Sebanyak 159 aparatur pengadilan yang tersebar dari 29 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) resmi menyelesaikan pelatihan isu disabilitas yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sepanjang Desember 2021 hingga Mei 2022 lalu. Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen…
Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
Yogyakarta, 22 Maret 2022 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar bertajuk “Menegakkan Keadilan bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Pemenuhan Akomodasi yang Layak sebagai Prinsip Sistem Rujukan dengan Perspektif Gender dan Disabilitas” pada Selasa (22/3). Kegiatan berlangsung dengan dukungan dari Pemerintah Australia…
Yogyakarta, 17 Febaruari 2022 – Layanan penanganan kekerasan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan Catatan Tahunan (Catahu) pendampingan kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas selama tahun 2021 melalui webinar bertajuk “Akomodasi yang Layak: Prinsip yang Harus Menular” pada Kamis 17 Februari 2022. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan dari Pemerintah…
Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…
Riset yang diterbitkan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menunjukan bahwa sistem rujukan antar lembaga layanan, terutama di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku secara umum dan belum memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pemangku kepentingan memberikan respon positif lewat komitmen untuk mendorong sistem rujukan yang lebih inklusif….
Yogyakarta, 15 Desember 2021 – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan seminar nasional secara daring bertajuk Apresiasi Contoh Baik Pengadilan Inklusi, pada Rabu, 15 November 2021 sebagai salah satu dari rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tahun ini. Di dalam kegiatan ini, SAPDA mendiseminasikan hasil pendampingan teknis dan pemantauan…
Sistem rujukan layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum perlu dibangun berbasis kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian personal sebagai bagian dari penyediaaan akomodasi yang layak di dalam pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA Tio Tegar Wicaksono saat memberikan…
