Pada hari Selasa, 17 Maret 2015 komunitas Sehati Sukoharjo menyelenggarakan musrenbang tematik dengan Dinas Pemerintahan setempat, seperti : 1. Warsiyatun dan Is Yuwanto dari Dinsos Sukoharjo 2. Aris Hasyim dari Dinsos Setda Sukoharjo 3. Cipto Mulyono dari Dispendak Capil 4. Fitria Dwi dan Elsa Suryana dari Dinas Pendidikan 5. Enny S dari Bappeda 6. Haryanto…
SAPDA dalam Program SRHR telah melakukan diskusi dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orangtu yang memiliki anak disabilitas. Diskusi dan penyuluhan SRHR di lakukan ke beberapa jaringan/ komunitas, baik yang berada di kota Jogja, maupun di Kabupaten Bantul. Dikarenakan belum banyak perkumpulan / komunitas orangtua yang memiliki anak disabilitas maka lembaga SAPDA berinisiatif bekerjasama…
Oleh: Rahardyan Harveyoga Pada 21 April setiap tahunnya, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membela emansipasi perempuan di Indonesia. Emansipasi bisa disebut sebagai pemberian hak kepada seseorang atau kelompok yang sebelumnya dirampas dan diabaikan dari mereka. Emansipasi memungkinkan perempuan mengembangkan peran yang setara dengan laki-laki dalam memajukan pembangunan masyarakat…
Daftar pengadilan menuju inklusif di Indonesia terus bertambah. Sepanjang Maret 2023, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani kesepakatan kesepahaman (MoU) dengan tiga institusi pengadilan yang berkomitmen menjadi ramah disabilitas, yakni Pengadilan Militer (Dilmil) II-10 Semarang, Pengadilan Negeri (Bantul) dan PN Bekasi. Penandatanganan MoU tersebut menandai komitmen SAPDA dan organisasi penyandang disabilitas untuk…
Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia Dalam Perspektif Gender, Disability dan Inklusi Sosial Riset tentang isu perempuan dan disabilitas telah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi, belum banyak dari penelitian tersebut yang melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian. Sebagian besar mereka hanya dilibatkan sebagai objek penelitian semata. Melalui konferensi nasional…
Berkaca pada pengalaman pendampingan kasus yang telah dijalankan oleh Yayasan SAPDA Yogyakarta mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mencatat dari tahun 2008-2009 ada 60 kasus kekerasan fisik dan psikologis, 2010-2012 ada 14 kasus kekerasan psikologis, 2013-2015 ada 22 kasus kekerasan fisik dan seksual, tahun 2016-2017 ada 20 kasus kekerasan seksual…
Magelang, 6 Maret 2019. Mengkritisi isi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Magelang tentang Disabilitas penting dilakukan untuk melihat sejauh mana Raperda tersebut mampu mengakomodir kebutuhan dari para penyandang disabilitas. Salah satu yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta adalah dengan mengajak jaringan disabilitas untuk membaca kembali apa yang termuat di dalam…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menghimbau Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu lebih tegas mengatur larangan pemaksaan kontrasepsi kepada penyandang disabilitas. Himbauan tersebut disampaikan dalam audiensi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) TPKS pada Kamis (7/10) bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg). Sholih Muhdlor dari divisi Gender Equality, Disability and Social Inclusion…
Berikut adalah pelamar yang telah lolos seleksi tahap 1 rekrutmen Konselor Hukum Yayasan SAPDA: Arko Drio A. Tarigan (Medan) I Kadek Sudiarsana (Yogyakarta) Danu Tri Atmojo (Magetan) Lalu Hartawan Mandala Putra (Yogyakarta) Fadila Nur Amalia (Palembang) Diana Ayu Puspitasari (Klaten) Arini Robbi Izzati (Bantul) Ana Ulfiana (Bantul) Tio Tegar Wicaksono (Sleman) Lisa Oktavia (Sleman) Lathiif…
