Rujukan kasus adalah proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain untuk mempermudah penanganan dan pendampingan kasus. Sedangkan sistem rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku…
Yogyakarta, 15 Maret 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Perlindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan Seksual: Refleksi Gerakan dan Implementasi UU TPKS” dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Diskusi bertujuan untuk menengok kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan diskusi bersama organisasi penyandang disabilitas dan Mahkamah Agung untuk menghimpun masukan terhadap draft awal Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (Raperma Disabilitas) yang baru saja rampung proses penyusunannya. Identifikasi awal dan Penilaian Personal bagi penyandang disabilitas kembali menjadi salah satu topik yang…
Yogyakarta, 5 Desember 2023 – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta menyelenggarakan seminar bertajuk “Anjangsana Srikandi: Urun Rembug Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2023. Seminar ini berlangsung dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice…
Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterbitkan, namun implementasinya di dalam penanganan kasus masih menyisakan berbagai catatan. Situasi ini tidak terkecuali pula pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi yakni berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak….
Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sampai pada puncaknya. Para peserta, yang kali ini berasal dari Mahkamah Agung RI berharap aturan terkait identifikasi usia mental serta kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat diakomodir di dalam Raperma Disabilitas. Iwan, peserta dari…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perbaikan mekanisme penilaian personal menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang dilakukan di Jakarta (8/8) dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat tersebut….
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan pemantauan terhadap 65 pengadilan menuju inklusif, terdiri dari 21 pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara pada tahun 2021, disusul 44 pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer pada tahun 2022. Pemantauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pasca pendampingan teknis SAPDA kepada pengadilan…
Yogyakarta, 7 Agustus 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan apresiasi kepada 65 pengadilan di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Apresiasi diberikan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Pemantauan Pengadilan Inklusif yang dilaksanakan bersama Mahkamah Agung RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for…
