FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)

KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA 1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas : – Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara…

Read More
Ilustrasi Sinergitas

Pentingnya Sinergi dalam Pembangunan Layanan Inklusif

Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani melakukan MoU dengan Ketua Masing-masing Pengadilan

PERS RILIS: Tekan Dampak Pandemi, Uni Eropa melalui SAPDA Mendistribusikan Bantuan Usaha kepada 30 UMKM Penyandang Disabilitas

Kabupaten Bogor, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Lombok Timur, Kota Makassar, Kota Yogyakarta, Juni 2022 – Melalui dukungan dana dari Uni Eropa, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mendistribusikan paket bantuan perlengkapan usaha kepada 30 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik penyandang disabilitas di lima daerah sepanjang bulan Juni 2022 dalam rangka mendorong ketahanan…

Read More

SAKSOPLEGIA

Paraplegia adalah orang dengan kerusakan syaraf pada tulang belakang yang sehingga menyebabkan kelumpuhan pada sebagian dari organ fisiknya. Beberapa dari paraplegia ini mereka ada yang bahkan alat kelaminya tidak berfungsi secara maksimal dan bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali. Ada beberapa dari paraplegia ini yang melakukan beberapa metode terapi namun hasilnya nol, ada juga…

Read More

Puslitbang MA Lakukan Penelitian Layanan Disabilitas di Pengadilan

Pelayanan disabilitas di ruang lingkup pengadilan sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas. Atas dasar itulah Pusat Penelitian Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) berkunjung ke kantor SAPDA untuk melakukan penelitian pada Kamis, (02/07). Penelitian yang bertajuk “Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan” ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang…

Read More

[Pers Rilis] Merefleksikan Kembali Gerakan Bersama Mengawal Implementasi UU TPKS

Yogyakarta, 15 Maret 2024 –  Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Perlindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan Seksual: Refleksi Gerakan dan Implementasi UU TPKS” dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Diskusi bertujuan untuk menengok kembali Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022…

Read More

DPRD akan Libatkan Penyadang Disabilitas dalam Proses Pembuatan Perda Disabilitas Kabupaten Magelang

Magelang, 6 Maret 2019. Mengkritisi isi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Magelang tentang Disabilitas penting dilakukan untuk melihat sejauh mana Raperda tersebut mampu mengakomodir kebutuhan dari para penyandang disabilitas. Salah satu yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta adalah dengan mengajak jaringan disabilitas untuk membaca kembali apa yang termuat di dalam…

Read More

[VIDEO] SAPDA Menyediakan Layanan Konseling: Rumah Cakap Bermartabat

SAPDA percaya bahwa semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan, berhak mendapatkan keadilan dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi. Karena itu, SAPDA mempersembahkan: Rumah Cakap Bermartabat (RCB). RCB membuka dua bentuk layanan: Konsultasi Hukum dan Konsultasi Psikologi. RCB tercipta untuk menjadi ruang penanganan kekerasan yang inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan anak yang mengalami kekerasan berbasis…

Read More
Mewujudkan Peradilan Inklusif bagi Disabilitas

Mewujudkan Peradilan Inklusif bagi Disabilitas

Lembaga peradilan adalah ruang publik yang harus terbuka bagi siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Nuryanto, hakim senior di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan bersama SAPDA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada Selasa (10-/12).

Read More