Perempuan di era modern saat ini bebas berekspresi, mampu menunjukkan kompetensi, mampu bersaing, dan dapat menjadi seorang pemimpin. Dalam hal berorganisasi, perempuan pun memegang peran yang penting dan menduduki posisi yang isgnifikan, seperti menjabat sebagai seorang legislative di kursi pemerintahan. Belajar dari pemilu legislative tahun 2014 lalu, Polgov JPP UGM mengadakan diskusi dengan tema ”…
Latar belakang : masalah individu serta social yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas baru Kehidupan perempuan dengan kecacatan yang baru diterima setelah mereka dewasa, pernah menikmati hidup secara mandiri tanpa pertolongan, bantuan, dan bebas beraktifitas secara social ataupun ekonomi sangat berat. Terlebih lagi pada perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, hidup dengan disabilitas, menggunakan alat…
Munculnya PERMA No. 2 Tahun 2025 menjadi momentum strategis dalam memperkuat standar hukum acara yang inklusif di seluruh lingkungan peradilan. PERMA ini memadukan prinsip CRPD dan UU Penyandang Disabilitas ke dalam pedoman operasional berperkara bagi hakim dan aparatur pengadilan, termasuk kewajiban menyediakan AYL, melakukan identifikasi awal, memastikan penilaian personal, menyesuaikan prosedur di setiap tahapan proses,…
Ketika kita berbicara tentang difabel atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Penyandang Cacat atau penyandang disabilitas sebagai sebuah istilah yang disepakati bersama pada tahun 2010, seolah tak akan pernah akan habis. Begitu banyak persoalan serta ada perasaan miris dalam hati pada saat melihat, mendengar atau memikirkan diskriminasi ganda atau bahkan triple diskriminasi di negara…
Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Dibutuhkan jiwa kepemimpinan, ketekunan dan keberanian untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Selain itu juga harus memahami tentang sistem yang ada, sehingga dapat menghasilkan output calon pemimpin yang dapat memimpin dengan bijak dan smart. Bekal itulah yang diberikan oleh Sapda kepada staffnya pada tanggal 20 dan 21 Januari 2014 bertempat…
“Penyedia Layanan di-level daerah sampai pusat sudah melakukan penanganan dan pendampingan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, namun penyediaan layanan sebagai bagian dari pemenuhan hak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan masih belum berjalan dengan baik” Situasi ini tentu akan semakin menghambat penanganan kasus kekerasan hingga ke proses hukum dan inkracht. Sinergisme layanan dari Pemerintah, NGO, Organisasi/Komunitas…
Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…
Pendekatan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya belum mempertimbangkan kelompok rentan dan marjinal, khususnya penyandang disabilitas. Pelatihan sering kali hanya menyajikan materi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Sebagian sudah ada yang sedikit lebih maju dengan memberikan materi prinsip-prinsip aksesibilitas dan tips komunikasi dengan ragam disabillitas. Bukan hanya pemberdayaan ekonomi, berbagai bentuk program pemberdayaan yang…
Yogyakarta, 5 Desember 2023 – Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta menyelenggarakan seminar bertajuk “Anjangsana Srikandi: Urun Rembug Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2023. Seminar ini berlangsung dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice…
