Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…
Puluhan kader inklusi dari 4 Kemantren di Kota Yogyakarta mengikuti training of trainer perlindungan khusus anak penyandang disabilitas tahap 2 yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) pada Rabu (2/6). Para kader pun diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Konselor Psikologi Rumah Cakap Bermartabat (RCB) Putrawansyah, salah satu…
SAPDA dalam Program SRHR telah melakukan diskusi dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orangtu yang memiliki anak disabilitas. Diskusi dan penyuluhan SRHR di lakukan ke beberapa jaringan/ komunitas, baik yang berada di kota Jogja, maupun di Kabupaten Bantul. Dikarenakan belum banyak perkumpulan / komunitas orangtua yang memiliki anak disabilitas maka lembaga SAPDA berinisiatif bekerjasama…
buletin difabel sapda jogja edisi 18
SAPDA mempersembahkan “SAPDA untuk Indonesia”, sebuah jingle yang menceritakan makna perjuangan advokasi SAPDA dalam mewujudkan inklusivitas bagi semua orang. Musik dan video klip dapat diakses di sini: Lirik: Telah lama kita bersamaLewati hitamnya hariTerjatuh, tertatih, menangisTerbangun kembali Semua tlah kita alamiDan lalui bersamaBerbeda arah tak surutkan tekadWujudkan mimpi Raga yang bedatak buatmu untuk menyerahKau tak…
Peningkatan layanan dan aksesibilitas di lingkungan pengadilan harus terus dilakukan. Lembaga peradilan merupakan ruang publik yang kerap diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas perlu disediakan. Langkah baru telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ayun Kristyanto, Ketua PN Karanganyar bersama Nurul Saadah Andriani, Direktur Yayasan SAPDA. Kedua…
Penyedia layanan dan aparat penegak hukum di Kabupaten Bantul, DIY, membagikan cerita pengalaman mereka saat mendampingi penyandang disabilitas Tuli yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan. Berbagai tantangan jamak ditemui, mulai dari sulitnya mendapatkan akses Juru Bahasa Isyarat (JBI) hingga menentukan metode komunikasi yang tepat di dalam proses pemeriksaan. Cerita tersebut dibagikan dalam kegiatan diskusi kelompok…
Yogyakarta, 5 Desember 2023 – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta menyelenggarakan seminar bertajuk “Anjangsana Srikandi: Urun Rembug Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2023. Seminar ini berlangsung dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice…
