Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani dan Ketua PN Magelang Rios Rahmanto

Wujudkan Pengadilan Inklusif, PN Magelang Terima Dukungan SAPDA dan Organisasi Disabilitas

Pengadilan Negeri (PN) Magelang menerima dukungan dari Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan komitmennya untuk menjadi pengadilan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua lembaga telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) pada Rabu (15/2) lalu. Penandatanganan MoU berlangsung sebagai bagian dari pendampingan asistensi oleh SAPDA kepada PN Magelang. Dalam kegiatan tersebut,…

Read More
Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani sedang menyampaikan tanggapan ditemani moderator dan JBI.

Mendengar Cerita di Balik Pendampingan Disabilitas Korban Kekerasan

Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)…

Read More
Direktur SAPDA dan PN Jakarta Utara menandatangani MoU mewujudkan pengadilan inklusif

PN Jakarta Utara Terima Dukungan SAPDA Wujudkan Pengadilan Inklusif

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menerima dukungan dari Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan komitmennya untuk menjadi pengadilan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua lembaga telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) pada Kamis (8/12) tahun lalu. Penandatanganan MoU dilangsungkan sebagai bagian dari pendampingan asistensi yang dilakukan SAPDA kepada PN Jakarta…

Read More
Peserta penyandang disabilitas pengguna kursi roda sedang mempresentasikan rencana pendampingan kasus.

Sudah Saatnya Disabilitas Lebih Melek Hukum

Penyandang disabilitas rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum. Sudah saatnya penyandang disabilitas secara mandiri mampu memberikan dukungan dan melakukan advokasi terkait hak-haknya. Karena itu, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan pelatihan hukum kepada organisasi disabilitas di wilayah pengadilan dampingan pada Selasa (13/12) hingga (14/12). Difasilitasi oleh Sukiratnasari dari Perhimpunan Advokat…

Read More
Flyer Webinar Dampak UU TPKS pada Penyandang Disabilitas

[PERS RILIS] Penuhi Hak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lewat UU TPKS

Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…

Read More
6 orang dari komunitas Tuli sedang duduk melingkar, diskusi tentang kebutuhan untuk penanganan kasus Tuli

Mengenal Strategi Pendampingan yang Tepat untuk Disabilitas Tuli

Pendampingan perempuan disabilitas Tuli korban kekerasan membutuhkan strategi yang baik demi memastikan semua hak-haknya dapat terpenuhi. Sebelum melibatkan mereka lebih jauh dalam proses penanganan kasus, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami kerentanan perempuan disabilitas Tuli di dalam proses pendampingan. Konselor Hukum layanan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA) Arini Robi…

Read More
JBI Ragil sedang mempresentasikan materi

Tips Melibatkan JBI dalam Pendampingan Kasus Tuli

Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…

Read More

PN Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta Dorong Pengadilan Inklusif

Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….

Read More
Gambar sampul buku

[DOWNLOAD] Buku Sistem Rujukan Pidana & Perdata bagi Perempuan & Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Sistem rujukan merupakan layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Dengan adanya rujukan, pendampingan dan penanganan kasus akan semakin mudah lewat proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain. Namun, idealnya sistem rujukan perlu memberhatikan akomodasi yang layak untuk memastikan…

Read More