Sunday, July 12, 2026

SAPDA

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

Random News
Live Now

SAPDA

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

Random News
Live Now
Headlines

Sinau Bareng Warga : Ruang Aman Warga Nglipar Belajar Pengarustamaan GEDSI untuk Pembangunan yang Inklusi

Media SAPDA03 mins

Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) melaksanakan Sinau Bareng Warga: Pengarustamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), di balai Kalurahan Katongan pada Kamis, 30 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari project Advancing Climate Resilient Communities throught Empowering Sustainable Solutions (ACCESS) yang merupakan project kolaborasi antara Habitat for Humanity Indonesia, SPEK-HAM, dan SAPDA…

Read More

PEMKOT BANJARMASIN TARGETKAN 2017 MENJADI KOTA RAMAH DIFABEL

Media SAPDA01 mins

Banjarmasin – Seperti kota lainnya, pada hari Selasa, 29 Maret 2016 bertempat di ruang Aula Kayu Baimbai kantor Walikota Banjarmasin, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017. MUSRENBANG kali ini mengangkat tema ‘Menciptakan Wirausaha baru dan Menggiatkan Pariwisata Sungai untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Menuju Banjarmasin Baiman’ sesuai dengan visi…

Read More

PN Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta Dorong Pengadilan Inklusif

Media SAPDA03 mins

Pengadilan yang berkomitmen menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terus bertambah. Sepanjang bulan Juli 2022, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga pengadilan menuju inklusif, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, PN Purbalingga dan PN Surakarta melalui kegiatan asistensi yang berlangsung masing-masing pada 6 Juli, 7 Juli dan 20 Juli 2022….

Read More
staff WDCC Rini Rindawati sedang mempresentasikan laporan kegiatan pelatihan isu disabilitas bagi PTUN

33 Pengadilan TUN Tuntaskan Pelatihan Isu Disabilitas

Media SAPDA04 mins

Sebanyak 159 aparatur pengadilan yang tersebar dari 29 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) resmi menyelesaikan pelatihan isu disabilitas yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sepanjang Desember 2021 hingga Mei 2022 lalu. Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen…

Read More
Ini adalah poster desain cuci tangan aksesibel. Selengkapnya dapat disimak pada artikel.

Yuk Mengenal Desain Tempat Cuci Tangan Aksesibel!

Media SAPDA02 mins

Jika sebelumnya kita mengenal hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses tempat cuci tangan, maka yang tidak kalah penting adalah memahami cara untuk mengatasinya. Sejatinya, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi dengan membuat tempat cuci tangan yang aksesibel. Pengadaan tempat cuci tangan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas wajib dilakukan oleh penyedia layanan publik sebagai upaya untuk mendorong…

Read More

Tantangan Pendampingan Korban KBGD Menurut Pengalaman Penyedia Layanan di Garut

Media SAPDA03 mins

Berbagai perwakilan lembaga penyedia layanan asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, membagikan pengalamannya masing-masing saat terlibat di dalam penanganan sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Kendati sudah cukup berpihak pada korban dan berhasil membawa pelaku sampai hukuman pidana, namun prosesnya tak dapat dipungkiri penuh dengan tantangan. Ridi, dari Pusat Kesehatan Masyarakat Malangbong…

Read More
Ilustrasi sampul laporan riset sistem rujukan kasus KBGD. Terdapat kerumunan penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan dengan ragam disabilitas

[DOWNLOAD] POLICY BRIEF DAN LAPORAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Media SAPDA02 mins

Penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas (KBGD) masih menemui berbagaikendala baik secara teknis maupun non teknis. Akomodasi yang Layak (selanjutnya disebut AYL) dalam UU Penyandang Disabilitas diartikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. Hasil penelitian yang dilakukan…

Read More