak tiga lembaga pun menuangkan kritiknya terhadap produk hukum tersebut dalam acara Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

Read More