[#EdisiKonferensi] Politik Desa Perlu Menjangkau Perempuan Disabilitas

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut pasal 58 dari UU ini, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya harus mempertimbangkan perempuan. Selain itu, pasal 54 menyebut bahwa Musyawarah Desa wajib pula melibatkan unsur masyarakat. Di dalam halaman lampiran dari produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan…

[#EdisiKonferensi] Absennya Kepentingan Disabilitas dalam Pendidikan Politik Parpol

Para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang terabaikan dalam perhelatan politik. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin secara jelas hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk salah satunya adalah memperoleh pendidikan politik. Ini tercantum di dalam pasal 13 huruf F dari produk hukum itu. Partai politik adalah salah satu agen penting pemberi pendidikan politik bagi…

[#EdisiKonferensi] Patriarkisme di Layar Kaca Mengancam Perempuan Disabilitas

Perempuan penyandang disabilitas adalah kelompok yang tersubordinasi dan sulit mendapatkan ruang eksistensi di masyarakat. Karena itu, peran media sangat penting menjadi wadah untuk mengisi ketiadaan ruang suara mereka.  Namun seringkali konten media memihak pada cara pandang mayoritas yang keliru dalam memaknai perempuan penyandang disabilitas. Ini menyebabkan perempuan penyandang disabilitas mendapatkan representasi yang salah dalam layar…

Pentingnya Sinergi dalam Pembangunan Layanan Inklusif

Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…

[#EdisiKonferensi] Dilema Homechooling bagi Anak Disabilitas

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, dengan segala kebutuhan khususnya, anak disabilitas seringkali tidak terfasilitasi oleh sekolah formal biasa. Maka, homeschooling atau sekolah dari rumah menjadi pilihan alternatif untuk diterapkan kepada anak disabilitas, dengan orang tua sebagai agen utamanya. Namun, orang tua terutama ibu dihadapkan banyak tantangan dalam memberikan homeshooling kepada…

[#EdisiKonferensi] Mengenal Pola Asuh Demokratis bagi Anak Disabilitas

Catatan:Pembaca yang baik, artikel ini telah melalui perbaikan pada 20 November untuk nama periset “Urgensi Pola Asuh Demokratis untuk Anak Disabilitas” yang sebelumnya Rokhani menjadi Rokhimah. Dengan ini, media SAPDA menyampaikan permohonan maaf. Anak disabilitas termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian pola asuh, sebab itu berpengaruh terhadap perkembangan dan…

[#EdisiKonferensi] Pentingnya Memperjuangkan Hak Perempuan Disabilitas Masyarakat Adat

Pada tahun 2011, Indonesia resmi menandatangani Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Menurut pasal 23 ayat 1 butir a dari konvensi tersebut, perempuan disabilitas memiliki hak untuk menikah dengan persetujuan dan menentukan pasangannya sendiri. Namun, hak tersebut seringkali tidak terjangkau oleh perempuan disabilitas yang menjadi bagian dari…

[#EdisiKonferensi] Ketiadaan Informasi dan Lemahnya Hukum: Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas

Setiap orang memiliki hak untuk mengakses pengetahuan terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi. Namun dalam realitanya banyak kelompok yang belum bisa menjangkau hak tersebut, terutama kalangan perempuan disabilitas. Ini membuat mereka rentan menjadi target kekerasan seksual. Persoalan tersebut berhasil dibuktikan lewat penelitian bertajuk ‘Lampu Merah Kekerasan Seksual pada Disabilitas’ karya Hawa Ahda. Hawa sendiri melakukan…

Pertemuan Virtual SAPDA dan PN Batam Awali Kerjasama Mewujudkan Sistem Peradilan Inklusif

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) melakukan pertemuan virtual dengan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (16/11). Pertemuan ini menandakan dimulainya kerjasama kedua belah pihak dalam penyediaan sistem peradilan yang inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas. Ketua PN Batam Wahyu Imam Santoso mengaku sangat memandang penting hubungan kerjasama ini. Sebab, pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan penyediaan…

[#EdisiKonferensi] Mengenal Konsep Inklusi Sosial Berperspektif Gender dan Disabilitas

Pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini sekedar berfokus pada pemberian layanan yang setara, namun belum mempertimbangkan aspek-aspek gender dan disability. Inilah yang menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya. Hal tersebut merupakan poin utama dari paparan Direkur SAPDA Nurul Saadah dalam Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…