Para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang terabaikan dalam perhelatan politik. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin secara jelas hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk salah satunya adalah memperoleh pendidikan politik. Ini tercantum di dalam pasal 13 huruf F dari produk hukum itu. Partai politik adalah salah satu agen penting pemberi pendidikan politik bagi…
Berkaca pada pengalaman pendampingan kasus yang telah dijalankan oleh Yayasan SAPDA Yogyakarta mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mencatat dari tahun 2008-2009 ada 60 kasus kekerasan fisik dan psikologis, 2010-2012 ada 14 kasus kekerasan psikologis, 2013-2015 ada 22 kasus kekerasan fisik dan seksual, tahun 2016-2017 ada 20 kasus kekerasan seksual…
Pada hari Rabu, 11 November 2020 Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) didukung oleh Australia Indonesia Partnership of Justice 2 (AIPJ2) mengadakan diskusi bertajuk Mekanisme Sistem Rujukan untuk Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Temu Inklusi #4, sebuah…
Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sampai pada puncaknya. Para peserta, yang kali ini berasal dari Mahkamah Agung RI berharap aturan terkait identifikasi usia mental serta kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat diakomodir di dalam Raperma Disabilitas. Iwan, peserta dari…
Lembaga peradilan adalah ruang publik yang harus terbuka bagi siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Nuryanto, hakim senior di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan bersama SAPDA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada Selasa (10-/12).
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut pasal 58 dari UU ini, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya harus mempertimbangkan perempuan. Selain itu, pasal 54 menyebut bahwa Musyawarah Desa wajib pula melibatkan unsur masyarakat. Di dalam halaman lampiran dari produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan…
Berikut adalah daftar nama yang lolos seleksi calon Staff Database SAPDA tahap 1: Joshua Christianto (Tangerang) Ika Lucky Anggraeni (Sleman) Riski Restu Pradana (Bantul) Azis Nurhimawan Al Farizi (Surakarta) Adnanto Ahmad Romadhon (Yogyakarta) ______________________________________________________________________________ Silahkan memeriksa kotak masuk e-mail dan WhatsApp masing-masing untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari HRD SAPDA terkait seleksi tahap 2.
Dalam program untuk mendekatkan SAPDA dengan masyarakat sosial khususnya para pelajar, maka pada bulan November 2013 kemarin program SAPDA Go to School sudah dimulai. Kegiatan ini berupa sosialisasi atau mainstreaming diffabel terhadap sekolah dengan tujuan agar para siswa dan guru paham tentang isu-isu yang terjadi tentang disabilitas. Dengan harapan agar pengetahuan ataupun isu-isu tentang disabilitas…
