Skip to main content

SEKOLAH TERVAVAYLAN

Saat ini saya sedang menimba ilmu disebuah kota bernama Oulu yang terletak di sebuah negara yang katanya punya sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu di Finlandia. Di sini saya dan teman-teman mendapat kesempatan untuk berkunjung ke beberapa sekolah. Salah satu sekolah yang kami kunjungi adalah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan difable. Saya berkesempatan berkunjung ke sekolah ini pada tanggal 29 Oktober 2012. Tulisan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat bagaimana Finlandia memberikan perhatian pada difable dan anak-anak berkebutuhan khusus.
Sekolah yang kami kunjungi bernamaTervavayla (dibaca: Tervavaula). Sekolah yang terletak di pusat kota Oulu ini sudah berdiri selama hampir 100 tahun dan mempunyai beberapa unit. Unit yang saya kunjungi bernama Lahipito, mempunyai gedung yang baru dibangun pada tahun 2007. Gedung baru ini pernah menjadi sekolah dengan gedung terbaik di dunia. Seperti hampir semua sekolah di Finlandia, sekolah ini dibiayai oleh negara dan dapat diakses dengan gratis. Murid-muridnya berasal dari seluruh Finlandia dan beberapa datang dari luar Finlandia seperti Jerman dan negara-negara lain di Eropa Utara.

(more…)

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Dibutuhkan jiwa kepemimpinan, ketekunan dan keberanian untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Selain itu juga harus memahami tentang sistem yang ada, sehingga dapat menghasilkan output calon pemimpin yang dapat memimpin dengan bijak dan smart. Bekal itulah yang diberikan oleh Sapda kepada staffnya pada tanggal 20 dan 21 Januari 2014 bertempat di Cangkringan Yogyakarta.
Materi yang diberikan oleh narasumber, bapak Awang Trisnamurti merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Pada pelatihan selama dua hari tersebut pak Awang menerangkan tentang bagaimana cara menjadi seorang CO (community organizer) di dalam materinya yang bertema Pengorganisasian Masyarakat. Dalam dunia organisasi masyarakat, dikenal pula seorang pendamping, namun untuk CO itu sendiri memiliki fungsi yang signifikan dan urgent dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua pendamping adalah seorang CO karena seorang CO harus mampu untuk mendorong, menggerakkan masyarakat agar semua terkelola. Dalam hal ini, CO merupakan seseorang yang secara terus menerus mengajak orang-orang yang telah diorganisir untuk memasukkan inovasi-inovasi maupun temuan-temuan kepada masyarakat. Secara ilmiah, Pengorganisasian Masyarakat adalah suatu proses pedekatan yang menyeluruh untuk memecahkan persoalan ketidakadilan dan penindasan di tengah masyarakat dalam upaya mencapai suatu tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat (dimana ketidakadilan diusahakan berkurang). Meskipun begitu, seorang CO juga harus tanggap/up to date terhadap isu-isu yang berkembang dan memperbaharui kapasitas.

(more…)

PARKIR RODA DUA, MOTOR RODA TIGA???

Petunjuk parkir diatas merupakan fenomena yang dapat dijumpai hampir di setiap lahan parkir yang ada baik di kantor pemerintahan, lokasi perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, maupun lokasi publik lainnya. Sedangkan gambar diatas di ambil di salah satu lokasi siaran media di Yogyakarta. Petunjuk parkir yang ada biasanya terbagi menjadi dua yaitu parkir roda dua atau parkir roda empat. Petunjuk yang sederhana sebenarnya. Tapi menjadi kontras ketika dibandingkan dengan kendaraan roda tiga yang biasa digunakan oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fungsi gerak seperti paraplegi, daksa, polio akan mengalami kesulitan ketika naik kendaraan roda dua. Walaupun memang ada beberapa dari mereka yang bisa menggunakan kendaraan roda dua. Hal ini dikarenakan fungsi kaki mereka tidak kuat untuk menyangga kendaraan. Akibatnya dibutuhkan roda tiga untuk keseimbangan.

(more…)

PEMETAAN TENTANG AKSESIBILITAS BAGI KOMUNITAS DIFABEL DAN MANULA DI KOTA JOGJA

Dalam acara diskusi menyoroti masalah aksesibilitas yang di alami oleh komunitas difabel yang ada di kota Jogja, baik fasilitas gedung maupun pelayanan bagi difabel. Hasil dari Team Peneliti Geografi UGM, menemukan belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel meliputi bangunan, lokasi dan tata letak , temuannya tersebut disoroti di beberapa bidang yaitu :
Transpotasi : Ramp pada halte trans jogja sudah curam diisi palang pintu segi tiga sehingga pemakai kursi roda tidak bisa masuk, ruang gerak di halte sangat sempit tidak bisa untuk rotasi bagi pemakai kursi roda, jarak antara halte dengan bis kurang rapat (ada celah /harus lompat rentan jatuh bagi tuna netra, tuna daksa). Belum adanya transportasi umum yang ramah bagi difabel, tidak ada petunjuk/ informasi/sinyal suara/alarm untuk difabel ruwi dan netra sehingga mereka salah turun atau salah jurusan. Bagi Difabel untuk bisa mengakses transpotasi umum biaya lebih mahal (taksi, harus ojek).
Kesehatan : Bangunan banyak yang belum ada Ram, kalaulah ada belum sesuai standar dan tidak ada pegangan. Untuk loket pelayanan tidak satu tempat (loket layanan jamkes, loket obat) sehingga harus jalan jauh kesana-sini, lantai licin, kamar mandi belum aksesibel, parkir jauh, lobang loket kecil padahal untuk ruwi komunikasi harus lihat wajah.

(more…)

JAMINAN KESEHATAN DAN KELOMPOK RENTAN

Jaminan kesehatan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kelompok rentan. Kelompok rentan yang di maksud dalam tulisan ini adalah difabel/ penyandang cacat yang terbagi atas difabilitas fisik (lumpuh layu, amputasi, SCI / paraplegia), difabilitas komunikasi (pendengaran dan atau wicara), difabilitas mental / retardasi mental, CP ataupun difabilitas ganda.
Pemahaman jaminan kesehatan disini meliputi 2 aspek yaitu pembiayaan layanan kesehatan. Berdasar pada hak masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembiayaan kesehatan yang affordable yaitu pembiayaan kesehatan yang terjangkau oleh semua orang, dengan cara yang memudahkan semua. Sehingga bagi masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk membayar biaya kesehatannya maka akan dibiayai oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dengan kemudahan proses dan efisiensi waktu (termasuk diantaranya adalah adanya informasi serta kemudahan mengakses pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah Kota bagi orang yang mengalami hambatan mobilitas, komunikasi dan mental, ditingkat Badan pembiayaan ataupun pemberi layanan kesehatan). Termasuk diantaranya adalah mengakses pembiayaan kesehatan “diluar” coverage jaminan umum, berupa tindakan medis ataupun formularium, serta alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan difabel karena kecacatannya.

Hal lain yang menjadi hak kelompok rentan adalah pelayanan kesehatan yang aksesibel oleh pemberi layanan kesehatan yang ada di kota Yogyakarta, secara fisik ataupun non fisik. Fisik dalam hal ini adalah fasilitas bangunan gedung serta sarana prasarana di Pusat layanan kesehatan baik Puskesmas, RS Negeri dan swasta yang ada. Aksesibilitas non fisik dalam layanan kesehatan adalah pemberian layanan oleh petugas dari petugas jaga, medis, adminstrasi yang mampu berkomunikasi aktif dan memahami kebutuhan difabel, dalam hal ini apabila mendapatkan dukungan ataupun informasi yang memudahkan untuk melakukan aktivitas dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.

(more…)

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN & PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Kota Yogyakarta merupakan Kota di wilayah Provinsi DIY yang beberapa tahun terakhir ini mempunyai kebijakan berpihak kepada difabel/penyandang disabilitas. Hal tersebut sudah terlihat dengan beberapa Keputusan Walikota Yogyakarta tentang penerapan pendidikan inklusi, pekerjaan kepada difabel (adanya penghargaan kepada perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada difabel), serta kebijakan jaminan pembiayaan kesehatan daerah kepada difabel serta beberapa kebijakan layanan yang sudah mulai berpihak kepada difabel.
Kota Yogyakarta yang sudah mempunyai beberapa kota Yogyakarta sering dijadikan contoh bagi daerah lain untuk membuat program-program serta kebijakan berpersektif difabilitas. Tetapi sayangnya pemerintah kota Yogyakarta belum mempunyai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mampu melindungi dan memberikan pemenuhan hak -hak penyandang disabilitas atau difabel. Belajar dari beberapa daerah lain tentang kebijakan program serta anggaran apabila tidak ada aturan hukum yang memastikan bahwa keberpihakan kepada difabel akan terus diimplementasikan kedepan secara komprehensif, tidak sepotong-potong, akan dapat berubah tergantung pada perspektif dan niat baik dari pejabat yang sedang memerintah. Untuk meminimalisir risiko sering berubahnya kebijakan berupa program serta anggaran untuk pemenuhan hak difabel serta, maka dibutuhkan suatu Peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan serta pemenuhan hak difabel secara komprehensif.
Untuk menyusun suatu peraturan daerah yang ideal tentang difabel yang memberi perlindungan dan pemenuhan hak terhadap difabel, pemerintah kota dapat melihat peraturan daerah Provinsi DIY no. 4 tahun 2012, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Secara proses Perda tersebut disusun dengan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas serta pihak -pihak yang mempunyai keberpihakan serta bekerja untuk issu disabilitas disamping mengakomodir masukan dari SKPD ditingkat kabupaten/kota.

(more…)

MENUJU KEBIJAKAN YANG LEBIH ADIL BAGI DIFABEL

Pada bulan ini kita memperingati beberapa hari yang penting, dan bagi saya mempunyai keterkaitan yang cukup erat bagi difabel. Yang pertama adalah “the international day of persons with disabilities” (3 Desember) yang baru-baru ini diperingati oleh berbagai instansi negeri ini sebagai hari internasional penyandang cacat / penyandang disabilitas / difabel, yang ke dua adalah hari hak asasi manusia (10 Desember), dan yang ke tiga adalah hari kesetia kawanan social nasional (20 Desember). Penulis perlu mencantumkan ketiga istilah tersebut di awal tulisan ini sebagai bentuk apresiasi atas masih eksisnya ketiga pandangan yang berbeda (cacat, disabilitas dan difabel) untuk mengistilahkan subyek yang sama dalam kerangka idiologi yang sebenarnya berbeda.
Bukan hanya jatuh pada bulan yang sama, menurut penulis, ketiga hari tersebut mempunyai relevansi yang sangat kuat dalam konteks penghormatan, pemenuhan serta perlindungan hak setiap warga Negara, terlebih lagi bagi difabel. Jika hari internasional HAM dan hari internasional difabel secara berturut-turut mengingatkan bangsa ini untuk merefleksikan kembali sejauh mana bangsa dan masyarakat Indonesia telah mengakui, menghormati serta turut berperan dalam upaya pemenuhan dan promosi hak setiap individu yang termasuk di dalamnya adalah difabel, hari KSN mengandung makna Luhur untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang social, bangsa yang saling peduli dan menjunjung tinggi solidaritas. Bagi penulis, kesetiakawanan dalam arti positif sebagai bentuk “kesadaran dan solidaritas masyarakat secara kolektif untuk menghargai dan berperan penting dalam upaya promosi dan pemenuhan hak setiap warga Negara” inilah yang saat ini dibutuhkan jika kita ingin beranjak dari masalah ketidak adilan, pelanggaran HAM, serta berbagai penyimpangan yang telah seakan menjadi keniscayaan di negeri ini. Sayangnya, makna tersebut hanya menjadi gerakan minoritas di bawah baying-bayang kesetiakawanan untuk terus melanggengkan korupsi berjama’ah, gotong royong untuk membangun kuasa kelompok tertentu, serta solidaritas untuk menutup kebusukan penguasa.
Peringatan hari internasional difabel kali ini bukan hanya istimewa, melainkan sangat luar biasa dan bersejarah. Mengapa? Karena pada tahun yang sama, menjelang peringatan hari tersebut, pemerintah RI mengumumkan dan mengundangkan ratifikasi atas the United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghormatan dan perlindungan hak difabel. Artinya, bangsa ini telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan internasional untuk mengambil langkah-langkah yang nyata dalam rangka memberikan jaminan atas penghormatan dan perlindungan hak difabel. Bukan hanya itu, ratifikasi juga akan memberikan dampak berupa kesediaan bangsa ini untuk dimonitor oleh masyarakat internasional dalam hal implementasinya.

(more…)

MANA HAK KU?

Ketika kita berbicara tentang difabel atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas sebagai sebuah istilah yang disepakati bersama pada tahun 2010, seolah tak akan pernah akan habis. Begitu banyak persoalan serta ada perasaan miris dalam hati pada saat melihat, mendengar atau memikirkan diskriminasi ganda atau bahkan triple diskriminasi di negara berkembang seperti Indonesia.
Ada pertanyaan mendasar kenapa hal ini bisa terjadi. Ada banyak jawaban yang dapat diberikan untuk hal tersebut.
Pertama, persoalan mainset atau pemikiran dasar dari masyarakat yang mengedepankan perasaan “kasihan” kepada penyandang disabilitas, bukan rasa kesetaraan yang muncul. Sehingga tidak aneh pada saat dukungan kepada penyandang disabilitas dari tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintah adalah program karitatif bukan pemberdayaan seperti pemberian kesempatan kerja dan kesempatan sekolah yang setara.
Kedua, belum ada pengarusutamaan issue disabilitas (kecacatan) pada program-program pemerintah dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dengan dukungan sumberdaya ataupun penganggaran program. Sehingga walaupun ada program-program tentang disabilitas disuarakan dan dikampanyekan tetapi implementasi dilapangan masih sangat kurang.

(more…)

PERAN MULTIPIHAK DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar & khusus penyandang disabilitas sebagai warga Negara untuk dapat hidup sebagai manusia yang setara dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya terus dilakukan baik ditingkat lokal dalam hal ini adalah kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat oleh berbagai pihak yaitu organisasi penyandang disabilitas (DPO), NGO, akademisi dan pemerintah.

Idealnya semua pihak dapat melakukan kerjasama dengan memfungsikan diri sebagai pilar-pilar untuk menegakkan hak penyandang disabilitas. Pemerintah baik lokal ataupun pusat, DPO (Difabel people organization), NGO, akademisi yang mendapat dukungan penuh dari individu penyandang disabilitas, keluarga serta masyarakat akan menjadi sangat kuat dalam memainkan peran tersebut.

(more…)

KESEHATAN REPRODUKSI DAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS BARU

Latar belakang : masalah individu serta sosial yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas baru
Kehidupan perempuan dengan kecacatan yang baru diterima setelah mereka dewasa, pernah menikmati hidup secara mandiri tanpa pertolongan, bantuan, dan bebas beraktifitas secara sosial ataupun ekonomi sangat berat. Terlebih lagi pada perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, hidup dengan disabilitas, menggunakan alat bantu seperti kursi roda, kehilangan mata pencaharian, kehidupan sosial bahkan keluarganya.
Penerimanaan diri secara positif terhadap kecacatan menjadi persoalan pertama yang harus diselesaikan sebelum melangkah pada persoalan yang lain yaitu pengembalian aktivitas sosial dan pengembalian perekonomian / penghidupannya.
Proses penerimaan diri secara positif bagi perempuan dengan disabilitas baru dimulai dari bagaimana pemahaman kondisi mereka yang “baru” secara utuh, secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik adalah mereka menyadari apa yang berubah pada diri mereka seperti kehilangan anggota badan (kaki, tangan, sebagian atau seluruhnya), atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota gerak walaupun masih ada (misalkan kelumpuhan bagian pinggang kebawah) seperti paraplegia ataupun parapharase. Apa yang masih mampu dilakukan dan apa yang sudah tidak mampu dilakukan dengan mandiri pada kondisinya yang baru. Pemahaman secara rasional apa yang sebenarnya telah terjadi dan kedepan dengan kondisinya tersebut, karena sebagian besar dari mereka masih mempunyai harapan besar bahwa mereka hanya sakit dan akan sembuh suatu saat.

Pemahaman atas fungsi alat reproduksi dan seksualitas pada perempuan dengan disabilitas baru.
Pada kenyataannya sebagian besar perempuan dengan disabilitas baru beranggapan bahwa setelah mereka menjadi lumpuh (paraplegia, parapharase) maka mereka tidak lagi dapat melakukan aktifitas seksual atau berhubungan suami istri dan menganggap alat reproduksi seperti rahim sudah tidak berfungsi. Demikian juga pasangannya ataupun keluarga mempunyai anggapan yang sama. Sehingga anggapan ataupun stigma bahwa perempuan dengan disabilitas terutama yang mengalami kelumpuhan sudah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang perempuan dan seorang istri yang harus melayani suami dan keluarganya.
Kondisi ini dan stigma ini pada kenyataanya menjadi sumber kekerasan yang terjadi pada perempuan yang mengalami disabilitas baru, setelah mereka pernah menjalani peran sebagai perempuan, istri dan ibu yang “sempurna” dalam keluarga. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada proses penelitian dan pendampingan kami pada 60 perempuan dengan disabilitas baru di kabupaten Bantul, provinsi DIY yang sebagian besar merupakan korban bencana gempa bumi pada tahun 2009.
Hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa dari 60 responden, ada 7 perempuan yang belum menikah dan 53 orang perempuan yang dalam pernikahan ataupun pernah menikah.
Dari 7 orang responden yang belum menikah ada 6 orang yang ditinggalkan pacarnya setelah mereka menjadi cacat, hanya 1 orang yang masih tetap berhubungan dengan pacarnya dan pada akhirnya menikah pada tahun 2011. Hal tersebut karena persoalan bahwa mereka dianggap tidak menarik lagi setelah menjadi cacat, dan ditakutkan tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna dalam melayani suami dan anaknya apabila menikah nanti.
Pada 53 responden yang sudah menikah, ada kondisi yang cukup menarik bahwa sebagian dari mereka ditinggalkan oleh suami ataupun dikembalikan pada keluarganya tanpa kejelasan status (diceraikan atau masih menjadi istri). Suaminya mempunyai pasangan lain ataupun bahkan kemudian menikah lagi. Temuan yang menarik terjadi pada saat diberikan pertanyaan mengenai hubungan seksual sebelum dan setelah menjadi cacat, bahwa sebagian besar mereka mengatakan sudah tidak melakukan hubungan suami istri secara intensif seperti sebelum menjadi cacat, hal tersebut disebabkan karena suami tidak tega, merasa jijik, ataupun mereka takut akan sakit setelah melakukan hubungan / merasa tidak nyaman. Bahkan ada perasaan frustasi kalau melakukan hubungan padahal tidak bisa mempunyai anak lagi (terjadi pada responden yang masih sangat menginginkan anak, terlebih pada mereka yang anaknya meninggal karena gempa). Proses tersebut terus bertumpuk, yang menyebabkan hubungan internal suami istri memburuk dan berakhir pada kekerasan (seksual, fisik, psikis ataupun ekonomi) dengan penelantaran, ataupun bahkan ekspolitasi pasangan karena masih mendapatkan bantuan dari keluarga, pemerintah ataupun pihak lain pasca menjadi cacat.
Kondisi tidak dapat dilepaskan dari persoalan seksualitas dan reproduksi pada perempuan dengan disabilitas disamping persoalan sosial yang belum mampu menerima perempuan dengan disabilitas secara positif.

(more…)