Proses rekrutmen CPNS yang dilakukan serentak saat ini masih diskriminasi terhadap difabel. “Dari semua formasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak ada yang memenuhi kuota 2% bagi difabel sesuai dengan amanat undang-undang” kata Winata SH dari Komite Difabel DIY saat konferensi pers, Kamis (11/10). Konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa organisasi yang berkaitan…
Jamkesus dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bagi penyandang disabilitas di seluruh Provinsi DI Yogyakarta dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa. Hal tersebut merupakan hasil dari Audiensi Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan Bappeda DIY untuk menyikapi isu dihapusnya Posbindu, (30/1), di Kantor Bapel Jamkesos DIY. “Layanan Posbindu bagi disabilitas akan tetap kami jalan…
Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…
buletin difabel sapda jogja edisi 23
Akses terhadap pergaulan bebas di era globalisasi memungkinkan siapa pun untuk menyalahgunakan organ reproduksinya, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya analisa sosial kesehatan reproduksi oleh Remaja Inklusi Hak Kesehatan dan Reproduksi (HKSR) Kabupaten Jember. Analisa sosial dilakukan sejak 28 Mei hingga 28 Juli tahun 2020 lalu, di bawah bimbingan langsung Sentra…
Dengan segala kondisi dan kebutuhan khususnya, para penyandang disabilitas memiliki hak atas layanan akomodasi khusus ketika berhadapan dengan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pun mengamanatkan bahwa lembaga hukum memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Menurut PP tersebut, pemberian akomodasi yang layak dilakukan melalui modifikasi dan penyesuaian yang tepat….
Oleh: Kyntan Gita Palupi (WDCC SAPDA) Beberapa bulan sudah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan oleh parlemen dengan persetujuan dari presiden. Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS bahkan sudah dimulai sejak proses pembuatannya, mulai dari tahap inisiasi di tahun 2012, tahap masuk Program Legislasi Nasional di tahun 2016,…
“Penyedia Layanan di-level daerah sampai pusat sudah melakukan penanganan dan pendampingan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, namun penyediaan layanan sebagai bagian dari pemenuhan hak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan masih belum berjalan dengan baik” Situasi ini tentu akan semakin menghambat penanganan kasus kekerasan hingga ke proses hukum dan inkracht. Sinergisme layanan dari Pemerintah, NGO, Organisasi/Komunitas…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) melakukan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri (PN) Sragen dan PN Semarang pada Senin (25/10) dan Selasa (26/10) Oktober 2021. Perjanjian ini menandai kesediaan SAPDA untuk mendukung kedua pengadilan dalam mewujudkan komitmennya menghadirkan pengadilan inklusif. Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani mengatakan bahwa antara pengadilan dan SAPDA saling membutuhkan…
