Mulai 16 Juli 2019 Sapda mengadakan youth camp inklusi, launching pusat sumber, dan seminar nasional kesehatan reproduksi yang bertajuk “Youth Movement for SRHR Inclusion” yang nantinya akan ditutup pada tanggal 18 Juli 2019. Acara yang diinisiasi oleh teman-teman muda ini mengundang 80 peserta yang terdiri dari disabilitas dan tanpa disabilitas. Peserta berasal dari Yogyakarta, Kulon…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan diskusi bersama organisasi penyandang disabilitas dan Mahkamah Agung untuk menghimpun masukan terhadap draft awal Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (Raperma Disabilitas) yang baru saja rampung proses penyusunannya. Identifikasi awal dan Penilaian Personal bagi penyandang disabilitas kembali menjadi salah satu topik yang…
Berbagai persoalan yang di alami oleh difabel di mata masyarakat misalnya penolakan dan ketidaksetujuan penyamarataan kehidupan ditingkat masyarakat kian bertambah. Sering dijumpai sejumlah perusahaan yang menolak menerima difabel sebagai karyawan mereka. Sampai dengan saat ini baru beberapa perusahan yang secara optimal berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Sebagian besar masyarakat menganggap difabel termasuk kelompok…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) terus memperluas kerjasama dalam mewujudkan peradilan inklusif. Sepanjang Maret 2022, SAPDA telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan 8 institusi pengadilan sekaligus dari berbagai wilayah di Indonesia. Institusi-institusi pengadilan yang dimaksud antara lain Pengadilan Agama (PA) Bantul (3/3); Pengadilan Negeri (PN) Temanggung (9/3); PA Surakarta (11/3); PN…
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) setiap tanggal 23 Juli ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 dalam rangka pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan anak (Pasal 1). Sementara, di tingkat internasional, majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengesahkan konvensi tentang hak-hak anak pada 20 November 1989. Indonesia kemudian meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden…
Oleh: Rahardyan Harveyoga Pada 21 April setiap tahunnya, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membela emansipasi perempuan di Indonesia. Emansipasi bisa disebut sebagai pemberian hak kepada seseorang atau kelompok yang sebelumnya dirampas dan diabaikan dari mereka. Emansipasi memungkinkan perempuan mengembangkan peran yang setara dengan laki-laki dalam memajukan pembangunan masyarakat…
Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA 1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas : – Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara…
Berikut adalah pelamar yang telah lolos seleksi tahap 1 rekrutmen Konselor Hukum Yayasan SAPDA: Aqimuddin (Rembang) Raafi Happywidinata (Bogor) Auliya Nugrahaeni Putranti (Banjarnegara) Riris Nurwendah (Purbalingga) Deshinta Savira Ilmawati (Purwokerto) Hanifah Sholihah (Bantul) Alfi Dwi Zunandari (Kulon Progo) Cahyani Tri Windari (Sleman) Cynthia Evi Yuana (Sidoarjo) Rendi Setiawan (Yogyakarta) Salma Safira Sukma Ikhsani (Sleman) Muhammad…
