PN Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta Dorong Pengadilan Inklusif

Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….

Read More

Sistem Rujukan Inklusif, Apa itu?

Rujukan kasus adalah proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain untuk mempermudah penanganan dan pendampingan kasus. Sedangkan sistem rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku…

Read More
Gambar menunjukan perempuan disabilitas yang mengggunakan kursi roda dengan banyak tangan di atasnya. Gestur tersebut menunjukan bahwa perempuan disabiiltas wajib dilindungi haknya

Bagaimana Cara Berinteraksi dengan Disabilitas?

Membangun masyarakat yang inklusif memerlukan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara etis dan penuh penghormatan. Banyak dari kita mungkin tidak memiliki niat buruk, tetapi pemahaman yang kurang mendalam terhadap situasi seseorang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sensitif atau bahkan merendahkan orang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui etika yang tepat…

Read More
Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Kota Yogyakarta

Mewujudkan Inklusivitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Yogyakarta – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Kota Yogyakarta, Kamis (11/12) pagi. Pertemuan ini salah satunya mengagendakan pengadaan kesepakatan perihal kerjasama penyelenggaraan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Direktur SAPDA Nurul Sa’adah dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama SAPDA dengan Mahkamah…

Read More
Ilustrasi Keluarga Penyandang Disabilitas

Pembuatan Aturan Pelaksana UU TPKS Perlu Mengedepankan Partisipasi Disabilitas

Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…

Read More
Mencari Titik Temu Kampanye Media Kesehatan Reproduksi yang Inklusif

Mencari Titik Temu Kampanye Media Kesehatan Reproduksi yang Inklusif

Media memiliki peran yang penting dan cukup efektif untuk mendukung kampanye kesehatan reproduksi yang inklusif. Hal ini merupakan hasil dari diskusi publik “Konvergensi Kampanye Media Terhadap SRHR Inklusif” yang diselenggarakan SAPDA, Rabu (29/7). Diskusi yang dilakukan secara daring ini menghadirkan salah satu pegiat media Budi Hermanto, pegiat media, Prita Hutomo dari Engage Media, Asrorul Mais,…

Read More

Youth Movement for SRHR Inclusion

Mulai 16 Juli 2019 Sapda mengadakan youth camp inklusi, launching pusat sumber, dan seminar nasional kesehatan reproduksi yang bertajuk “Youth Movement for SRHR Inclusion” yang nantinya akan ditutup pada tanggal 18 Juli 2019. Acara yang diinisiasi oleh teman-teman muda ini mengundang 80 peserta yang terdiri dari disabilitas dan tanpa disabilitas. Peserta berasal dari Yogyakarta, Kulon…

Read More
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvi Hendrani (Pertama dari Bawah), Koordinator program ACTION untuk Institut KAPAL Perempuan Yusnaningsih Kasim (Kedua dari Bawah) dan Direktur SAPDA Nurul Saadah (Ketiga dari Bawah) menjadi pembicara dalam Lokakarya Nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi.

Kebijakan Pembatasan Dekatkan Disabilitas pada Kekerasan, Mengapa?

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA menyelenggarakan lokakarya nasional Meminimalisir KDRT Berbasis Gender dan Disabilitas di Masa Pandemi, Rabu (21/4), dengan peserta dari komunitas penyandang disabilitas dan perwakilan kelompok pra-sejahtera terdampak pandemi COVID-19 lainnya. Lokakarya berhasil mengungkap bagaimana perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data laporan yang…

Read More