Bukan Sekedar Tanggung Jawab Pengadilan, Penilaian Personal Perlu Dimulai dari Penyidikan & Penuntutan

Kewajiban melaksanakan penilaian personal sebaiknya tidak terpusat pada pengadilan negeri. Untuk lebih memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana, penerapan penilaian personal perlu dilangsungkan dari tingkat penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Demikian salah satu simpulan penting dari Semiloka Penilaian Personal untuk Perkara Pidana di Pengadilan yang diselenggarakan…

Read More

MUSRENBANG TEMATIK DISABILITAS KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

Pelaksanaan musrenbang tematik Disabilitas di pendopo kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, 17 Oktober 2017. Komunitas penyandang disabilitas diundang oleh Komite Difabel Kota Jogja bekerjasama dengan TKSK kecamatan gondokusuman dan Sapda. Dihadiri oleh perwakilan komunitas disabilitas se kecamatan Gondokusuman, perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda Kota Yogyakarta. Membangun kecamatan yang inklusi,dengan mengajak partisipasi aktif penyandang disabilitas menyuarakan aspirasi…

Read More
Salah satu peserta lokakarya, jurnalis dari media Merdeka, sedang mempresenrasikan hasil diskusi kelompok.

AJI Bersama SAPDA Gelar Diskusi Jurnalisme Berbasis Disabilitas

Puluhan jurnalis tampak antusias mengikuti Diskusi Jurnalisme Inklusif Berbasis Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Sabtu (30/9/2023). Dalam diskusi yang dihelat di Balai RW 12, Gg. Empu Gandring VI, RW 12, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terungkap bahwa profesi…

Read More
Pola Asuh Anak

[#EdisiKonferensi] Mengenal Pola Asuh Demokratis bagi Anak Disabilitas

Catatan:Pembaca yang baik, artikel ini telah melalui perbaikan pada 20 November untuk nama periset “Urgensi Pola Asuh Demokratis untuk Anak Disabilitas” yang sebelumnya Rokhani menjadi Rokhimah. Dengan ini, media SAPDA menyampaikan permohonan maaf. Anak disabilitas termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian pola asuh, sebab itu berpengaruh terhadap perkembangan dan…

Read More
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvi Hendrani (Pertama dari Bawah), Koordinator program ACTION untuk Institut KAPAL Perempuan Yusnaningsih Kasim (Kedua dari Bawah) dan Direktur SAPDA Nurul Saadah (Ketiga dari Bawah) menjadi pembicara dalam Lokakarya Nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi.

Kebijakan Pembatasan Dekatkan Disabilitas pada Kekerasan, Mengapa?

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA menyelenggarakan lokakarya nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi, Rabu (21/4), dengan peserta dari komunitas penyandang disabilitas dan perwakilan kelompok pra-sejahtera terdampak pandemi COVID-19 lainnya. Lokakarya berhasil mengungkap bagaimana perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data laporan yang…

Read More

Formapi Universitas Brawijaya Belajar Gender dan Inklusi Sosial di SAPDA

Yogyakarta- Sebanyak 30 Mahasiswa Universitas Barawijaya (UB), Malang, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Inklusi (Formapi) melakukan visiting study di kantor SAPDA pada Sabtu (26/10). Mereka terdiri dari mahasiswa difabel dan mahasiswa non-difabel untuk belajar tentang gender dan inklusi sosial. “Disabilitas bukanlah sebuah terma atau pengertian. Tetapi ia adalah konstruksi personal” kata Sholih Muhdlor, narasumber…

Read More