Ilustrasi Pengadilan Inklusif

[DOWNLOAD] Hasil Pemantauan 21 PTUN & PT TUN di Indonesia

Pada tahun 2022, SAPDA telah melakukan pemantauan aksesibilitas pada 21 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memiliki komitmen menjadi pengadilan menuju inklusif dan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas bersama SAPDA. Peserta pemantauan sebanyak 21 pengadilan yang terdiri dari 20 PTUN & 1 PT TUN. Berdasarkan hasil pemantauan,…

Read More
Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani sedang menyampaikan tanggapan ditemani moderator dan JBI.

Mendengar Cerita di Balik Pendampingan Disabilitas Korban Kekerasan

Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani sedang memaparkan rencana inisiasi penyusunan Catahu Nasional penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas

Kasus Kekerasan Disabilitas Harus Tercatat

Beragam bentuk kekerasan menimpa penyandang disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, belum semua kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terdokumentasikan dengan baik. Data yang tersebar di berbagai lembaga masih mengalami ketimpangan satu sama lain. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih holistik. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,…

Read More
Ilustrasi polisi sedang mengidentifikasi alat bukti

UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…

Read More
Peserta penyandang disabilitas pengguna kursi roda sedang mempresentasikan rencana pendampingan kasus.

Sudah Saatnya Disabilitas Lebih Melek Hukum

Penyandang disabilitas rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum. Sudah saatnya penyandang disabilitas secara mandiri mampu memberikan dukungan dan melakukan advokasi terkait hak-haknya. Karena itu, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan pelatihan hukum kepada organisasi disabilitas di wilayah pengadilan dampingan pada Selasa (13/12) hingga (14/12). Difasilitasi oleh Sukiratnasari dari Perhimpunan Advokat…

Read More
Flyer Webinar Dampak UU TPKS pada Penyandang Disabilitas

[PERS RILIS] Penuhi Hak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lewat UU TPKS

Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…

Read More
Tangkapan layar dari salah satu adegan film Tegar menampilkan Tegar sedang digendong oleh Kakek

Belajar soal Hak Anak Disabilitas dari Film “Tegar”

“Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak akan pernah menyerah.” Kalimat yang diucapkan sang Kakek kepada Tegar menyiratkan harapan, doa dan motivasi, sekaligus pengingat untuk kita semua bahwa kita tidak boleh mudah menyerah. Perjuangan harus selalu berlanjut, semangat tak boleh pudar untuk mewujudkan mimpi. Film ini mengajarkan tidak selamanya sudut pandang yang kita miliki, kehidupan yang…

Read More
Konselor Hukum dari UPTD PPA Kota Yogyakarta Catur Udi Handayani sedang menjadi narasumber dalam lokakarya bedah UU TPKS bersama seluruh staff SAPDA dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Bagikan

UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…

Read More
Foto kolase Direktur SAPDA melakukan penandatanganan MoU dengan Ketua PN Ngawi dan PN Wonosobo

PN Ngawi dan PN Wonosobo Dukung Pemenuhan Hak Disabilitas

Pengadilan Negeri (PN) Ngawi dan PN Wonosobo menunjukan komitmen untuk mendorong pengadilan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan kedua pengadilan tersebut masing-masing pada Senin (26/9) dan Rabu (12/10) sebagai bentuk pemberian dukungan. Ketua PN Ngawi Ikbal Muhammad mengucapkan terima…

Read More