Rabu (22/1), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) kembali melanjutkan MoU dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan penandatanganan MoU ini dibingkai dalam kegiatan penyampaian laporan tahunan PN Yogyakarta. Dalam laporan tahunannya, Budi Prasetyo, Ketua PN Yogyakarta menyampaikan banyak capaian yang diraih lembaga yang dipimpinnya selama 2019. Capaian-capaian itu diraih dalam berbagai sektor, mulai dari perbaikan…
Sebanyak 159 aparatur pengadilan yang tersebar dari 29 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) resmi menyelesaikan pelatihan isu disabilitas yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sepanjang Desember 2021 hingga Mei 2022 lalu. Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen…
Yayasan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan dan Anak) memutuskan nama-nama di bawah ini dinyatakan “LOLOS” untuk seleksi Tahap I untuk open recruitment Konselor Psikologi Yayasan SAPDA. Nama-nama yang dinyatakan lolos dipersilahkan untuk memeriksa kotak masuk email masing-masing untuk melihat informasi lengkap dari tahap berikutnya. Salam inklusi!
Sekali lagi peranan perempuan tidak bisa diremehkan. Tidak hanya di tataran keluarga dimana perempuan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga tetapi juga posisi perempuan sebagai pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa negara atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) rupanya memang benar – benar pantas disebut pahlawan devisa. Bagaimana tidak, mereka memberikan sumbangan…
Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…
University Club UGM- 8 Maret 2019, Diskusi tentang RUU PKS yang berlangsung sangat menegangkan. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta bersama beberapa kawan menggadakan diskusi tentang Policy Brief RUU PKS, dimulai dengan penjelasan apa itu disabilitas, apa saja ragam penyandang disabilitas dan kondisi- kondisi mereka saat rentan terkena kekerasan seksual. Karena sesungguhnya RUU…
Dalam rangka sebagai upaya menyebarluaskan capaian, praktik baik dan pembelajaran dari program kepada seluruh pihak terkait program dan institusi lain yang memiliki kesamaan konteks isu dan wilayah kerja, Power Up menyelenggarakan Digital Learning Week, Kamis (11/6). Pada sesi ini mengambil tema “Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Strategi Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di…
Foto: Media Sapda Minggu, 6 Januari 2019 lalu SAPDA Jogja bersama dengan PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) dan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Bantul, Yogyakarta mengadakan pertemuan untuk sharing dan ngobrol bareng tentang kespro (Kesehatan Reproduksi). Bertempat di sekretariat PPDI Bantul, pertemuan ini merupakan pertemuan rutin bulanan yang pada saat itu dihadiri oleh 35 orang yang…
Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterbitkan, namun implementasinya di dalam penanganan kasus masih menyisakan berbagai catatan. Situasi ini tidak terkecuali pula pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi yakni berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak….
