“Penyedia Layanan di-level daerah sampai pusat sudah melakukan penanganan dan pendampingan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, namun penyediaan layanan sebagai bagian dari pemenuhan hak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan masih belum berjalan dengan baik”
Situasi ini tentu akan semakin menghambat penanganan kasus kekerasan hingga ke proses hukum dan inkracht. Sinergisme layanan dari Pemerintah, NGO, Organisasi/Komunitas (DPO), dan pihak swasta menjadi pilihan ideal dalam pelaksanaannya, sehingga selama proses penanganan hukum dan setelahnya, perempuan disabilitas dapat mengakses layanan pemulihan.
Sebagai bagian upaya membangun sinergisme layanan bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, Yayasan SAPDA melakukan riset yang dilakukan pada kurun waktu 2016-2017 (DIY, Sumba, Kupang, Lombok) untuk mengetahui secara faktual data terkait layanan, kebijakan penanganan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan dan kebijakan anggaran, metode rujukan dan sinergi penanganan dan pemulihan, serta metode layanannya.
Hasil riset tersebut kemudian dituangkan dalam buku Laporan Riset: Perlindungan dan Pemulihan Perempuan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan dan dilakukan diseminasi pada Senin, 17 September 2018 bertempat di Grand Dafam Rohan Yogyakarta dengan menghadirkan 75 peserta dari berbagai pihak yakni Pemerintah, NGO, Akademisi, Organisasi/Komunitas Disabilitas, hingga pihak swasta.
Tujuan diseminasi ini adalah untuk mendapatkan saran perbaikan, masukan, serta rencana tindak lanjut riset berikutnya dari peserta dan para ahli (Komnas Perempuan, Akademisi, KPPPA, Aktivis Perempuan Disabilitas).
