Skip to main content

INDONESIA DALAM DESA INKLUSI

Judul : Indonesia dalam Desa Inklusi
Tahun terbit : Juni 2015 (Cetakan Pertama)
Tim penulis : Ishak Salim, M. Syafi’ie, Nunung Elisabeth
Kontributor : Andi Robandy, Brita Putriutami, Haris Munandar, Imatussulifah, Irman Ariadi, Ismail, M. Joni Yulianto, Muh. Syamsudin, Ninik Nurcahyo, Nur Widya Hening Handayani, Ramadhani Rahmi, Rohmanu Solikin, Tri Murnitati
Editor : Ishak Salim
Penerbit : SIGAB (Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel)
Tebal buku : 196 halaman
“Desa Inklusi untuk Indonesia Inklusi”

Pada awal 1980-an, isu difabilitas mulai mendapatkan perhatian dunia. Sejak disahkannya regulasi tentang program internasional bagi difabel oleh Majelis Umum PBB, dibuatlah Dekade Difabel se-Dunia untuk memastikan bahwa pembahasan isu-isu difabilitas lebih matang lagi. Di penghujung dekade tersebut, diputuskanlah tanggal 3 Desember sebagai Hari Difabel Internasional. Perhatian dunia yang besar akan isu-isu ini melahirkan konvensi hak-hak difabel atau disebut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tahun 2006 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai UU No.9 tahun 2011.
Buku ini merupakan sebuah catatan yang mendokumentasikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dalam Temu Inklusi 2014 yang dilaksanakan di Desa Sendangtirto, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan ini mengambil momen Hari Difabel Internasional dan mengangkat tema “Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi, Membangun Misi.” SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) yang merupakan penggagas acara ini merangkul organisasi-organisasi difabel untuk bersama-sama mewujudkan pertemuan yang sebenarnya hanya memiliki waktu 2 bulan. Waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan sebuah acara besar, tetapi kerjasama kolektif di mana setiap individu dan lembaga saling topang menopang membuat itu semua dapat direalisasikan.

1. Gagasan Desa Inklusi dan Temu Inklusi
Berdasarkan kesadaran bahwa mayoritas difabel tinggal di desa, upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami difabel harus dimulai dari tataran desa. Menggunakan momen disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang penguatan desa, gagasan dan persektif difabilitas pun dapat dikaitkan untuk membangun kemandirian desa. Dari situ muncullah gagasan untuk merealisasikan Desa Inklusi.
2 bulan menjelang peringatan Hari Difabel Internasional, sebuah perayaan yang berbeda pun digagas dan diberi tajuk “Temu Inklusi 2014: Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi, Membangun Misi.” Perayaan kali ini dipusatkan di desa di mana masyarakat desa dapat ikut melebur di dalam pelaksaannya sehingga muncul kesadaran publik mengenai isu-isu difabilitas terutama di tingkat desa. Peserta-peserta yang berasal dari 12 propinsi hadir dan tinggal di rumah warga desa sehingga akan ada interaksi yang diharapkan mendobrak stigma masyarakat terhadap difabel. Fasilitas-fasilitas publik di desa juga dipersiapkan dan dibangun untuk memberikan akses kepada difabel selama acara berlangsung.
Logo yang digunakan oleh Temu Inklusi 2014 memiliki makna yang dalam dan terjabarkan dalam tiga poin penting yaitu inklusi, aksesibilitas, dan pertemuan. Inklusi dimaksudkan sebagai keberagaman masyarakat termasuk kelompok difabel untuk saling bertemu, berpartisipasi, dan mencapai tujuan sendiri maupun bersama. Pelangi melambangkan keberagaman. Keberagaman ini juga digambarkan dengan siluet ibu dan anak (sebagai masyarakat sipil) yang menaiki tangga dan seorang difabel pengguna kursi roda (sebagai masyarakat difabel) yang menaiki rampa. Tangga dan rampa digunakan untuk mewakili aksesibilitas di mana keduanya sebagai representasi dari media untuk mengurangi hambatan yang dialami oleh difabel. Rumah merepresentasikan tempat pertemuan yang dituju oleh masyarakat sipil dan masyarakat difabel di mana kedua kelompok ini dapat saling bertukar pikiran dan berpartisipasi untuk kemajuan bersama.
Sesuai dengan tema tersebut, pihak penyelenggara memang tidak menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan terkait isu difabilitas. Acara ini berfokus pada 3 hal, yaitu: upaya-upaya yang telah dilaksanakan sehingga dapat diapresiasi bersama, inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, serta misi-misi strategis yang dapat dibangun dan dilaksanakan bersama.

2. Praktik Disabilisme dalam Berbagai Tema
Disabelisme merupakan pemahaman seseorang atau sekelompok orang dalam skala masyarakat maupun negara yang mengabaikan keberadaan dan keterlibatan orang lain hanya karena orang tersebut memiliki struktur dan fungsi tubuh dan mental yang berbeda. Praktik disabelisme ini dapat terjadi dalam segala sektor, misalnya sektor pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi.Orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam sektor-sektor ini memiliki keyakinan-keyakinan dan nilai-nila yang dianut yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpikir. Cara berpikir tersebut melahirkan produk pikiran yang diskriminatif terhadap difabel pada sistem politik, sistem pemilu, sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan.
Workshop paralel dengan kedelapan tema ini memperbincangkan mengenai pengalaman atau pengetahuan untuk memaparkan bagaimana gerakan difabilitas Indonesia melawan praktik-praktik tersebut dan mengubahnya menjadi keyakinan yang berbeda yaitu “equality”. Keyakinan “equality” ini merupakan kesetaraan pemahaman bahwa ada kemampuan dari setiap orang dan setiap kemampuan itu seharusnya menjadi dasar kesetaraan pelibatan warga dalam bermasyakarat, berbangsa dan bernegara.
Di dalam penyelenggaraan workshop paralel, tercetuslah serangkaian rekomendasi berdasarkan 8 tema di bawah ini:

1) Desa Inklusi dan Urgensi Sistem Informasi Desa
Pemikiran yang mendasari gagasan mengenai Desa Inklusi adalah:
a. Desa mengakomodasi perbedaan warga, baik berdasarkan difabilitas maupun isu lain yang tidak langsung berkaitan dengan difabilitas;
b. Desa inklusi merupakan jembatan menuju masyarakat desa yang sejahtera dengan adanya proses interaksi terus-menerus antara ‘warga difabel dan waga lainnya’ dalam mendapatkan layanan dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara ;
c. Warga desa memiliki akses memasuki seluruh proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa;
d. Desa memiliki pangkalan data difabilitas yang berbasis empirik mencakup data jenis atau kategori disabilitas, jenis hambatan dan kebutuhan untuk beraktifitas, Faktor Lingkungan Internal (usia, jenis kelamin, dll), dan eksternal (infrastruktur, regulasi, dst);
e. Penyusunan instrumen, pendataan, dan analisis data dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi difabel di desa.
f. Terdapat wadah organisasi bagi difabel, baik dalam bentuk organisasi difabel maupun forum warga;
g. Ada Perspektif Difabel yang menjadi Arus Pemikiran Utama di desa yang dapat dituangkan ke dalam Peraturan Desa tentang Perlindungan Hak-hak difabilitas
h. Ada Peraturan Desa Disabilitas yang diterapkan dengan melengkapi sejumlah peraturan atas keputusan kepala desa untuk mengatasi sarana dan prasarana publik yang tidak aksesibel, kemudian melibatkan warga difabel ke dalam sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan desa sampai pada monitoring dan evaluasi pembangunan desa;

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam membangun desa inklusi terangkum sebagai berikut:
1. Menentukan desa yang akan menjadi pilot;
2. Mendirikan ‘Organisasi Warga Inklusi Skala Desa’;
3. Membangun kapasitas Anggota dan Organisasi Warga Desa Inklusi untuk mempersiapkan proses mendorong terwujudnya desa inklusi;
4. Melakukan pendataan awal, pendataan lanjutan, dan pendataan berkala untuk mengidentifikasi dan menilai permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga difabel di desa;
5. Melakukan pengkajian untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi difabel di desa, kemudian melakukan sosialisasi hasilnya kepada pemerintah desa dan BPD, keluarga-keluarga difabel, dan masyarakat pada umumnya.
6. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Desa dan mendorong desa menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa tentang perlindungan hak-hak Difabilitas yang menjadi difabel terlibat di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dan pembangunan desa dan menerapkan Standar Pelayanan Dasar difabel;
7. Membentuk Forum Warga Inklusi untuk mendorong proses penyelesaian permasalahan difabel dan memperluas area forum menjadi lintas desa;
8. Desa-desa inklusi mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan atas Hak-hak difabel.

2) Aksesibilitas
Poin-poin yang menjadi pokok pembahasan workshop bertemakan aksesibilitas adalah sebagai berikut:
1. Implementasi Permen PU No.30/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan belum maksimal.
2. Fasilitas umum termasuk tempat ibadah masih jarang memiliki ramp. Jemaah berkursi roda belum memiliki tempat khusus, misalnya ruang tanpa karpet. Fasilitas lift juga tidak ramah untuk difabel ruwi.
3. Kurangnya keterlibatan media dan pihak swasta dalam kampanye isu-isu difabilitas terutama mengenai aksesibilitas untuk umum.
4. Kurangnya kesadaraan pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama mengenai aksesibilitas untuk umum, serta minimnya anggaran untuk aksesibilitas.
5. Minimnya keterlibatan difabel dalam MUSRENBANG.
6. Minimnya layanan penerjemah di ruang-ruang publik dan tidak adanya subtitle di media elektronik bagi salah satu jenis difabilitas.
7. Bahasa isyarat yang belum sepenuhnya diterapkan dalam dunia pendidikan

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh peserta-peserta workshop aksesibilitas:
1. Standarisasi infrastruktur; 15 aspek persyaratan teknis (ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ramp, tangga, lift, kamar kecil, pancuran, wastafel, telepon umum, ATM, perlengkapan, perabot, rambu-rambu.
2. Advokasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu media, DPO, dan LSM untuk melakuka kampanye dan mengontrol fasilitas umum yang belum akses. Termasuk juga melibatkan difabel dalam ruang-ruang rubrik di media cetak dan memastika keterlibatan pada MUSRENBANG/ Sosialisasi dan peningkatan kesadaran melalu public campain dan pendidikan.
3. Menggandeng pihak swasta dalam hal mengakses CSR dari pihak swasta untuk kepentingan anggaran bagi pemenuhan hak-hak difabel dan advokasi anggaran ke Pemerintah untuk pemenuhan anggaran aksesibilitas.
4. Advokasi ke Pemerintah dan swasta (media) untuk memaksimalkan tenaga penerjemah di ruang publik dan adanya subtitle di media elektronik.
5. Melakukan advokasi ke pihak terkait untuk menciptakan tanda atau kode yang bisa dimanfaatkan difabel ruwi ketika mengakses lift.

Read More

JOGJA ISTIMEWA TANPA RUANGPUBLIK

Judul Buku: Jogja Istimewa Tanpa Ruang Publik
Studi Kasus Praktek Desentralisasi Asimetris DIY Dalam Konteks Ruang Publik, Pola Komunikasi Politik Dan Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan.
Penulis: Iranda Yudhatama
Ukuran buku: 19×13,5
Tebal buku: 104
Cetakan pertama, November 2015
Penerbit: lembaga swara nusa
ISBN: 9786027363502
Penulis dan peneliti: Iranda Yudhatama
Asisten Peneliti:
Widyaningtyas Virgo Kartika
Bambang Prasojo
Aris Hartono

 

Isi buku ini sejatinya merupakan kajian yang mengkritisi implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta yakni Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 yang saat ini telah menginjak tahun keempat di tahun 2016. Persoalan mengenai praktek Desentralisasi Asimetris yang dikaji dalam buku ini banyak menggambarkan fenomena yang yang bertentangan dengan konsep sebenarnya yang diharapkan dari adanya Desentralisasi Asimetris yang sejatinya memberikan sebuah kebebesan untuk suatu daerah dalam menjalankan system pemerintahannya terlebih lagi dalam persoalan kesejahteraan masyarakat.
Anehnya, fenomena yang terjadi adalah masyarakat tidak mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana keistimewaan sebagai perwujudan dari Undang-undang keistimeswaan Daereah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini. Dalam buku yang dicetak dalam ukuran kecil ini, menyajikan sebuah penelitian kualitatif mengenai fenomena pola komunikasi politik para eksekutif pemerintah DIY dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran keistimewaan DIY serta ruang publik yang diberikan oleh pemerintah DIY untuk masyarakat dalam mengawasi penyaluran dana keistimewaan DIY ini karena sejatinya ruang publik memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan terciptanya kondisi rakyat Indonesia yang sejahtara dan makmur.

Buku ini memuat berbagai data-data pendukung mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta.
Dengan bahasa yang ringan dan mudah untuk dicerna buku ini bisa dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya guna mengkaji mengenai Desentralisasi Asimetris khususnya yang telah diterapkan di Yogyakarta. Meskipun judul buku ini terlalu panjang dan tidak menarik minat untuk membacanya, setidaknya isi buku ini bisa memberikan gambaran mengenai kondisi Yogyakarta yang memiliki keistimewaan dalam pemerintahan, kelembagaan, budaya dan tata ruang ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Yogyakarta untuk memperbaiki kondisi masyarakat Yogyakarta yang masih banyak dihantui kemiskinan serta permasalahan lainnya yang mencakup keamanan dan kesejahteraan. Masyarakat Yogyakarta yang kaya akan budaya dan kearifan lokal yang memunculkan daya tarik bagi wisatawan terlebih kalau menelisik masa lalu, Yogyakarta sempat pernah dijadikan ibu kota Indonesia dan dari Yogyakarta-lah banyak terlahir tokoh-tokoh yang berkiprah di ranah pemerintahan yang juga memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia.

PUNGGUK MERINDUKAN BULAN

Pungguk Merindukan Bulan
Potret Gunungkidul dalam Pemenuhan Pelayanan Pendidikan
Kelompok Difabel

Resensi Oleh : Prisnia Dwi W

Penulis : Defi Nopita, Ikma Citra Ranteallo, Muhammad Joni Yulianto
Tahun terbit : 211
Penerbit : Maarif Institute for Culture and Humanity
ISBN : 978-602-97198-1-9

Buku ini berbicara mengenai perjalanan advokasi yang dilakukan oleh MAARIF Institute bersama dengan Yayasan TIFA pada kelompok difabel di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2009-2011, dengan tujuan utama yaitu pengarusutamaan kebijakan inklusif dalam bidang pendidikan untuk kelompok difabel melalui kehadiran Citizen Charter (piagam kesepakatan warga). Selain itu buku ini juga berbicara mengenai proses perjalanan program dan dinamika yang berlangsung dalam memotret realitas – realitas sosial ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul termasuk gambaran Kabupaten Gunung Kidul sebelum dan sesudah advokasi dilakukan.

Di bagian awal buku diceritakan mengenai bagaimana kelompok difabel dianggap sebagai pungguk yang merindukan kehadiran sang bulan. Sebagai pungguk mereka pun dianggap kelompok yang tidak pernah tercapai keinginannya, akibat dari beberapa hal seperti hambatan fisik, hambatan psikis individu ataupun akses pada fasilitas publik. Dianggapnya difabel sebagai pungguk diyakini disebabkan melalui stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Stratifikasi sosial adalah hierarki yang ada di masyarakat yang didasarkan pada bermacam hal mulai dari kasta, kondisi ekonomi, gender, atau dalam kasus difabel adalah kondisi tubuh. Stratifikasi sosial inilah yang menjadi penyebab perbedaan perlakuan pada orang atau kelompok tertentu. Bagi difabel, stratifikasi sosial juga melahirkan adanya ableism, yaitu sebuah prejudice/ prasangka terhadap kelompok difabel. Dampak nyata yang dirasakan oleh difabel salah satunya di dunia pendidikan dimana mereka hanya dianggap mampu untuk menjalani pendidikan di SLB karena adanya hambatan kompleks dari diri mereka maupun adanya penolakan dari masyarakat non difabel. Pada akhirnya muncul wacana akan pendidikan inklusif yang dianggap mampu mengakomodasi baik itu akses atas pendidikan maupun kebutuhan – kebutuhan khusus difabel.

 

Read More

PEREMPUAN DAN TANTANGAN MEREBUT KUASA

Judul buku: Perempuan dan tantangan Merebut Kuasa
Resensi oleh: Annisatul Ummah (Mahasiswa KPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

 

Revolusi sejarah yang terjadi berkat feminisme adalah revolusi yang paling sukses dan paling tidak berdarah selama hidup umat manusia. Anda hanya harus memalingkan muka ke arah perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mengenali feminisme sebagai penyebabnya (Naomi Wolf, Geger Gender, hlm 87).

Naomi memulai buku ini dengan kisah Anita Hill yang menggemparkan kondisi politik Amerika tahun 1991 silam. Perempuan yang juga seorang Dosen di fakultas Hukum Universitas Oklahama ini menceritakan kasus pelecehan seksual yang menimpa dirinya. Ia yang dibantu temannya Harrient Grat, seorang penasihat dalam panitia senat yang mengetes calon Hakim Agung ketika itu, menceritakan apa yang menimpa dirinya ketika bekerja di Komisi Kesetaraan Kesempaan Kerja (EEOC).
Hebohnya, pelaku yang melakukan pelecehan seksual itu, sesuai dengan pernyataan Hill, adalah seorang calon Hakim Agung Amerika Serikat. Clarence Thomas namanya. Dan pernyataan Hiil tersebut tepat disampaikan ketika dengar pendapat –semacam tes untuk calon Hakim Agung- dan seminggu sebelum pemungutan suara untuk Thomas.
Memang pada mulanya, kasus Hill ini ditekan agar tak naik kepermukaan. Namun, mata wartawan cukup jeli. Seorang wartawan bernama Timothy Phelps berhasil melacak keberadaan Anita Hill dan menyiarkan kisahnya di Newsday. Hill pun juga diwawancarai untuak acara di Radio Nasional. Hingga selanjutnya Hill Sendiri mengadakan konperensi pers di Oklahoma, yang disiarkan oleh stasiun TV Internasional CNN.

Akibatnya, para senator kelimpungan. Mereka tak kuasa menahan arus gonjang-ganjing yang menyudutkan proses pemilihan calon Hakim Agung tersebut. Masyarakat pun, yang memiliki akses pada senator, ribut mempertanyakan kebenaran kasus Hill tersebut dan sikap para senator kepadanya. Diceritakan, kantor senator Daniel Patrick Moynihan “diserang” 3000 kali panggilan telepon dari masyarakat. Operator telepon milik senat kewalahan. Dan para senator dipaksa bergerak untuk menunda pemungutan suara yang tadinya sudah terjadwal. Apakah berakhir disitu? Tidak. Justru inti pembicaraan buku ini baru akan dimulai.

Kasus Hill-Thomas ini berlanjut dengan bangkitnya kemarahan masyarakat perempuan Amerika. Dimana-mana kasus Hill dibicarakan. Media dan koran-koran sibuk mengangkat kasus Hill dengan judul-judul yang dicetak besar. Ini benar-benar gempa politik untuk Amerika Serikat. Sebuah goncangan yang disebut sebagai “efek Anita Hill”. Dan dampak pertama dari Efek Anita Hill ini dapat kita lihat pada pemilihan umum Amerika satu tahun setelahnya. Kemudian akibat selanjutnya adalah wacana feminisme yang tak dapat dibendung lagi di Amerika Serikat dua tahun setelahnya.

Pemilu Amerika Serikat tahun 1992 dapat dikatakan sebagai sebuah geger gender dan runtuhnya kekuasaan “tirani” maskulinitas di Amerika. Pemilu 1992 juga dapat dikatakan sebuah kemenangan besar bagi calon-calon kandidat perempuan. Ini terbukti dengan program dan agenda-agenda pemerintah pasca pemilihan umum tersebut. Amerika Utara saja telah memenangkan banyak agenda pemerintahan pro-perempuan, diantaranya:
• Akta cuti keluarga (The Family Leave Act). Lolos setelah 12 tahun diperjuangkan. Undang-Undang ini memberikan hak bagi para orangtua untuk mendapatkan cuti selama empat bulan untuk merawat bayi atau kerabat yang sakit.
• Protes keras atas Amandemen Hyde yang menutup keran dana layanan kesehatan bagi perempuan yang memerlukan aborsi dengan alasan kesehatan atau akibat perkosaan.
• Anggaran bagi penelitian-penelitian tentang kanker payudara dijadikan dua kali lebih besar.
• 37 persen pejabat tinggi terdiri dari perempuan, diantaranya Ketua Dewan Penasihat Ekonomi.
• Hilangnya aturan yang melarang perempuan menjadi pilot pesawat tempur.
• Anggaran untuk tahun 1993 dalam bidang riset kesehatan perempuan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 1992. Selain itu juga dilakukan pengikutsertaan perempuan sebagai subjek berbagai riset kedokteran yang semula mengabaikannya.
• Dan lain-lain (lebih lanjut, lihat halaman 41-45).

Read More

MERETAS SIKLUS KECACATAN, REALITAS YANG TERABAIKAN

Judul : Meretas Siklus Kecacatan, Realitas yang terabaikan
Penulis : Sapto Nugroho dan Risnawati Utami
Penerbit : Yayasan Talenta dan The Ford Foundation
Cetakan : I
Tahun terbit : 2004
Tebal : 170 hlm. ; 21 cm

Resensi oleh: Arifki Budia Warman

 

Membongkar Stigma Negatif Difabilitas
Kenormalan merupakan ideologi yang paling lama dianut oleh manusia sampai saat ini. Ideologi kenormalan ini pada akhirnya membagi manusia antara yang normal dan tidak normal. Dikotomi antara normal dan tidak normal ini kemudian mengkonstruksi cara pandangan manusia terhadap yang tidak normal. Konstruksi ini membuat manusia lebih cenderung mendekati sesuatu yang baik dan normal, sedang yang tidak baik dan tidak normal dijauhi. Cara pandang ini terus direproduksi melalui pengetahuan-pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang normal dan yang tidak normal. Bahkan pembedaan ini pun dikenakan pada seorang yang normal dan tidak normal dari segi fisik maupun psikis. Sehingga seorang difabel yang dianggap tidak normal cenderung dijauhi, tidak diperhatikan, mendapatkan stigma negatif bahkan menjadi orang yang terlupakan di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman masyarakat seperti inilah yang kemudian didekonstruksi oleh Sapto Nugroho dan Risnawati Utami melalui penelitiannya yang menjadi buku berjudul “Meretas Siklus Kecacatan” ini. Sejalan dengan judulnya, penulis ingin meretas atau membongkar pemahaman orang akan difabilitas selama ini. Dalam pandangan umum selama ini, difable adalah manusia yang tidak normal, baik dari segi psikis maupun dari fisik. Problem yang dihadapi oleh seorang difabel bukanlah sekadar persoalan difabilitasnya saja, namun menyangkut segala aspek kehidupan, mulai dari HAM sampai pada eksistensi diri. Sehingga tidak jarang seorang difabel menjadi terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi peran, kewajiban serta hak yang sangat dibedakan dengan masyarakat lain pada umumnya.

Untuk melihat keterpinggiran difabel dalam masyarakat ini, penulis menekankan penelitiannya pada kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kesehatan reproduksi dan seksualitas sangat erat kaitannya dengan difabilitas. Hubungan ini menjadikan persoalan difabel di bidang kesehatan reproduksi dan seksualitas begitu kompleks. Kebanyakan penyebab kecacatan adalah berawal dari kurangnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu sendiri. Semisal, seorang anak lahir dalam keadaan cacat karena sang ibu ketika mengandung terinfeksi dan sebagainya. Selain itu ada pandangan masyarakat bahwa para difabele aseksual. Untuk meluruskan hal inilah penulis kemudian mencoba menggambarkan persepsi dan pengetahuan difabel terkait reproduksi dan seksualitas.

Read More

AGAMA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Identitas Buku
Judul : Agama dan Kesehatan Reproduksi
Editor : M. Imam Aziz, Elga Sarapung, Masruchah
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation
Tebal : xxii + 327 halaman
Terbit : 1991 (cetakan pertama)

Resensi buku oleh: Robi Kurniawan (Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Agama di Meja Keadilan Jender
Agama sedang ditantang, dan penantangnya adalah Feminisme. Feminisme bukan sekadar ideologi kesetaraan, namun juga sebuah pengingat: bahwa kemapanan dan status quo tak selamanya bisa bertahan dan dipertahankan.

Demikian semangat yang kita temukan dalam buku Agama dan Kesehatan Reproduksi yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, bekerja sama dengan Yayasan kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation ini. Meski buku tersebut telah diterbitkan pertama kali jauh pada tahun 1999, dan salah seorang penulisnya telah wafat seperti Almarhum Gusdur, buku ini terus bergema sampai hari ini.
Gusdur dan beberapa penulis lainnya, terdiri dari kalangan agamawan, akademisi, aktivis dan pekerja sosial rembukan dalam sebuah seminar yang diadakan waktu itu, Seminar Nasional ‘Perempuan, Agama, Kesehatan Reproduksi, dan Etika Global’. Semangat mereka sama, yaitu membicarakan ulang beberapa isu tentang perempuan yang terus menerima ketidakadilan atas dirinya, baik di ranah keluarga, politik dan publik. Dan lebih spesifik lagi, isu besar yang menjadi sabab ketidakadilan tersebut adalah agama.

Uniknya, dalam makalah dan ceramah seminar yang dikumpulkan dalam buku ini, posisi agama sebagai isu besar yang berkaitan erat dengan ketidakadilan atas perempuan tidak untuk ditinggalkan, tidak untuk dilemahkan, dan tidak untuk semata-mata dicela sebagai penyebab utama ketidakadilan atas perempuan. Melainkan agama sebagai bagian yang mesti dikritisi, dibaca ulang, diinterpretasi ulang, dan bukannya tidak mungkin; untuk dirangkul sebagai landasan-landasan yang dapat dipakai pejuang kesetaraan gender untuk memperoleh haknya. Ya, karena pada dasarnya, semua penulis dalam buku ini, sepakat bahwa agama hadir untuk meninggikan harkat martabat manusia, menyerukan pada kesetaraan dan keadilan.

 

Read More

MENYIBAK SENSITIVITAS GENDER DALAM KELUARGA DIFABEL

Penulis : Drs. Argyo Demartoto, M. Si
Tahun terbit : 2005
Penerbit : Sebelas Maret University Press
ISBN : 979-498-250-4

 

Resensi Buku oleh : Ika Arinia

 

Buku ini berbicara mengenai permasalahan minoritas seperti isu kelompok marginal, kesetaraan dan kepekaan gender yang terjadi pada kelompok perempuan difabel. Kelompok perempuan difabel dipilih sebagai objek penelitian karena penulis meyakini bahwa baik itu isu kecacatan maupun gender sama – sama ‘dibentuk’ atau ‘dikonstruksikan’ oleh masyarakat. Artinya, dibalik kenyataan – kenyataan biologis seperti berbedanya fungsi tubuh seseorang atau jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang, ada atribusi sosial yang dilekatkan oleh masyarakat terkait dengan apa yang mereka lihat, rasakan dan alami sesuai dengan pengalaman hidupnya. Posisi perempuan difabel pun menjadi lebih berbahaya karena stereotype-ing yang mereka alami lebih kuat jika dibandingkan dengan stereotype yang dialamatkan pada kelompok perempuan pada umumnya. Stereotype ini terkait dengan ketergantungan mereka pada lingkungan sekitar, kepasifan dan kelemahan yang melekat pada tubuh mereka. Stereotype pada perempuan difabel muncul disebabkan karena 3 alasan. Pertama, triple diskriminasi yang mereka alami. Stigma hadir karena mereka ‘berjenis kelamin perempuan’ dan juga karena ‘menyandang kecacatan’, selain itu sebagian dari mereka juga lahir dalam kondisinya yang ‘miskin’, baik itu miskin secara ekonomi, sosial, politik, dll. Alasan kedua, adanya feminitas. Dimana stereotype bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah melahirkan perlakuan – perlakuan bias gender. Ketiga, perempuan difabel cenderung memiliki self confidence yang rendah akibatnya mereka kurang bisa menghargai diri mereka dan kemampuan yang mereka punya.
Menguatnya proses stereotype-ing yang dilakukan pada difabel salah satunya disebabkan karena bargaining position difabel yang tidak kuat. Hal ini semakin diperparah dengan jumlah difabel yang memang sangat sedikit yaitu 10 juta jiwa. Disisi lain keberadaan regulasi pada kenyataannya tidak mampu mengcover apa yang menjadi kebutuhan dari difabel. Regulasi yang hadir seperti Deklarasi Hak – Hak Penyandang Cacat yang disahkan PBB pada 9 Desember 1975 maupun UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat hanya diwujudkan sebagai lip service atau perpanjangan tangan penguasa semata. Karena pada dasarnya hak difabel seperti hak memperoleh pendidikan, kesempatan kerja, pengembangan ekonomi, penggunaan fasilitas umum, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi, perlindungan hukum, peran politik, jaminan sosial, jaminan kesehatan tidak dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Pemerintah yang seharusnya menjadi pihak aktif yang mengakomodasi kebutuhan difabel pada kenyataannya justru tidak produktif karena difabel dianggap sebagai pihak yang tidak dapat memberikan konstribusi dalam proses pembangunan.

Read More