Pertemuan Virtual SAPDA dan PN Batam Awali Kerjasama Mewujudkan Sistem Peradilan Inklusif

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) melakukan pertemuan virtual dengan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (16/11). Pertemuan ini menandakan dimulainya kerjasama kedua belah pihak dalam penyediaan sistem peradilan yang inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas. Ketua PN Batam Wahyu Imam Santoso mengaku sangat memandang penting hubungan kerjasama ini. Sebab, pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan penyediaan…

[#EdisiKonferensi] Mengenal Konsep Inklusi Sosial Berperspektif Gender dan Disabilitas

Pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini sekedar berfokus pada pemberian layanan yang setara, namun belum mempertimbangkan aspek-aspek gender dan disability. Inilah yang menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya. Hal tersebut merupakan poin utama dari paparan Direkur SAPDA Nurul Saadah dalam Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

[#EdisiKonferensi] Kritik 3 Lembaga Perempuan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga

Sejak dimasukan ke dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Juli 2020 lalu, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) terus memantik sorotan dan kritik karena berpotensi memicu lebih banyak diskriminasi terhadap perempuan dan keluarga penyandang disabilitas. Sebanyak tiga lembaga pun menuangkan kritiknya terhadap produk hukum tersebut dalam acara Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah…

Kewajiban APH dalam Memenuhi Akomodasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas

Dengan segala kondisi dan kebutuhan khususnya, para penyandang disabilitas memiliki hak atas layanan akomodasi khusus ketika mereka berhadapan dengan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pun mengamanatkan bahwa lembaga hukum memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Menurut PP tersebut, pemberian akomodasi yang layak dilakukan melalui modifikasi dan penyesuaian yang…

Sistem Rujukan yang Efektif: Harapan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi…

[RILIS MEDIA & GRAPHIC RECORD] Sistem Rujukan yang Efektif akan Melindungi Perempuan dan Anak Disabilitas di Hadapan Hukum

Pada hari Rabu, 11 November 2020 Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2) mengadakan diskusi bertajuk Mekanisme Sistem Rujukan untuk Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Temu Inklusi #4, sebuah…

Memberdayakan Kelompok Rentan Melalui Program ACTION

Yogyakarta – Sudah 9 bulan sejak Indonesia menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19. Banyak pihak yang harus berjuang menghadapi krisis, termasuk para penyandang disabilitas. Mereka adalah satu dari sekian banyak kelompok rentan dan marjinal yang memiliki ketahanan lemah dalam menghadapinya. Untuk itulah Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menginisiasi program Active Citizenz Building Solidarity…

Konferensi Nasional Hasil Riset Advokasi Berbasis Gender, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia Dalam Perspektif Gender, Disability dan Inklusi Sosial Riset tentang isu perempuan dan disabilitas telah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi, belum banyak dari penelitian tersebut yang melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian. Sebagian besar mereka hanya dilibatkan sebagai objek penelitian semata. Melalui konferensi nasional…

PN Karanganyar Tingkatkan Kapasitas Staf dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas

Mewujudkan layanan yang aksesibel bagi disabilitas kurang lengkap tanpa membekali individu di dalamnya mengenai perspektif disabilitas. Hal inilah yang ditekankan SAPDA saat berkunjung ke Pengadilan Negeri Karanganyar, Jumat (18/9) lalu. Dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh jajaran staf PN Karanganyar ini, SAPDA memaparkan tentang betapa pentingnya penyediaan layanan yang bisa diakses oleh semua kelompok rentan,…