EVALUASI SEKOLAH GENDER, DISABILITAS DAN KESEHATAN REPRODUKSI
Evaluasi sekolah yang diselengarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 di Edotel Jln Kenari Yogyakarta ini merupakan rangkaian dari Sekolah Gender, Disabilitas dan Kesehatan Reproduksi yang sudah dijalankan sebelumnya. Menurut Bu Sri Lestari (SAPDA) selaku coordinator sekolah, sekolah ini hadir untuk mengakomodasi tiga isu besar yang selama ini masih sering berdiri terpisah – pisah yaitu…
[RILIS MEDIA] Penyandang Disabilitas Menagih Janji: Reaksi Implementasi UU No 8 Tahun 2016 di Hari Disabilitas Internasional 2020
Berkaitan dengan hari disabilitas internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2020 dan pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan penyandang disabilitas dan implementasi UU no 8 tahun 2016 di Indonesia. Maka dengan ini kami Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara menyatakan bahwa: 1. Pemerintah sangat lamban dalam menerapkan dan mengimplementasikan UU no 8 tahun 2016. Hal ini…
KESEHATAN REPRODUKSI DAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS BARU (SEBUAH PENGALAMAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN GEMPA BUMI JATENG-DIY 2006)
Latar belakang : masalah individu serta social yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas baru Kehidupan perempuan dengan kecacatan yang baru diterima setelah mereka dewasa, pernah menikmati hidup secara mandiri tanpa pertolongan, bantuan, dan bebas beraktifitas secara social ataupun ekonomi sangat berat. Terlebih lagi pada perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, hidup dengan disabilitas, menggunakan alat…
PN Sukoharjo Nyatakan Komitmen Menjadi Pengadilan Inklusif
Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo siap menuju pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen ini disampaikan pada kegiatan Asistensi Aksesibilitas dan Penandatanganan Kesepakatan antara PN Sukoharjo bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dan komunitas disabilitas Sukoharjo pada Rabu (10/11). “Selain komitmen kita untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotis (KKN), kita juga menghadirkan pelayanan prima…
Mewujudkan Peradilan Inklusif bagi Disabilitas
Lembaga peradilan adalah ruang publik yang harus terbuka bagi siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Nuryanto, hakim senior di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan bersama SAPDA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada Selasa (10-/12).
Produksi Film Sosialisasi Coivd-19 bagi Difabel
Di masa pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) ini siapa saja bisa terpapar, tak terkecuali penyandang disabilitas. Sejak virus ini mewabah ke berbagai penjuru dunia, banyak lembaga atau organisasi yang mengeluarkan dokumen panduan dalam menangani atau mencegah terinfeksi Covid-19. Akan tetapi, ada kelompok disabilitas masih minim mendapatkan sumber atau referensi pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan…
Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif
Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…
Pengumuman Seleksi Tahap 2 Konselor Psikologi SAPDA
Selamat untuk nama yang lolos seleksi tahap 2 calon Konselor Psikologi SAPDA berikut ini: Claudia Zulfiana Putri (Yogyakarta) Putrawansyah (Yogyakarta) Heggy Kearens (Sleman) Pingky Wulandari (Kebumen) Riris Nurwendah (Purbalingga) Cyhntia Evi Yuana (Sidoarjo) ______________________________________________________________________________ Silahkan periksa kotak masuk e-mail dan WhatsApp masing-masing untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari HRD SAPDA.
