Tangkapan layar zoom webinar
Bagikan

Yogyakarta, 22 Maret 2022 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar bertajuk “Menegakkan Keadilan bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Pemenuhan Akomodasi yang Layak sebagai Prinsip Sistem Rujukan dengan Perspektif Gender dan Disabilitas” pada Selasa (22/3).

Kegiatan berlangsung dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) yang berfokus pada upaya advokasi untuk mendorong peradilan inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas yang merupakan kelompok dengan kerentanan berlapis dalam berhadapan dengan hukum.

Webinar ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya prinsip aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses penegakan keadilan bagi perempuan disabilitas berhadapan dengan hukum di semua tingkatan penanganan, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Webinar juga hendak memberikan contoh praktik baik upaya penegakan keadilan terhadap perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum melalui sistem rujukan yang inklusif berbasis akomodasi yang layak. Praktik baik ini salah satunya telah dilakukan oleh layanan Rumah Cakap Bermartabat (RCB) SAPDA.

Dalam melakukan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas, RCB SAPDA selalu memastikan penyediaan akomodasi yang layak seperti home visit, penyediaan alat tulis komunikasi, rujukan kasus, penyediaan juru bahasa isyarat hingga pendampingan komunitas. Selain itu, RCB SAPDA juga menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum; organisasi disabilitas; juru bahasa isyarat; hingga organisasi profesi seperti psikolog dan psikiater.

Pada salah satu contoh penanganan kekerasan terhadap perempuan disabilitas multi (netra, Tuli dan intelektual), RCB SAPDA bekerjasama dengan layanan juru bahasa isyarat untuk memudahkan komunikasi antara korban dengan petugas penyedia layanan. Selain itu, RCB SAPDA juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Semarang untuk melakukan rujukan kasus secara sinergis.

Dalam melakukan rujukan tersebut, RCB SAPDA melampirkan dokumen penilaian personal di dalam berkas kasus, sehingga asesmen situasi korban tidak perlu dilakukan dari awal. Kebutuhan korban pun dapat dipastikan tetap terpenuhi walaupun penanganan kasus telah berpindah tangan. RCB SAPDA juga memastikan penilaian personal selalu terlampir saat berkas beralih ke Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan sehingga pemenuhan akomodasi yang layak terpenuhi di setiap tahapan proses hukum.

“Indonesia telah memberlakukan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang layak harus diberikan dari semua level peradilan, mulai kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. pemberi layanan yang lain juga seharusnya memberikan akomodasi yang layak bagi perempuan dan disabilitas berhadapan dengan hukum.,” kata Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani yang hadir sebagai pembicara.

Lebih lanjut Team Leader AIPJ2 Craig Ewers dalam sambutannya mengatakan “Saat ini belum adanya sistem rujukan yang sistematis dan ini menjadi salah satu tantangan dalam memberikan akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui kerja-kerja para mitra kami dan koordinasi mereka dengan pemerintah daerah, AIPJ2 mendukung pengembangan sistem rujukan bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.”

Pembicara lain yaitu Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang Ayu Hermawati Sasongko mengatakan “Rujukan kasus membantu memetakan kebutuhan-kebutuhan korban seperti layanan bantuan hukum, layanan kesehatan reproduksi atau shelter. Contohnya ketika LBH APIK Semarang merujukan kasus ke SAPDA Yogyakarta karena keterbatasan sumber daya manusia.”

Sementara Deputi Manajemen Pengetahuan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Bestha Inatsan Ashila mengatakan “Peran Aparat Penegak Hukum sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban disabilitas, termasuk memastikan akses bantuan hukum, memberikan perlakuan layanan yang setara dan membantu mengatasi hambatan-hambatan disabilitas dalam mendapatkan keadilan.”

Kemudian Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Hajerati  memaparkan beberapa rencana aksi nasional HAM tahun 2022 di level Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Tahun ini kami akan melakukan peningkatan kesadaran dan kapasitas terkait penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, optimalisasi layanan bantuan serta Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.”

Beberapa perwakilan lembaga yang hadir sebagai penanggap turut memberikan dukungan terhadap penegakan keadilan bagi perempuan disabilitas, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kepolisian RI, Mahkamah Agung RI; Pengadilan Negeri Malang; Pengadilan Negeri Yogyakarta; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat dan Forum Pengada Layanan (FPL).

Selain menghadapi kerentanan berlapis menjadi korban kekerasan, perempuan penyandang disabilitas juga rentan mengalami diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum. Lembaga penyedia layanan milik pemerintah maupun masyarakat perlu didorong menghadirkan layanan penanganan kekerasan yang inklusif untuk membantu perempuan disabilitas mengakses keadilan.

Media kit lainnya seperti materi pembicara, flyer dan TOR dapat diakses di sini: s.id/MediaKitIWDSAPDA2022

_

Informasi lebih lanjut hubungi:

  1. Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani | 08562914654
  2. Koordinator WDCC Rini Rindawati | 081332001828
  3. Media SAPDA | 081327395399

_

Tentang Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA):

SAPDA, singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak yang berkantor pusat di Yogyakarta dan berdiri sejak bulan Juli, 2005, merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan visi untuk memperjuangkan mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://sapdajogja.org/

Rekaman Webinar

Leave a Reply

Your email address will not be published.