Dalam berjejaring, SAPDA mengikuti beberapa kegiatan diluar fokus isu lembaga, hal ini sebagai wujud konsistensi SAPDA dalam melakukan proses perluasan jaringan dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, SAPDA turut berpartisipasi di kegiatan sosialisasi dari KPPPA-BPPM DIY tanggal 15 Maret 2017 di hotel sahid Jaya Babarsari. Peserta yang hadir sekitar 80 orang, terdiri dari lembaga, organisasi perempuan, organisasi…
Pembaca yang baik, artikel ini telah dikoreksi karena terdapat kesalahan dalam penyebutan narasumber Catur Udhy Handayanie. Sebelumnya, artikel ini menyebut kehadirannya adalah untuk mewakili Rifka Annisa Woman Crisis Center. Tim SAPDA Media menyadari bahwa informasi itu keliru, karena saat ini yang bersangkutan bekerja untuk P2TP2A Yogyakarta. ______________________________________________________________________________ Kekerasan rumah tangga menjadi satu dari sekian banyak…
Pameran yang diadakan oleh Dinas kesehatan DIY pada tanggal 3 September di Kampus SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini merupakan ajang kampanye dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada remaja saat ini, bagaimana remaja harus concern dengan kondisi kesehatan mereka. Gaya hidup sehat merupakan salah satu perilaku yang mengindahkan dan menghargai atas tubuh mereka sendiri, mengingat…
Sebanyak 159 aparatur pengadilan yang tersebar dari 29 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) resmi menyelesaikan pelatihan isu disabilitas yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sepanjang Desember 2021 hingga Mei 2022 lalu. Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) melakukan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri (PN) Sragen dan PN Semarang pada Senin (25/10) dan Selasa (26/10) Oktober 2021. Perjanjian ini menandai kesediaan SAPDA untuk mendukung kedua pengadilan dalam mewujudkan komitmennya menghadirkan pengadilan inklusif. Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani mengatakan bahwa antara pengadilan dan SAPDA saling membutuhkan…
KUALIFIKASI: Difabel dan non difabel Usia antara 20 sampai 40 tahun Sarjana hukum/pengacara Memiliki pengalaman pendampingan minimal 1 tahun Punya komitmen menjalani kerja kemanusiaan Punya komitmen menjalani kerja secara online dengan waktu tertentu Bersedia tinggal di Yogyakarta dan berkantor di SAPDA Tidak memiliki catatan kekerasan yang dibuktikan dengan SKCK BERKAS PERSYARATAN: Surat lamaran CV KTP…
Pada 5-6 Oktober lalu, SAPDA melakukan pelatihan Penanganan Perempuan dan Anak Dengan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan kepada tiga (3) profesi yaitu Advokat, Psikolog Klinis dan Psikiater. Pelatihan ini diadakan selama 2 hari di hotel Ros-In Jogja. Pelatihan ini bertujuan untuk menguji modul pelatihan organisasi profesi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan modul pelatihan; organisasi profesi memahami…
Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…
Beban legalitas kemampuan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendampingan penyandang disabilitas Tuli yang berhadapan dengan hukum. Teman-teman JBI Dengar maupun JBI Tuli misalnya, sering kali menerima penolakan hanya karena tidak memiliki sertifikat kemampuan bahasa isyarat. Akibatnya, pemenuhan hak atas akomodasi yang layak bagi teman Tuli menjadi terhambat. Arini, koordinator lembaga layanan…
