Beragam bentuk kekerasan menimpa penyandang disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, belum semua kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terdokumentasikan dengan baik. Data yang tersebar di berbagai lembaga masih mengalami ketimpangan satu sama lain. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih holistik. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,…
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menerima dukungan dari Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dalam mewujudkan komitmennya untuk menjadi pengadilan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kedua lembaga telah menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) pada Kamis (8/12) tahun lalu. Penandatanganan MoU dilangsungkan sebagai bagian dari pendampingan asistensi yang dilakukan SAPDA kepada PN Jakarta…
Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…
Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
Pengadilan Negeri (PN) Ngawi dan PN Wonosobo menunjukan komitmen untuk mendorong pengadilan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan kedua pengadilan tersebut masing-masing pada Senin (26/9) dan Rabu (12/10) sebagai bentuk pemberian dukungan. Ketua PN Ngawi Ikbal Muhammad mengucapkan terima…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF) telah melakukan riset mengenai Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas. SAPDA menyampaikan hasil riset tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas pada Senin, 31 Oktober 2022. Hasil riset disampaikan langsung oleh Direktur…
Situs web SAPDAJOGJA.ORG dinilai sudah cukup aksesibel bagi audiens dengan hambatan sensorik penglihatan. Penilaian tersebut disampaikan oleh teman-teman penyandang disabilitas Netra saat menjadi partisipan dalam kegiatan Cek Aksesibilitas Situs Web SAPDAJOGJA.ORG yang diselenggarakan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Jumat (14/10) lalu. “Halaman web sudah dapat dinavigasi dengan baik. Teks alternatif dapat…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati rencana kerjasama pemajuan isu disabilitas dalam kegiatan Partnership Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada 28/10. “Kami pada intinya terbuka untuk bekerjasama dalam program-program apapun dengan Fakultas Hukum UGM. Slot apa saja yang bisa kami isi, SAPDA…
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Subang menambah daftar institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan penandatanganan kesepahaman (MoU) dengan keempat pengadilan tersebut pada 26/9 hingga 27/9 lalu. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan sekaligus bersamaan…
