Skip to main content

NARASI HASIL SIARAN BULAN JUNI 2014

Hari : Sabtu, 14 Juni 2014

Narasumber : Anis Sri Lestari, S. Pd

Tema : Pendidikan anak CP (cerebral palsy)

Bersama dengan Syafrina, bu Anis menyampaikan informasi mengenai CP (cerebral palsy). Bu Anis mengajak Syafrina, seorang penyandang CP yang telah berhasil menjadi seorang mahasiswa di UNY jurusan Pendidikan Luar Biasa dan saat ini sedang dalam proses mendaftarkan S2 di UIN Yogyakarta. Syafrina menyandang CP sejak lahir, namun karena penanganan yang tepat dan continue oleh orang tuanya maka ia pun dapat melanjutkan tingkat pendidikannya. Ia pun bercerita mengenai perjalanan akademisnya dari TK, SLB, SMP, SMA sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Ia juga sudah menulis beberapa tulisan dan telah sering dimuat di surat kabar. Saat ini Syafrina mengajar di SLB Yapenas sudah 4 tahun ini. Bu Anis memberikan definisi mengenai CP, yaitu gambaran klinis kondisi seseorang yang diakibatkan luka pada otak, sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan dan lemah, dalam kondisi penyimpangan fungsi gerak. Bu Anis yang mana memiliki anak penyandang CP menyampaikan tipe-tipe CP seperti tipe kaku, tipe ini seperti semi plagia, quadric plagia, ataksit (selalu gemetar), diskinetik (spontan), dan tipe campuran. Anak dari bu anis terlahir normal, namun karena pada fase perkembangan tumbuh kembang anak menderita diare dan panas tinggi, lalu koma selama tiga bulan. Setelah itu diketahui bahwa ada cairan di batang otaknya sehingga harus di operasi, ini disebut meninghitis atau radang otak. Dalam mengasuh anaknya, tidak bisa sembarang orang yang merawatnya, karena anaknya akan memberikan respon berbeda jika tidak sesuai dengan keinginannya. Dahulu, pada setiap harinya anaknya bisa 15 kali terkena kejang, namun karena penanganan intensif, saat ini hanya 2 sampai 3 kali kejang per harinya. Anak CP dengan seperti ini, kejang terjadi tanpa sebab apapun, jadi orang tua yang yang harus mengenal sejak awal. Sudah berobat kemana-mana, sampai yang alternative pun sudah di coba, namun memang belum ada hasil yang maksimal, maka dari itu sekarang hanya menerima dan menunggu keadaan segera membaik. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana membuat anaknya stabil, karena apabila dalam kurun waktu selama 3 bulan ini tidak mengalami panas tinggi itu sudah sangat baik menurut penyampaian bu Anis. Jumlah penelpon 4 orang.

NARASI HASIL SIARAN BULAN MEI 2014

Hari : Sabtu, 1 Mei 2014
Narasumber : Sutijono (staff IC SAPDA)
Tema : Komunitas dampingan SAPDA

Sutijono, yang akrab dipanggil dengan pak Abas adalah salah satu dari staff SAPDA yang bergabung pada bulan November 2013. Pak Abas yang mengalami polio saat umur tiga tahun ini menjadi staff IC (inclusive social) dengan tugas melakukan pendampingan kepada komunitas-komunitas SAPDA baik yang berada di daerah Yogyakarta maupun diluar daerah. Saat ini jumlah komunitas dampingan SAPDA menurut daerah antara lain : Yogyakarta 2 kelompok, Sleman : 2 kelompok, dan yang diluar daerah masing-masing adalah Purworejo, Magelang, Klaten, Sukoharjo. Hal yang didapatkan oleh pak Abas sangat banyak, pada mulanya belum mengetahui komunitas-komunitas di luar SAPDA, namun karena bergabung di lembaga SAPDA ia semakin mengetahui komunitas dan kelompok-kelompok. Dalam tugasnya, seorang IC harus melakukan pendampingan secara organisasi, disebabkan di daerah-daerah komunitas belum paham mengenai organisasi dan belum banyak pengetahuan di bidang ini dengan tujuan agar mereka paham mengenai tugas dan fungsi pengurus seperti apa. Reaksi yang mereka berikan sangat positif, sangat senang dengan pendampingan SAPDA karena mereka juga membutuhkan arahan dalam mengelola organisasi, harapan ke depannya agar mereka bisa menjalin jaringan lebih luas. Pendampingan ini pun akan memberikan kapasitas untuk berorganisasi dan berjejaring serta bersosialisasi. Saat ini SAPDA sedang melakukan riset bersama Bapeljamkesos mengenai pemenuhan fasilitas disabilitas, dan kegiatan yang lain adalah adanya mahasiswa-mahasiswa dari UNRIYO yang magang di SAPDA. Menurut pak Abas, pemahaman disabilitas harus diberikan kepada masyarakat sejak dini, karena apabila nantinya ada anggota keluarga yang disabilitas maka tidak harus malu dengan keadaan itu. Selama ini tidak ada dan belum menemukan pengalaman pahit, karena kita saling membutuhkan antar sesama. Jumlah penelpon interaktif berjumlah 3 orang.

 

Hari : Sabtu, 17 Mei 2014
Narasumber : Yulianto
Tema : Kiat dan bagaimana berolahraga bagi penyandang disabilitas

Yulianto adalah seorang atlet tenis lapangan dengan kursi roda. Umur 2 tahun terkena panas, dan mengalami polio. Yulianto yang akrab disapa mas Yuli ini adalah seorang ketua FPDB (forum peduli difabel Bantul) serta merangkap sekertaris NPC (National Paralympic Comitte) Bantul. Tahun 2012 mas Yuli pernah mewakili olahraga bulu tangkis di Riau, namun tahun 2013 mas Yuli menjuarai lomba tenis lapangan dengan kursi roda di Jakarta. Pada awalnya mas Yuli ingin mendalami olahraga bulu tangkis dengan kursi roda, namun karena ajang pertandingannya masih jarang, maka beliau beralih ke tenis lapangan. Untuk anggaran pertandingan DKI Club itu sendiri berasal dari sponsor. Mas Yuli memiliki tujuan untuk menggeluti olah raga ini, yaitu untuk menjaga kesehatan, menjalin persaudaraan, bisa menjadi prestasi dan menghasilkan bonus (bonus dari penghargaan bisa untuk membantu penghidupan dirinya). Dalam melakukan olahraga tenis lapanagan ini awalnya beliau kesulitan karena tidak ada yang megarahkan, namun ada TOT di Jakarta, dilaksanakan untuk melakukan pelatihan singkat mengenai tenis lapangan. Untuk aturan dengan tenis lapangan orang non disabilitas dan yang berkursi roda berbeda, kalau yang non itu hanya sekali pantulan, maka yang kursi roda memerlukan hitungan dua kali pantulan. Perlu tenaga extra untuk berolahraga tenis lapangan dengan kursi roda, maka dari itu alat yang digunakan bukan kursi roda biasa, yang ini lebih ringan dan mahal harganya sekitar 23 juta rupiah. Untuk mendukung itu semua, mas Yuli menyarankan utnuk latihan terus agar lebih ahli dalam bidang ini dan juga menyarankan untuk lebih sering minum air putih, karena air putih itu menyehatkan. Penelpon interaktif berjumlah 6 orang.

 

Hari : Sabtu, 31 Mei 2014
Narasumber : Asep Kurniawan
Tema : Opini mengenai fasilitas publik di Yogyakarta

Akses fasilitas publik bagi disabilitas memang selalu jadi perbincangan hangat di tiap sudut kursi roda, kursi makan, kursi angkringan, kursi sekolah sampai kursi pemerintah. Di stasiun RRI PRO 1 Yogyakarta, SAPDA diberi kursi untuk berbicara tentang apa saja terkait disabilitas dua kali dalam sebulan. Pada hari Saptu, 31 Mei 2014, SAPDA bersama Mas Asep Kurniawan ( Ketua Paguyuban Bangkit Bersama ) mencoba mensharingkan tentang keluhan-keluhan teman-teman disabilitas terkait akses fasilitas publik seperti SIM, ATM, trotoar jalan dan halte. Menarik karena memang benar apa yang di sampaikan penelpon bahwa pemerintah harus di desak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas seperti akses fasilitas publik tersebut. Harapan teman-teman disabilitas kedepan adalah terwujudnya masyarakat dan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum rentan ini.

NARASI HASIL SIARAN BULAN APRIL 2014

Hari : Sabtu, 19 April 2014
Narasumber : Sunardi

Pak Sunardi yang biasanya dipanggil dengan nama pak Wito ini awalnya adalah orang jalanan, namun hasratnya berubah ketika menolong orang-orang yang mengalami musibah, yaitu gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Banyak orang yang mengalami bencana sehingga menyebabkan banyak orang menyandang disabilitas. Berangkat dari peristiwa tersebut maka pak Wito berniat untuk membantu teman-teman yang mengalami musibah. Teman-teman disabilitas banyak yang minder, karena pada umumnya teman-teman non disabilitas lainnya juga tidak merangkul mereka, padahal manusia dilahirkan sama, dan tidak berbeda. Maka dari itu, dalam hal pelaksanaan pemilu legislative kemarin pak Wito ikut membantu teman-teman khususnya tunanetra berkoordinasi membuat template agar memudahkan para penyandang tunanetra bergabung dan berpartisipasi dalam pemilu yang jujur. Koordinasi dan pembuatan template tersebut tidak lepas dari bantuan teman-teman tunanetra tersebut.

Sayangnya template yang telah dibuat tidak dibawa oleh pak Wito ke RRI untuk menunjukkan seperti apa template pemilu bagi tunanetra. Namun yang dijelaskan oleh pak Wito, template itu sudah dilubangi dan itu memudahkan teman-teman tunanetra dalam memilih wakil rakyat. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi untuk memudahkan teman-teman tunanetra tidak bingung dan dapat memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pemilu kemarin membuat 625 template, untuk pembiayaan ada yang dari pemerintah karena pak Wito dan kawan-kawan membuat proposal. Pengerjaan template baru selesai jam 7 malam sehari sebelum pemilu dan langsung di packing dan didistribusikan. Kalau untuk teman-teman kita disabilitas di tempat umum juga masih jarang ramp utnuk yang kursi roda, alangkah baiknya apabila Jogja nantinya akan menjadi kawasan yang ramah disabilitas.

NARASI HASIL SIARAN BULAN MARET 2014

Hari : Sabtu, 1 Maret 2014

Narasumber : Presti Murni S (staff SAPDA)

Siaran pada awal Maret ini bertema prestasi dalam hidup dan kegiatan yang dilakukan oleh narasumber saat ini. Presti merupakan staff Litbang SAPDA, dan saat ini sedang menggarap program review 8 tahun SAPDA, mempersiapkan Renstra lembaga dan program lainnya. Presti merupakan seorang penyandang disabilitas netra sejak lahir. Namun dengan keterbatasan tersebut Presti tidak mudah menyerah, ia berusaha untuk mengenyam pendidikan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi di UIN SUKA Yogyakarta. Presti yang memiliki tempat tinggal di Bantul ini sering melakukan pekerjaan rumah, ataupun bepergian dengan tanpa ditemani oleh keluarga. Presti pernah menjadi seorang guru PAI di SLB, namun karena hal tertentu Presti lalu bergabung di lembaga SAPDA. Dalam menjalani kehidupannya, Presti memiliki filosofi-filosofi yang inspiratif yang menjadikan hal terebut sebagai motivasi untuk dirinya sendiri. Salah satu contoh filosofi yang ia utarakan adalah “apabila kita ingin naik tanga, kita tidak bisa langsung menuju ke atas, tapi harus dari bawah, harus melalui proses”. Keinginan Presti dalam hidupnya adalah apabila ia menjadi seorang yang sukses suatu saat, ia akan dengan senang hati membantu penyandang disabilitas yang lain.

 

Hari : Sabtu, 15 Maret 2014

Narasumber : Yuni Dwi Kristanti (wiraswasta penjahit)

Untuk siaran di minggu kedua ini dengan tema Perjuangan Hidup menuju Kemandirian menghadirkan mbak Yuni, seorang disabilitas polio dengan kedua kakinya sejak umur 2 tahun, yang harus menggunakan kursi roda dalam menjalani hidupnya. Tidak ada orang yang menginginkan seseorang lahir dengan disabilitas, karena hidup memang tak sempurna. Mbak Yuni menjalani hidup dengan penuh rasa optimis dan berorientasi ke depan. Dengan keterbatasannya, ia mampu mengenyam studinya hingga saat ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ia dilarang oleh orang tuanya. Orang tua mb Yuni menganggap bahwa nantinya ia tidak bisa kuliah dengan kondisi tubuhnya, dan berbagai alasan lainnya. Namun setelah itu ia pun mengikuti kursus menjahit, mengikuti Jogja Design School dan mendapatkan ijazah. Setelah itu mbak Yuni mencoba untuk membuka usaha jahitan/ menjahit dan respon yang didapat oleh lingkungan sekitar adalah rasa tidak percaya apakah ia bisa melakukan hal tersebut. Namun dengan kemauan mbak Yuni yang keras dan semangat untuk membantu teman-teman disabilitas yang lain. Sampai saat ini ia masih sibuk menjalani bisnisnya tersebut dengan order jahitan yang sering membuat jam kerjanya harus bertambah. Impian utama dalam hidupnya adalah bagaimana nantinya ia dapat membantu teman-teman disabilitas yang lain dengan apa yang ia mmiliki. Motto hidupnya adalah jangan pernah menyerah, bukan karena seorang difabel maka seseorang menjadi patah semangat, hidup harus terus dijalani.

INDONESIA DALAM DESA INKLUSI

Judul : Indonesia dalam Desa Inklusi
Tahun terbit : Juni 2015 (Cetakan Pertama)
Tim penulis : Ishak Salim, M. Syafi’ie, Nunung Elisabeth
Kontributor : Andi Robandy, Brita Putriutami, Haris Munandar, Imatussulifah, Irman Ariadi, Ismail, M. Joni Yulianto, Muh. Syamsudin, Ninik Nurcahyo, Nur Widya Hening Handayani, Ramadhani Rahmi, Rohmanu Solikin, Tri Murnitati
Editor : Ishak Salim
Penerbit : SIGAB (Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel)
Tebal buku : 196 halaman
“Desa Inklusi untuk Indonesia Inklusi”

Pada awal 1980-an, isu difabilitas mulai mendapatkan perhatian dunia. Sejak disahkannya regulasi tentang program internasional bagi difabel oleh Majelis Umum PBB, dibuatlah Dekade Difabel se-Dunia untuk memastikan bahwa pembahasan isu-isu difabilitas lebih matang lagi. Di penghujung dekade tersebut, diputuskanlah tanggal 3 Desember sebagai Hari Difabel Internasional. Perhatian dunia yang besar akan isu-isu ini melahirkan konvensi hak-hak difabel atau disebut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tahun 2006 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai UU No.9 tahun 2011.
Buku ini merupakan sebuah catatan yang mendokumentasikan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dalam Temu Inklusi 2014 yang dilaksanakan di Desa Sendangtirto, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan ini mengambil momen Hari Difabel Internasional dan mengangkat tema “Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi, Membangun Misi.” SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) yang merupakan penggagas acara ini merangkul organisasi-organisasi difabel untuk bersama-sama mewujudkan pertemuan yang sebenarnya hanya memiliki waktu 2 bulan. Waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan sebuah acara besar, tetapi kerjasama kolektif di mana setiap individu dan lembaga saling topang menopang membuat itu semua dapat direalisasikan.

1. Gagasan Desa Inklusi dan Temu Inklusi
Berdasarkan kesadaran bahwa mayoritas difabel tinggal di desa, upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami difabel harus dimulai dari tataran desa. Menggunakan momen disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang penguatan desa, gagasan dan persektif difabilitas pun dapat dikaitkan untuk membangun kemandirian desa. Dari situ muncullah gagasan untuk merealisasikan Desa Inklusi.
2 bulan menjelang peringatan Hari Difabel Internasional, sebuah perayaan yang berbeda pun digagas dan diberi tajuk “Temu Inklusi 2014: Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi, Membangun Misi.” Perayaan kali ini dipusatkan di desa di mana masyarakat desa dapat ikut melebur di dalam pelaksaannya sehingga muncul kesadaran publik mengenai isu-isu difabilitas terutama di tingkat desa. Peserta-peserta yang berasal dari 12 propinsi hadir dan tinggal di rumah warga desa sehingga akan ada interaksi yang diharapkan mendobrak stigma masyarakat terhadap difabel. Fasilitas-fasilitas publik di desa juga dipersiapkan dan dibangun untuk memberikan akses kepada difabel selama acara berlangsung.
Logo yang digunakan oleh Temu Inklusi 2014 memiliki makna yang dalam dan terjabarkan dalam tiga poin penting yaitu inklusi, aksesibilitas, dan pertemuan. Inklusi dimaksudkan sebagai keberagaman masyarakat termasuk kelompok difabel untuk saling bertemu, berpartisipasi, dan mencapai tujuan sendiri maupun bersama. Pelangi melambangkan keberagaman. Keberagaman ini juga digambarkan dengan siluet ibu dan anak (sebagai masyarakat sipil) yang menaiki tangga dan seorang difabel pengguna kursi roda (sebagai masyarakat difabel) yang menaiki rampa. Tangga dan rampa digunakan untuk mewakili aksesibilitas di mana keduanya sebagai representasi dari media untuk mengurangi hambatan yang dialami oleh difabel. Rumah merepresentasikan tempat pertemuan yang dituju oleh masyarakat sipil dan masyarakat difabel di mana kedua kelompok ini dapat saling bertukar pikiran dan berpartisipasi untuk kemajuan bersama.
Sesuai dengan tema tersebut, pihak penyelenggara memang tidak menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan terkait isu difabilitas. Acara ini berfokus pada 3 hal, yaitu: upaya-upaya yang telah dilaksanakan sehingga dapat diapresiasi bersama, inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, serta misi-misi strategis yang dapat dibangun dan dilaksanakan bersama.

2. Praktik Disabilisme dalam Berbagai Tema
Disabelisme merupakan pemahaman seseorang atau sekelompok orang dalam skala masyarakat maupun negara yang mengabaikan keberadaan dan keterlibatan orang lain hanya karena orang tersebut memiliki struktur dan fungsi tubuh dan mental yang berbeda. Praktik disabelisme ini dapat terjadi dalam segala sektor, misalnya sektor pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi.Orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam sektor-sektor ini memiliki keyakinan-keyakinan dan nilai-nila yang dianut yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpikir. Cara berpikir tersebut melahirkan produk pikiran yang diskriminatif terhadap difabel pada sistem politik, sistem pemilu, sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan.
Workshop paralel dengan kedelapan tema ini memperbincangkan mengenai pengalaman atau pengetahuan untuk memaparkan bagaimana gerakan difabilitas Indonesia melawan praktik-praktik tersebut dan mengubahnya menjadi keyakinan yang berbeda yaitu “equality”. Keyakinan “equality” ini merupakan kesetaraan pemahaman bahwa ada kemampuan dari setiap orang dan setiap kemampuan itu seharusnya menjadi dasar kesetaraan pelibatan warga dalam bermasyakarat, berbangsa dan bernegara.
Di dalam penyelenggaraan workshop paralel, tercetuslah serangkaian rekomendasi berdasarkan 8 tema di bawah ini:

1) Desa Inklusi dan Urgensi Sistem Informasi Desa
Pemikiran yang mendasari gagasan mengenai Desa Inklusi adalah:
a. Desa mengakomodasi perbedaan warga, baik berdasarkan difabilitas maupun isu lain yang tidak langsung berkaitan dengan difabilitas;
b. Desa inklusi merupakan jembatan menuju masyarakat desa yang sejahtera dengan adanya proses interaksi terus-menerus antara ‘warga difabel dan waga lainnya’ dalam mendapatkan layanan dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara ;
c. Warga desa memiliki akses memasuki seluruh proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa;
d. Desa memiliki pangkalan data difabilitas yang berbasis empirik mencakup data jenis atau kategori disabilitas, jenis hambatan dan kebutuhan untuk beraktifitas, Faktor Lingkungan Internal (usia, jenis kelamin, dll), dan eksternal (infrastruktur, regulasi, dst);
e. Penyusunan instrumen, pendataan, dan analisis data dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi difabel di desa.
f. Terdapat wadah organisasi bagi difabel, baik dalam bentuk organisasi difabel maupun forum warga;
g. Ada Perspektif Difabel yang menjadi Arus Pemikiran Utama di desa yang dapat dituangkan ke dalam Peraturan Desa tentang Perlindungan Hak-hak difabilitas
h. Ada Peraturan Desa Disabilitas yang diterapkan dengan melengkapi sejumlah peraturan atas keputusan kepala desa untuk mengatasi sarana dan prasarana publik yang tidak aksesibel, kemudian melibatkan warga difabel ke dalam sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan desa sampai pada monitoring dan evaluasi pembangunan desa;

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam membangun desa inklusi terangkum sebagai berikut:
1. Menentukan desa yang akan menjadi pilot;
2. Mendirikan ‘Organisasi Warga Inklusi Skala Desa’;
3. Membangun kapasitas Anggota dan Organisasi Warga Desa Inklusi untuk mempersiapkan proses mendorong terwujudnya desa inklusi;
4. Melakukan pendataan awal, pendataan lanjutan, dan pendataan berkala untuk mengidentifikasi dan menilai permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga difabel di desa;
5. Melakukan pengkajian untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi difabel di desa, kemudian melakukan sosialisasi hasilnya kepada pemerintah desa dan BPD, keluarga-keluarga difabel, dan masyarakat pada umumnya.
6. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Desa dan mendorong desa menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa tentang perlindungan hak-hak Difabilitas yang menjadi difabel terlibat di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dan pembangunan desa dan menerapkan Standar Pelayanan Dasar difabel;
7. Membentuk Forum Warga Inklusi untuk mendorong proses penyelesaian permasalahan difabel dan memperluas area forum menjadi lintas desa;
8. Desa-desa inklusi mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan atas Hak-hak difabel.

2) Aksesibilitas
Poin-poin yang menjadi pokok pembahasan workshop bertemakan aksesibilitas adalah sebagai berikut:
1. Implementasi Permen PU No.30/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan belum maksimal.
2. Fasilitas umum termasuk tempat ibadah masih jarang memiliki ramp. Jemaah berkursi roda belum memiliki tempat khusus, misalnya ruang tanpa karpet. Fasilitas lift juga tidak ramah untuk difabel ruwi.
3. Kurangnya keterlibatan media dan pihak swasta dalam kampanye isu-isu difabilitas terutama mengenai aksesibilitas untuk umum.
4. Kurangnya kesadaraan pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama mengenai aksesibilitas untuk umum, serta minimnya anggaran untuk aksesibilitas.
5. Minimnya keterlibatan difabel dalam MUSRENBANG.
6. Minimnya layanan penerjemah di ruang-ruang publik dan tidak adanya subtitle di media elektronik bagi salah satu jenis difabilitas.
7. Bahasa isyarat yang belum sepenuhnya diterapkan dalam dunia pendidikan

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh peserta-peserta workshop aksesibilitas:
1. Standarisasi infrastruktur; 15 aspek persyaratan teknis (ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ramp, tangga, lift, kamar kecil, pancuran, wastafel, telepon umum, ATM, perlengkapan, perabot, rambu-rambu.
2. Advokasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu media, DPO, dan LSM untuk melakuka kampanye dan mengontrol fasilitas umum yang belum akses. Termasuk juga melibatkan difabel dalam ruang-ruang rubrik di media cetak dan memastika keterlibatan pada MUSRENBANG/ Sosialisasi dan peningkatan kesadaran melalu public campain dan pendidikan.
3. Menggandeng pihak swasta dalam hal mengakses CSR dari pihak swasta untuk kepentingan anggaran bagi pemenuhan hak-hak difabel dan advokasi anggaran ke Pemerintah untuk pemenuhan anggaran aksesibilitas.
4. Advokasi ke Pemerintah dan swasta (media) untuk memaksimalkan tenaga penerjemah di ruang publik dan adanya subtitle di media elektronik.
5. Melakukan advokasi ke pihak terkait untuk menciptakan tanda atau kode yang bisa dimanfaatkan difabel ruwi ketika mengakses lift.

(more…)

JOGJA ISTIMEWA TANPA RUANGPUBLIK

Judul Buku: Jogja Istimewa Tanpa Ruang Publik
Studi Kasus Praktek Desentralisasi Asimetris DIY Dalam Konteks Ruang Publik, Pola Komunikasi Politik Dan Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan.
Penulis: Iranda Yudhatama
Ukuran buku: 19×13,5
Tebal buku: 104
Cetakan pertama, November 2015
Penerbit: lembaga swara nusa
ISBN: 9786027363502
Penulis dan peneliti: Iranda Yudhatama
Asisten Peneliti:
Widyaningtyas Virgo Kartika
Bambang Prasojo
Aris Hartono

 

Isi buku ini sejatinya merupakan kajian yang mengkritisi implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta yakni Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 yang saat ini telah menginjak tahun keempat di tahun 2016. Persoalan mengenai praktek Desentralisasi Asimetris yang dikaji dalam buku ini banyak menggambarkan fenomena yang yang bertentangan dengan konsep sebenarnya yang diharapkan dari adanya Desentralisasi Asimetris yang sejatinya memberikan sebuah kebebesan untuk suatu daerah dalam menjalankan system pemerintahannya terlebih lagi dalam persoalan kesejahteraan masyarakat.
Anehnya, fenomena yang terjadi adalah masyarakat tidak mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana keistimewaan sebagai perwujudan dari Undang-undang keistimeswaan Daereah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini. Dalam buku yang dicetak dalam ukuran kecil ini, menyajikan sebuah penelitian kualitatif mengenai fenomena pola komunikasi politik para eksekutif pemerintah DIY dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran keistimewaan DIY serta ruang publik yang diberikan oleh pemerintah DIY untuk masyarakat dalam mengawasi penyaluran dana keistimewaan DIY ini karena sejatinya ruang publik memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan terciptanya kondisi rakyat Indonesia yang sejahtara dan makmur.

Buku ini memuat berbagai data-data pendukung mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta.
Dengan bahasa yang ringan dan mudah untuk dicerna buku ini bisa dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya guna mengkaji mengenai Desentralisasi Asimetris khususnya yang telah diterapkan di Yogyakarta. Meskipun judul buku ini terlalu panjang dan tidak menarik minat untuk membacanya, setidaknya isi buku ini bisa memberikan gambaran mengenai kondisi Yogyakarta yang memiliki keistimewaan dalam pemerintahan, kelembagaan, budaya dan tata ruang ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Yogyakarta untuk memperbaiki kondisi masyarakat Yogyakarta yang masih banyak dihantui kemiskinan serta permasalahan lainnya yang mencakup keamanan dan kesejahteraan. Masyarakat Yogyakarta yang kaya akan budaya dan kearifan lokal yang memunculkan daya tarik bagi wisatawan terlebih kalau menelisik masa lalu, Yogyakarta sempat pernah dijadikan ibu kota Indonesia dan dari Yogyakarta-lah banyak terlahir tokoh-tokoh yang berkiprah di ranah pemerintahan yang juga memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia.

PUNGGUK MERINDUKAN BULAN

Pungguk Merindukan Bulan
Potret Gunungkidul dalam Pemenuhan Pelayanan Pendidikan
Kelompok Difabel

Resensi Oleh : Prisnia Dwi W

Penulis : Defi Nopita, Ikma Citra Ranteallo, Muhammad Joni Yulianto
Tahun terbit : 211
Penerbit : Maarif Institute for Culture and Humanity
ISBN : 978-602-97198-1-9

Buku ini berbicara mengenai perjalanan advokasi yang dilakukan oleh MAARIF Institute bersama dengan Yayasan TIFA pada kelompok difabel di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2009-2011, dengan tujuan utama yaitu pengarusutamaan kebijakan inklusif dalam bidang pendidikan untuk kelompok difabel melalui kehadiran Citizen Charter (piagam kesepakatan warga). Selain itu buku ini juga berbicara mengenai proses perjalanan program dan dinamika yang berlangsung dalam memotret realitas – realitas sosial ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul termasuk gambaran Kabupaten Gunung Kidul sebelum dan sesudah advokasi dilakukan.

Di bagian awal buku diceritakan mengenai bagaimana kelompok difabel dianggap sebagai pungguk yang merindukan kehadiran sang bulan. Sebagai pungguk mereka pun dianggap kelompok yang tidak pernah tercapai keinginannya, akibat dari beberapa hal seperti hambatan fisik, hambatan psikis individu ataupun akses pada fasilitas publik. Dianggapnya difabel sebagai pungguk diyakini disebabkan melalui stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Stratifikasi sosial adalah hierarki yang ada di masyarakat yang didasarkan pada bermacam hal mulai dari kasta, kondisi ekonomi, gender, atau dalam kasus difabel adalah kondisi tubuh. Stratifikasi sosial inilah yang menjadi penyebab perbedaan perlakuan pada orang atau kelompok tertentu. Bagi difabel, stratifikasi sosial juga melahirkan adanya ableism, yaitu sebuah prejudice/ prasangka terhadap kelompok difabel. Dampak nyata yang dirasakan oleh difabel salah satunya di dunia pendidikan dimana mereka hanya dianggap mampu untuk menjalani pendidikan di SLB karena adanya hambatan kompleks dari diri mereka maupun adanya penolakan dari masyarakat non difabel. Pada akhirnya muncul wacana akan pendidikan inklusif yang dianggap mampu mengakomodasi baik itu akses atas pendidikan maupun kebutuhan – kebutuhan khusus difabel.

 

(more…)

PEREMPUAN DAN TANTANGAN MEREBUT KUASA

Judul buku: Perempuan dan tantangan Merebut Kuasa
Resensi oleh: Annisatul Ummah (Mahasiswa KPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

 

Revolusi sejarah yang terjadi berkat feminisme adalah revolusi yang paling sukses dan paling tidak berdarah selama hidup umat manusia. Anda hanya harus memalingkan muka ke arah perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mengenali feminisme sebagai penyebabnya (Naomi Wolf, Geger Gender, hlm 87).

Naomi memulai buku ini dengan kisah Anita Hill yang menggemparkan kondisi politik Amerika tahun 1991 silam. Perempuan yang juga seorang Dosen di fakultas Hukum Universitas Oklahama ini menceritakan kasus pelecehan seksual yang menimpa dirinya. Ia yang dibantu temannya Harrient Grat, seorang penasihat dalam panitia senat yang mengetes calon Hakim Agung ketika itu, menceritakan apa yang menimpa dirinya ketika bekerja di Komisi Kesetaraan Kesempaan Kerja (EEOC).
Hebohnya, pelaku yang melakukan pelecehan seksual itu, sesuai dengan pernyataan Hill, adalah seorang calon Hakim Agung Amerika Serikat. Clarence Thomas namanya. Dan pernyataan Hiil tersebut tepat disampaikan ketika dengar pendapat –semacam tes untuk calon Hakim Agung- dan seminggu sebelum pemungutan suara untuk Thomas.
Memang pada mulanya, kasus Hill ini ditekan agar tak naik kepermukaan. Namun, mata wartawan cukup jeli. Seorang wartawan bernama Timothy Phelps berhasil melacak keberadaan Anita Hill dan menyiarkan kisahnya di Newsday. Hill pun juga diwawancarai untuak acara di Radio Nasional. Hingga selanjutnya Hill Sendiri mengadakan konperensi pers di Oklahoma, yang disiarkan oleh stasiun TV Internasional CNN.

Akibatnya, para senator kelimpungan. Mereka tak kuasa menahan arus gonjang-ganjing yang menyudutkan proses pemilihan calon Hakim Agung tersebut. Masyarakat pun, yang memiliki akses pada senator, ribut mempertanyakan kebenaran kasus Hill tersebut dan sikap para senator kepadanya. Diceritakan, kantor senator Daniel Patrick Moynihan “diserang” 3000 kali panggilan telepon dari masyarakat. Operator telepon milik senat kewalahan. Dan para senator dipaksa bergerak untuk menunda pemungutan suara yang tadinya sudah terjadwal. Apakah berakhir disitu? Tidak. Justru inti pembicaraan buku ini baru akan dimulai.

Kasus Hill-Thomas ini berlanjut dengan bangkitnya kemarahan masyarakat perempuan Amerika. Dimana-mana kasus Hill dibicarakan. Media dan koran-koran sibuk mengangkat kasus Hill dengan judul-judul yang dicetak besar. Ini benar-benar gempa politik untuk Amerika Serikat. Sebuah goncangan yang disebut sebagai “efek Anita Hill”. Dan dampak pertama dari Efek Anita Hill ini dapat kita lihat pada pemilihan umum Amerika satu tahun setelahnya. Kemudian akibat selanjutnya adalah wacana feminisme yang tak dapat dibendung lagi di Amerika Serikat dua tahun setelahnya.

Pemilu Amerika Serikat tahun 1992 dapat dikatakan sebagai sebuah geger gender dan runtuhnya kekuasaan “tirani” maskulinitas di Amerika. Pemilu 1992 juga dapat dikatakan sebuah kemenangan besar bagi calon-calon kandidat perempuan. Ini terbukti dengan program dan agenda-agenda pemerintah pasca pemilihan umum tersebut. Amerika Utara saja telah memenangkan banyak agenda pemerintahan pro-perempuan, diantaranya:
• Akta cuti keluarga (The Family Leave Act). Lolos setelah 12 tahun diperjuangkan. Undang-Undang ini memberikan hak bagi para orangtua untuk mendapatkan cuti selama empat bulan untuk merawat bayi atau kerabat yang sakit.
• Protes keras atas Amandemen Hyde yang menutup keran dana layanan kesehatan bagi perempuan yang memerlukan aborsi dengan alasan kesehatan atau akibat perkosaan.
• Anggaran bagi penelitian-penelitian tentang kanker payudara dijadikan dua kali lebih besar.
• 37 persen pejabat tinggi terdiri dari perempuan, diantaranya Ketua Dewan Penasihat Ekonomi.
• Hilangnya aturan yang melarang perempuan menjadi pilot pesawat tempur.
• Anggaran untuk tahun 1993 dalam bidang riset kesehatan perempuan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 1992. Selain itu juga dilakukan pengikutsertaan perempuan sebagai subjek berbagai riset kedokteran yang semula mengabaikannya.
• Dan lain-lain (lebih lanjut, lihat halaman 41-45).

(more…)

MERETAS SIKLUS KECACATAN, REALITAS YANG TERABAIKAN

Judul : Meretas Siklus Kecacatan, Realitas yang terabaikan
Penulis : Sapto Nugroho dan Risnawati Utami
Penerbit : Yayasan Talenta dan The Ford Foundation
Cetakan : I
Tahun terbit : 2004
Tebal : 170 hlm. ; 21 cm

Resensi oleh: Arifki Budia Warman

 

Membongkar Stigma Negatif Difabilitas
Kenormalan merupakan ideologi yang paling lama dianut oleh manusia sampai saat ini. Ideologi kenormalan ini pada akhirnya membagi manusia antara yang normal dan tidak normal. Dikotomi antara normal dan tidak normal ini kemudian mengkonstruksi cara pandangan manusia terhadap yang tidak normal. Konstruksi ini membuat manusia lebih cenderung mendekati sesuatu yang baik dan normal, sedang yang tidak baik dan tidak normal dijauhi. Cara pandang ini terus direproduksi melalui pengetahuan-pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang normal dan yang tidak normal. Bahkan pembedaan ini pun dikenakan pada seorang yang normal dan tidak normal dari segi fisik maupun psikis. Sehingga seorang difabel yang dianggap tidak normal cenderung dijauhi, tidak diperhatikan, mendapatkan stigma negatif bahkan menjadi orang yang terlupakan di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman masyarakat seperti inilah yang kemudian didekonstruksi oleh Sapto Nugroho dan Risnawati Utami melalui penelitiannya yang menjadi buku berjudul “Meretas Siklus Kecacatan” ini. Sejalan dengan judulnya, penulis ingin meretas atau membongkar pemahaman orang akan difabilitas selama ini. Dalam pandangan umum selama ini, difable adalah manusia yang tidak normal, baik dari segi psikis maupun dari fisik. Problem yang dihadapi oleh seorang difabel bukanlah sekadar persoalan difabilitasnya saja, namun menyangkut segala aspek kehidupan, mulai dari HAM sampai pada eksistensi diri. Sehingga tidak jarang seorang difabel menjadi terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi peran, kewajiban serta hak yang sangat dibedakan dengan masyarakat lain pada umumnya.

Untuk melihat keterpinggiran difabel dalam masyarakat ini, penulis menekankan penelitiannya pada kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kesehatan reproduksi dan seksualitas sangat erat kaitannya dengan difabilitas. Hubungan ini menjadikan persoalan difabel di bidang kesehatan reproduksi dan seksualitas begitu kompleks. Kebanyakan penyebab kecacatan adalah berawal dari kurangnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu sendiri. Semisal, seorang anak lahir dalam keadaan cacat karena sang ibu ketika mengandung terinfeksi dan sebagainya. Selain itu ada pandangan masyarakat bahwa para difabele aseksual. Untuk meluruskan hal inilah penulis kemudian mencoba menggambarkan persepsi dan pengetahuan difabel terkait reproduksi dan seksualitas.

(more…)

AGAMA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Identitas Buku
Judul : Agama dan Kesehatan Reproduksi
Editor : M. Imam Aziz, Elga Sarapung, Masruchah
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation
Tebal : xxii + 327 halaman
Terbit : 1991 (cetakan pertama)

Resensi buku oleh: Robi Kurniawan (Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Agama di Meja Keadilan Jender
Agama sedang ditantang, dan penantangnya adalah Feminisme. Feminisme bukan sekadar ideologi kesetaraan, namun juga sebuah pengingat: bahwa kemapanan dan status quo tak selamanya bisa bertahan dan dipertahankan.

Demikian semangat yang kita temukan dalam buku Agama dan Kesehatan Reproduksi yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, bekerja sama dengan Yayasan kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation ini. Meski buku tersebut telah diterbitkan pertama kali jauh pada tahun 1999, dan salah seorang penulisnya telah wafat seperti Almarhum Gusdur, buku ini terus bergema sampai hari ini.
Gusdur dan beberapa penulis lainnya, terdiri dari kalangan agamawan, akademisi, aktivis dan pekerja sosial rembukan dalam sebuah seminar yang diadakan waktu itu, Seminar Nasional ‘Perempuan, Agama, Kesehatan Reproduksi, dan Etika Global’. Semangat mereka sama, yaitu membicarakan ulang beberapa isu tentang perempuan yang terus menerima ketidakadilan atas dirinya, baik di ranah keluarga, politik dan publik. Dan lebih spesifik lagi, isu besar yang menjadi sabab ketidakadilan tersebut adalah agama.

Uniknya, dalam makalah dan ceramah seminar yang dikumpulkan dalam buku ini, posisi agama sebagai isu besar yang berkaitan erat dengan ketidakadilan atas perempuan tidak untuk ditinggalkan, tidak untuk dilemahkan, dan tidak untuk semata-mata dicela sebagai penyebab utama ketidakadilan atas perempuan. Melainkan agama sebagai bagian yang mesti dikritisi, dibaca ulang, diinterpretasi ulang, dan bukannya tidak mungkin; untuk dirangkul sebagai landasan-landasan yang dapat dipakai pejuang kesetaraan gender untuk memperoleh haknya. Ya, karena pada dasarnya, semua penulis dalam buku ini, sepakat bahwa agama hadir untuk meninggikan harkat martabat manusia, menyerukan pada kesetaraan dan keadilan.

 

(more…)