Institusi pengadilan masih memerlukan berbagai dukungan untuk dapat menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam hal anggaran, perspektif dan sumber daya manusia. Perwakilan dari pengadilan Negeri, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyampaikan berbagai masukan agar upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat berjalan lebih optimal. Salah satu…
Organisasi profesi dan penyedia layanan masih menghadapi persoalan dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Berbagai perwakilan lembaga yang terdiri dari advokat, psikolog dan psikiater serta pengada layanan berbasis masyarakat dan pemerintah menyampaikan beragam masukan untuk mendorong terciptanya standar pemeriksaan yang ramah bagi penyandang disabilitas berbasis akomodasi yang layak. Perwakilan dari kelompok penyedia…
Penyandang disabilitas masih mengalami beragam hambatan dalam mengakses layanan pengadilan. Standar pemeriksaan yang inklusif berbasis pemenuhan akomodasi yang layak sangat penting agar penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya dalam proses peradilan. Berbagai perwakilan organisasi penyandang disabilitas menyampaikan pengalamannya masing-masing berhadapan dengan hukum dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan…
Yogyakarta, 18 Juli 2023 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022 (Catahu KBGD 2022) dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-18 lembaga SAPDA. Catahu mengangkat tajuk “Akomodasi yang Layak: Antara Angka dan Realita”, sesuai dengan highlight utama dari temuannya. Kegiatan ini berlangsung dengan…
Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…
Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal. Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan…
Pada tahun 2022, SAPDA telah melakukan pemantauan aksesibilitas pada 21 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memiliki komitmen menjadi pengadilan menuju inklusif dan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas bersama SAPDA. Peserta pemantauan sebanyak 21 pengadilan yang terdiri dari 20 PTUN & 1 PT TUN. Berdasarkan hasil pemantauan,…
Daftar pengadilan menuju inklusif di Indonesia terus bertambah. Sepanjang Maret 2023, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani kesepakatan kesepahaman (MoU) dengan tiga institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi ramah disabilitas, yakni Pengadilan Militer (Dilmil) II-10 Semarang, Pengadilan Negeri (Bantul) dan PN Bekasi. Penandatanganan MoU tersebut menandai komitmen SAPDA dan organisasi penyandang disabilitas untuk…
Yogyakarta, Kamis 16 Maret 2023 Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mengadakan webinar “Peran Perempuan dan Perempuan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas” pada (16/3). Webinar ini sekaligus mendiseminasikan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas sepanjang tahun 2022 yang telah dikumpulkan oleh SAPDA…
