Tangkapan layar dari salah satu adegan film Tegar menampilkan Tegar sedang digendong oleh Kakek

Belajar soal Hak Anak Disabilitas dari Film “Tegar”

“Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak akan pernah menyerah.” Kalimat yang diucapkan sang Kakek kepada Tegar menyiratkan harapan, doa dan motivasi, sekaligus pengingat untuk kita semua bahwa kita tidak boleh mudah menyerah. Perjuangan harus selalu berlanjut, semangat tak boleh pudar untuk mewujudkan mimpi. Film ini mengajarkan tidak selamanya sudut pandang yang kita miliki, kehidupan yang…

Read More
Konselor Hukum dari UPTD PPA Kota Yogyakarta Catur Udi Handayani sedang menjadi narasumber dalam lokakarya bedah UU TPKS bersama seluruh staff SAPDA dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Bagikan

UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…

Read More
Foto kolase Direktur SAPDA melakukan penandatanganan MoU dengan Ketua PN Ngawi dan PN Wonosobo

PN Ngawi dan PN Wonosobo Dukung Pemenuhan Hak Disabilitas

Pengadilan Negeri (PN) Ngawi dan PN Wonosobo menunjukan komitmen untuk mendorong pengadilan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan kedua pengadilan tersebut masing-masing pada Senin (26/9) dan Rabu (12/10) sebagai bentuk pemberian dukungan. Ketua PN Ngawi Ikbal Muhammad mengucapkan terima…

Read More

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More
6 orang dari komunitas Tuli sedang duduk melingkar, diskusi tentang kebutuhan untuk penanganan kasus Tuli

Mengenal Strategi Pendampingan yang Tepat untuk Disabilitas Tuli

Pendampingan perempuan disabilitas Tuli korban kekerasan membutuhkan strategi yang baik demi memastikan semua hak-haknya dapat terpenuhi. Sebelum melibatkan mereka lebih jauh dalam proses penanganan kasus, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami kerentanan perempuan disabilitas Tuli di dalam proses pendampingan. Konselor Hukum layanan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA) Arini Robi…

Read More
JBI Ragil sedang mempresentasikan materi

Tips Melibatkan JBI dalam Pendampingan Kasus Tuli

Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…

Read More
Ilustrasi anak dari 4 ragam disabilitas (fisik kursi roda, intelektual, netra dan Tuli)

Pentingnya Perlindungan & Pemenuhan Hak Anak & Anak Disabilitas Sesuai Kebutuhan

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…

Read More
Ilustrasi penyandang disabilitas berdiri di depan lumbung pangan.

Lumbung Pangan Masyarakat Inklusif, Upaya Resiliensi Kelompok Rentan Hadapi Pandemi COVID-19

Oleh: Iranda Yudhatama, S.Sos, M.Si. Kebijakan ketahanan pangan (food security) adalah kebijakan strategis yang harus dipunyai oleh suatu negara berdaulat seperti Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan isu penting sekaligus keniscayaan bagi Indonesia. Pasokan dan harga pangan yang stabil membuat akses pangan dan daya beli masyarakat dapat terjaga (Rahman dan Purwantini, 2021). Memastikan ketersediaan…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani sedang memfasilitasi diskusi pengasuhan anak disabilitas bersama perwakilan orang tua

Mendengar Cerita dari Mereka yang Mengasuh Anak Disabilitas

Anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus, termasuk dalam hal pengasuhan. Hampir semua orang tua mengalami kesulitan ketika mengasuh anak yang menyandang kondisi disabilitas. Situasi ini tergambarkan jelas dalam Diskusi Puncak Pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Sabtu (11/6) di pendopo SAPDA, Kota Yogyakarta. Di dalam…

Read More