[DOWNLOAD] Penilaian Personal untuk Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan

Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…

Read More

RESENSI BUKU SAPDA

Sudahkah kita membaca buku hari ini? Pertanyaan yang tidak memberatkan, akan tetapi jika dilakukan sebagaimana mestinya sebagian besar orang pasti akan merasa membaca adalah sebuah ektifitas yang membosankan. Tidak akan membosankan, ketika tema dan konten buku sangat menarik. Inilah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh SAPDA, membaca buku dan dituliskan kembali isi buku. Aktifitas ini…

Read More
Tim SAPDA sedang memperagakan etika mendorong kursi roda yang tepat.

PN Sukoharjo Nyatakan Komitmen Menjadi Pengadilan Inklusif

Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo siap menuju pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan pada kegiatan Asistensi Aksesibilitas dan Penandatanganan Kesepakatan antara PN Sukoharjo bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dan komunitas disabilitas Sukoharjo pada Rabu (10/11). “Selain komitmen kita untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotis (KKN), kita juga menghadirkan pelayanan prima…

Read More

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More

MENGEMBANGKAN POTENSI DIFABEL

Berbagai persoalan yang di alami oleh difabel di mata masyarakat misalnya penolakan dan ketidaksetujuan penyamarataan kehidupan ditingkat masyarakat kian bertambah. Sering dijumpai sejumlah perusahaan yang menolak menerima difabel sebagai karyawan mereka. Sampai dengan saat ini baru beberapa perusahan yang secara optimal berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Sebagian besar masyarakat menganggap difabel termasuk kelompok…

Read More
5 sampai 6 orang sedang berkumpul di dalam sebuah ruangan mengikuti lokakarya.

Pentingnya Pelibatan Ahli dalam Asesmen Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perbaikan mekanisme penilaian personal menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi yang dilakukan di Jakarta (8/8) dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat tersebut….

Read More

NARASI HASIL SIARAN BULAN MEI 2014

Hari : Sabtu, 1 Mei 2014 Narasumber : Sutijono (staff IC SAPDA) Tema : Komunitas dampingan SAPDA Sutijono, yang akrab dipanggil dengan pak Abas adalah salah satu dari staff SAPDA yang bergabung pada bulan November 2013. Pak Abas yang mengalami polio saat umur tiga tahun ini menjadi staff IC (inclusive social) dengan tugas melakukan pendampingan…

Read More
Flyer diseminasi riset sistem rujukan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada penanganan kasus KBGD pada 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh team leader AIPJ2, direktur sapda, UPTD PPA Garut dan UPTD PPA Bantul. Penanggap dari Kemenppa dan Komnas Perempuan

[PRESS RELEASE] Diseminasi Riset Sistem Rujukan Dengan Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi Penyadang Disabilitas pada Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas

Yogyakarta, 29 Oktober 2024Menurut CATAHU SAPDA Tahun 2022, kekerasan berbasis gender dan disabilitas(KBGD) masih menemui berbagai kendala, baik secara teknis maupun non-teknis dalamupaya memenuhi akomodasi yang layak (AYL). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasiyang Layak untuk penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mendefinisikan AYLsebagai modifikasi dan…

Read More
Peserta penyandang disabilitas pengguna kursi roda sedang mempresentasikan rencana pendampingan kasus.

Sudah Saatnya Disabilitas Lebih Melek Hukum

Penyandang disabilitas rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi saat berhadapan dengan hukum. Sudah saatnya penyandang disabilitas secara mandiri mampu memberikan dukungan dan melakukan advokasi terkait hak-haknya. Karena itu, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) memberikan pelatihan hukum kepada organisasi disabilitas di wilayah pengadilan dampingan pada Selasa (13/12) hingga (14/12). Difasilitasi oleh Sukiratnasari dari Perhimpunan Advokat…

Read More