[#EdisiKonferensi] Mengenal Konsep Inklusi Sosial Berperspektif Gender dan Disabilitas

Pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini sekedar berfokus pada pemberian layanan yang setara, namun belum mempertimbangkan aspek-aspek gender dan disability. Inilah yang menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya. Hal tersebut merupakan poin utama dari paparan Direkur SAPDA Nurul Saadah dalam Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

Read More

[#EdisiKonferensi] Kritik 3 Lembaga Perempuan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga

Sejak dimasukan ke dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Juli 2020 lalu, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) terus memantik sorotan dan kritik karena berpotensi memicu lebih banyak diskriminasi terhadap perempuan dan keluarga penyandang disabilitas. Sebanyak tiga lembaga pun menuangkan kritiknya terhadap produk hukum tersebut dalam acara Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

Read More
Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Kota Yogyakarta

Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah…

Read More
APH dan penyandang disabilitas

Kewajiban APH dalam Memenuhi Akomodasi Khusus bagi Disabilitas

Dengan segala kondisi dan kebutuhan khususnya, para penyandang disabilitas memiliki hak atas layanan akomodasi khusus ketika berhadapan dengan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pun mengamanatkan bahwa lembaga hukum memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Menurut PP tersebut, pemberian akomodasi yang layak dilakukan melalui modifikasi dan penyesuaian yang tepat….

Read More
Pengadilan

Sistem Rujukan yang Efektif: Harapan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi…

Read More
Kewajiban APH dalam Memenuhi Akomodasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas

[RILIS MEDIA & GRAPHIC RECORD] Sistem Rujukan yang Efektif akan Melindungi Perempuan dan Anak Disabilitas di Hadapan Hukum

Pada hari Rabu, 11 November 2020 Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2) mengadakan diskusi bertajuk Mekanisme Sistem Rujukan untuk Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Temu Inklusi #4, sebuah…

Read More
konferensi riset SAPDA

Konferensi Nasional Hasil Riset Advokasi Berbasis Gender, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia Dalam Perspektif Gender, Disability dan Inklusi Sosial Riset tentang isu perempuan dan disabilitas telah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi, belum banyak dari penelitian tersebut yang melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian. Sebagian besar mereka hanya dilibatkan sebagai objek penelitian semata. Melalui konferensi nasional…

Read More
Workshop pengadilan inklusi

[RILIS MEDIA] Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Pengadilan

Yogyakarta, 26 Agustus 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah disahkan pada tanggal 20 Juli 2020 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan…

Read More
Mencari Titik Temu Kampanye Media Kesehatan Reproduksi yang Inklusif

Mencari Titik Temu Kampanye Media Kesehatan Reproduksi yang Inklusif

Media memiliki peran yang penting dan cukup efektif untuk mendukung kampanye kesehatan reproduksi yang inklusif. Hal ini merupakan hasil dari diskusi publik “Konvergensi Kampanye Media Terhadap SRHR Inklusif” yang diselenggarakan SAPDA, Rabu (29/7). Diskusi yang dilakukan secara daring ini menghadirkan salah satu pegiat media Budi Hermanto, pegiat media, Prita Hutomo dari Engage Media, Asrorul Mais,…

Read More