Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF) telah melakukan riset mengenai Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas. SAPDA menyampaikan hasil riset tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas pada Senin, 31 Oktober 2022. Hasil riset disampaikan langsung oleh Direktur…
Situs web SAPDAJOGJA.ORG dinilai sudah cukup aksesibel bagi audiens dengan hambatan sensorik penglihatan. Penilaian tersebut disampaikan oleh teman-teman penyandang disabilitas Netra saat menjadi partisipan dalam kegiatan Cek Aksesibilitas Situs Web SAPDAJOGJA.ORG yang diselenggarakan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Jumat (14/10) lalu. “Halaman web sudah dapat dinavigasi dengan baik. Teks alternatif dapat…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati rencana kerjasama pemajuan isu disabilitas dalam kegiatan Partnership Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada 28/10. “Kami pada intinya terbuka untuk bekerjasama dalam program-program apapun dengan Fakultas Hukum UGM. Slot apa saja yang bisa kami isi, SAPDA…
Halo teman-teman! SAPDA sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Konselor Psikologis Yayasan SAPDA. Yuk, simak informasi berikut: Kualifikasi yang dibutuhkan: Penyandang disabilitas atau tanpa disabilitas. Usia 20 – 40 tahun. Bersedia bekerja secara penuh. Sarjana psikologi lebih diutamakan. Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun. Memiliki pengetahuan seputar Psychology First Aid, tehnik terapi dan asesmen psikologis….
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Subang menambah daftar institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan penandatanganan kesepahaman (MoU) dengan keempat pengadilan tersebut pada 26/9 hingga 27/9 lalu. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan sekaligus bersamaan…
Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…
Pendampingan perempuan disabilitas Tuli korban kekerasan membutuhkan strategi yang baik demi memastikan semua hak-haknya dapat terpenuhi. Sebelum melibatkan mereka lebih jauh dalam proses penanganan kasus, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami kerentanan perempuan disabilitas Tuli di dalam proses pendampingan. Konselor Hukum layanan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA) Arini Robi…
Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…
Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….
