Pendataan penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan semua orang mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga daerah. Namun, pendataan penyandang disabilitas perlu dibarengi dengan asesmen yang ideal guna memastikan pendataan berlangsung tepat…
Yogyakarta, 22 Maret 2022 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar bertajuk “Menegakkan Keadilan bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan…
RCB SAPDA merupakan akronim dari Rumah Cakap Bermartabat adalah unit layanan yang berkedudukan di bawah divisi Women Disability Crisis Center (WDCC) Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA). Layanan…
Selamat untuk para pelamar berikut yang lolos seleksi tahap 1 sebagai calon staff WDCC SAPDA. – Ahsani Soleha, Alsa Lowtogana, Arie Bella Mahendra, Kyantan Gita Palupi, Lalu Hartawan Mandala Putra,…
Yogyakarta, 25 Februari 2022 – Layanan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan hasil survei Pemaknaan Orang Muda terhadap…
Yogyakarta, 17 Febaruari 2022 – Layanan penanganan kekerasan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) menerbitkan Catatan Tahunan (Catahu) pendampingan kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas…
Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta berharap upaya mewujudkan peradilan yang inklusif terus meluas tak hanya menyasar penyandang disabilitas melainkan juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak. Harapan ini disampaikan dalam…
_ 📣📣 LOWONGAN KERJA STAFF WDCC SAPDA sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staff WDCC (Women Disability Crisis Center). 🗓️ Periode lamaran: 8 sampai 18 Februari 2022. ✅ Kualifikasi: Laki-laki/Perempuan,…
Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan…
Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian…