Flyer diseminasi riset sistem rujukan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada penanganan kasus KBGD pada 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh team leader AIPJ2, direktur sapda, UPTD PPA Garut dan UPTD PPA Bantul. Penanggap dari Kemenppa dan Komnas Perempuan

[PRESS RELEASE] Diseminasi Riset Sistem Rujukan Dengan Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi Penyadang Disabilitas pada Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas

Yogyakarta, 29 Oktober 2024Menurut CATAHU SAPDA Tahun 2022, kekerasan berbasis gender dan disabilitas(KBGD) masih menemui berbagai kendala, baik secara teknis maupun non-teknis dalamupaya memenuhi akomodasi yang layak (AYL). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasiyang Layak untuk penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendefinisikan AYLsebagai modifikasi dan…

Read More

DESA YANG INKLUSIF BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Setelah disampaikan paparan dari Kementrian Sosial, selanjutnya Bapak Bito Wikantosa dari Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menyampaikan materi tentang Desa yang inklusif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/ Kelurahan”, rangkaian kegiatan Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan Sapda, Jogja, 10 Mei 2016. Berikut…

Read More

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

                      Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/…

Read More

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS 2016 DI SUKOHARJO

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Difabel sampai dengan tahun 2016 ini sudah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam rangka meningkatkan kesejateraan difabel Kabupaten Sukoharjo. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat yang menjadi strategi selama ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam pemenuhan hak difabel. Beberapa keberhasilan yang telah dicapai kaupaten Sukoharjo juga…

Read More

DPR SAHKAN RUU PENYANDANG DISABILITAS

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas ‎telah disahkan menjadi UU Penyandang Disabilitas, melalui Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2016. Apakah UU ini sudah sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas? Lebih lanjut berikut bisa dicermati dokumen RUU yang baru saja disahkan. RUUPD…

Read More

MANA HAK KU?

Ketika kita berbicara tentang difabel atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas sebagai sebuah istilah yang disepakati bersama pada tahun 2010, seolah tak akan pernah akan habis. Begitu banyak persoalan serta ada perasaan miris dalam hati pada saat melihat, mendengar atau memikirkan diskriminasi ganda atau bahkan triple diskriminasi di negara…

Read More