Ilustrasi kontrasepsi.

SAPDA Himbau UU TPKS Tindak Tegas Pemaksaan Kontrasepsi Disabilitas

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menghimbau Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu lebih tegas mengatur larangan pemaksaan kontrasepsi kepada penyandang disabilitas. Himbauan tersebut disampaikan dalam audiensi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) TPKS pada Kamis (7/10) bersama Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg). Sholih Muhdlor dari divisi Gender Equality, Disability and Social Inclusion…

Read More
Ilustrasi laptop, kertas, alat tulis, dengan latar belakang warna ungu cerah.

Mengenal Teks Alternatif dalam Media Aksesibel

Sobat inklusi pasti pernah mendengar tentang Teks Alternatif, atau biasa disebut sebagai Alt Text. Sederhananya, Alt Text merupakan deskripsi atas informasi visual di dalam media digital. Namun, Alt Text berbeda dengan keterangan gambar atau caption. Daripada caption, Alt Text menjelaskan informasi visual secara lebih detail apa yang terjadi di dalam gambaran visual termasuk konteks yang…

Read More

KISAH SUKSES PERJALANAN DISABILITAS

Selama 4 hari aku mengikuti TOT Disability Right di Hotel Galuh yang diselenggarakan Lembaga Sapda bekerjasama dengan Handycap International. Banyak pengetahuan aku dapat dari pelatihan tersebut antara lain bagaimana jadi Narasumber, Fasilitator, Moderator dan bagaimana mempersiapkan bahan atau materi untuk mengisi acara. Pasca pelatihan kami semua diberi kesempatan untuk mempraktekan ilmu yang sudah didapat, dan…

Read More

Mendorong Aksesibilitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan komunitas Penyandang Disabilitas di Yogyakarta menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas terhadap fasilitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Selasa (8/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai perayaan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari hola…

Read More
Ilustrasi sampul laporan riset sistem rujukan kasus KBGD. Terdapat kerumunan penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan dengan ragam disabilitas

[DOWNLOAD] POLICY BRIEF DAN LAPORAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas (KBGD) masih menemui berbagaikendala baik secara teknis maupun non teknis. Akomodasi yang Layak (selanjutnya disebut AYL) dalam UU Penyandang Disabilitas diartikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. Hasil penelitian yang dilakukan…

Read More

AKSES KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK DIFABEL

Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar ini yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong…

Read More

Seminar Meneguhkan Perlindungan Khusus dan Menjamin Terpenuhnya Hak Dasar Perempuan Disabilitas dalam RUU PKS Serta Regulasi terkait di Indonesia

University Club UGM- 9 Maret 2019 Masih banyaknya masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai objek dan yang merendahkan perempuan, oleh karena itu Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk disahkan, untuk mendekatkan akses pada keadilan secara khusus pada kelompok disabilitas, karena perempuan terlebih lagi perempuan disabilitas adalah kelompok rentan yang sangat tinggi jika…

Read More