Puslitbang MA Lakukan Penelitian Layanan Disabilitas di Pengadilan

Pelayanan disabilitas di ruang lingkup pengadilan sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas. Atas dasar itulah Pusat Penelitian Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) berkunjung ke kantor SAPDA untuk melakukan penelitian pada Kamis, (02/07). Penelitian yang bertajuk “Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan” ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang […]

SAPDA dan PN Karanganyar Bersiap Wujudkan Pengadilan Inklusif

SAPDA dan PN Karanganyar Bersiap Wujudkan Pengadilan Inklusif

Peningkatan layanan dan aksesibilitas di lingkungan pengadilan harus terus dilakukan. Lembaga peradilan merupakan ruang publik yang kerap diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas perlu disediakan. Langkah baru telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ayun Kristyanto, Ketua PN Karanganyar bersama Nurul Saadah Andriani, Direktur Yayasan SAPDA. Kedua […]

SAPDA Asistensi Pembangunan Aksesibel di PN Yogyakarta

SAPDA Asistensi Pembangunan Aksesibel di PN Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta kembali melakukan perbaikan layanan demi aksesibilitas lingkungan pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas pada Sabtu, 22 Februari 2020. SAPDA diundang khusus oleh PN Yogyakarta untuk mengasistensi pembangunan guiding block di lingkungan pengadilan agar sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Widodo Budi Santoso, sekretaris PN Yogyakarta menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan perbaikan aksesibilitas layanan sebagai […]

MANA HAK KU?

Ketika kita berbicara tentang difabel atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas sebagai sebuah istilah yang disepakati bersama pada tahun 2010, seolah tak akan pernah akan habis. Begitu banyak persoalan serta ada perasaan miris dalam hati pada saat melihat, mendengar atau memikirkan diskriminasi ganda atau bahkan triple diskriminasi di negara berkembang seperti Indonesia.
Ada pertanyaan mendasar kenapa hal ini bisa terjadi. Ada banyak jawaban yang dapat diberikan untuk hal tersebut.
Pertama, persoalan mainset atau pemikiran dasar dari masyarakat yang mengedepankan perasaan “kasihan” kepada penyandang disabilitas, bukan rasa kesetaraan yang muncul. Sehingga tidak aneh pada saat dukungan kepada penyandang disabilitas dari tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintah adalah program karitatif bukan pemberdayaan seperti pemberian kesempatan kerja dan kesempatan sekolah yang setara.
Kedua, belum ada pengarusutamaan issue disabilitas (kecacatan) pada program-program pemerintah dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dengan dukungan sumberdaya ataupun penganggaran program. Sehingga walaupun ada program-program tentang disabilitas disuarakan dan dikampanyekan tetapi implementasi dilapangan masih sangat kurang.

Read more about MANA HAK KU?