PN Sragen dan PN Semarang Siap Mewujudkan Peradilan Inklusif

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) melakukan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri (PN) Sragen dan PN Semarang pada Senin (25/10) dan Selasa (26/10) Oktober 2021. Perjanjian ini menandai kesediaan SAPDA untuk mendukung kedua pengadilan dalam mewujudkan komitmennya menghadirkan pengadilan inklusif. Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani mengatakan bahwa antara pengadilan dan SAPDA saling membutuhkan…

Read More

[DOWNLOAD] Penilaian Personal untuk Perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan

Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…

Read More
Gambar sampul buku

[DOWNLOAD] Buku Sistem Rujukan Pidana & Perdata bagi Perempuan & Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Sistem rujukan merupakan layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Dengan adanya rujukan, pendampingan dan penanganan kasus akan semakin mudah lewat proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain. Namun, idealnya sistem rujukan perlu memberhatikan akomodasi yang layak untuk memastikan…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani menandatangani MoU dengan Wakil Ketua PA Yogyakarta Nur Laila

Lanjutkan Kerjasama dengan SAPDA, PA Yogyakarta Ingin Penuhi Hak Perempuan & Anak

Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta berharap upaya mewujudkan peradilan yang inklusif terus meluas tak hanya menyasar penyandang disabilitas melainkan juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak. Harapan ini disampaikan dalam seremonial perpanjangan kesepakatan kerjasama (MoU) antara PA Yogyakarta dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak pada Selasa (8/7).  “Saya selama ini sudah terlibat di…

Read More

Penilaian Personal Penting Diperluas Hingga ke Kejaksaan dan Kepolisian

Penilaian personal memungkinkan lembaga layanan mampu menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan khususnya. Kini, penilaian personal telah wajib diterapkan oleh seluruh pengadilan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020. Namun, tidak cukup jika penilaian personal sebatas diterapkan di pengadilan. Demi semakin mempermudah penyandang…

Read More

PENERIMAAN DIRI SEBAGAI KUNCI KESUKSESAN

Seorang pemuda terlihat duduk termenung di sebuah teras rumah. Dia adalah Fulan, anak pak Karya yang baru mengalami kecelakaan lalu lintas hingga kedua kakinya harus diamputasi. Amputasi kaki tersebut telah memukul jiwa Fulan, pemuda yang dulu energik dan selalu ceria kini menjadi pemurung, suka menyendiri, dan mudah tersinggung. Fulan tidak lagi terlihat main gitar sambil…

Read More

PEMKOT BANJARMASIN TARGETKAN 2017 MENJADI KOTA RAMAH DIFABEL

Banjarmasin – Seperti kota lainnya, pada hari Selasa, 29 Maret 2016 bertempat di ruang Aula Kayu Baimbai kantor Walikota Banjarmasin, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017. MUSRENBANG kali ini mengangkat tema ‘Menciptakan Wirausaha baru dan Menggiatkan Pariwisata Sungai untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Menuju Banjarmasin Baiman’ sesuai dengan visi…

Read More
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvi Hendrani (Pertama dari Bawah), Koordinator program ACTION untuk Institut KAPAL Perempuan Yusnaningsih Kasim (Kedua dari Bawah) dan Direktur SAPDA Nurul Saadah (Ketiga dari Bawah) menjadi pembicara dalam Lokakarya Nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi.

Kebijakan Pembatasan Dekatkan Disabilitas pada Kekerasan, Mengapa?

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA menyelenggarakan lokakarya nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi, Rabu (21/4), dengan peserta dari komunitas penyandang disabilitas dan perwakilan kelompok pra-sejahtera terdampak pandemi COVID-19 lainnya. Lokakarya berhasil mengungkap bagaimana perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data laporan yang…

Read More