Pada tahun 2022, SAPDA telah melakukan pemantauan aksesibilitas pada 21 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memiliki komitmen menjadi pengadilan menuju inklusif dan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas bersama SAPDA. Peserta pemantauan sebanyak 21 pengadilan yang terdiri dari 20 PTUN & 1 PT TUN. Berdasarkan hasil pemantauan,…
buletin difabel sapda jogja edisi 5
Restitusi merupakan hak atas ganti rugi bagi korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku. Dalam kasus kekerasan, restitusi memiliki manfaat penting dalam pemulihan ekonomi dan sosial korban, sekaligus pengakuan atas kerugian yang ia alami akibat kekerasan. Sayangnya, pemenuhan restitusi di dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas masih menemui banyak hambatan. Setidaknya demikian salah satu…
Kampanye aksesibel menjadi satu medium yang banyak dipilih untuk mengkomunikasikan pengetahuan terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Selain menentukan teknik komunikasi strategis yang tepat, penting pula untuk memetakan audiens yang disasar. Selain individu penyandang disabilitas itu sendiri, juga terdapat empat pihak lain yang bisa menjadi target dalam kampanye aksesibel terkait Covid-19. Di antaranya…
Pengadilan inklusif di Indonesia sangat penting bagi penyandang disabilitas karena memastikan akses yang setara terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam proses hukum, seperti kurangnya aksesibilitas fisik, informasi yang tidak disediakan dalam format yang sesuai, serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengadilan inklusif,…
Kasus Sekolah di Kota Yogyakarta Tidak Mau Menerima Anak Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas Perlu kami beritahukan bahwa Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 21 Mei 2015, telah menerima kedatangan Ibu E (untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, nama lengkap dan alamat ada di Kantor Komite) yang telah menyampaikan keluhannya kepada…
Perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik di tengah pandemi COVID-19, mulai dari kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, hingga seksual. Kondisi ini diakibatkan kebijakan pembatasan yang memicu peningkatan stress dan kesulitan ekonomi. Jika Anda adalah perempuan disabilitas, atau mendapati ada perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan di lingkungan Anda, mari simak video berikut agar memahami bagaimana penanganan…
Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, SAPDA telah memberikan asistensi kepada 28 pengadilan terkait mendorong peradilan inklusif; mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Pengadilan Militer. SAPDA kemudian menindaklanjuti asistensi tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap ke-28 pengadilan pada 08 hingga 31 Oktober 2021. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perubahan, hambatan, dan…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022. Catahu KBGD 2022 ini disusun dengan kolaborasi antara SAPDA bersama 26 lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan pemerintah dari 12 provinsi di Indonesia, dan berhasil mendokumentasikan 81 kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas (KBGD) yang terlaporkan sepanjang…
