Yogyakarta – Sudah 9 bulan sejak Indonesia menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19. Banyak pihak yang harus berjuang menghadapi krisis, termasuk para penyandang disabilitas. Mereka adalah satu dari sekian banyak kelompok rentan dan marjinal yang memiliki ketahanan lemah dalam menghadapinya. Untuk itulah Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menginisiasi program Active Citizenz Building Solidarity…
Selamat untuk nama yang lolos seleksi tahap 2 calon Staff Database SAPDA berikut ini: Joshua Christianto (Tangerang) Riski Restu Pradana (Bantul) Azis Nurhimawan Al Farizi (Surakarta) Adnanto Ahmad Romadhon (Yogyakarta) ______________________________________________________________________________Silahkan periksa kotak masuk e-mail dan WhatsApp masing-masing untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari HRD SAPDA.
Yayasan SAPDA mempersembahkan: BEASISWA PELATIHAN RISET ADVOKASI BERBASIS GENDER DISABILITAS Beasiswa ini merupakan bagian dari sekolah Gender yang SAPDA lakukan sejak 2012. Beasiswa ini diperuntukkan bagi 20 orang. Harapannya, beasiswa melahirkan peneliti perempuan untuk isu Gender dan/atau Disabilitas. Persyaratan & Ketentuan: 1. Perempuan disabilitas 2. Perempuan yang memiliki keluarga disabilitas 3. Perempuan yang bergerak pada…
Keberadaan penyandang disabilitas sendiri tentunya tidak dapat diabaikan dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek pelayanan hukum dan proses peradilan. Oleh karena itu tentu sangat penting memastikan bahwa penyandang disabilitas terpenuhi hak-haknya dalam proses hukum. Modul dan buku saku pelatihan mewujudkan lingkungan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas akan mengakselerasi pengetahuan, perspektif, dan keterampilan…
Puluhan kader inklusi dari Kota Yogyakarta menjalani pelatihan isu anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Selasa (16/3). Para kader pun diharapkan mampu mengotimalkan penjangkauan demi tersedianya data kebutuhan khusus anak disabilitas secara merata di semua daerah. “Bagaimana mendukung para orang tua, tetapi data-data anak disabilitas sendiri beserta kebutuhannya itu…
Berkaitan dengan mandat Komnas Perempuan dalam upaya menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan dalam upaya menyebarkan berbagai jenis pengetahuan hasil kerja berbagai lembaga yang bergerak di isu HAM, melalui program kerja Jaringan Katalog Perpustakaan Online , Komnas Perempuan melalui divisi Resource Center (RC) mengadakan kegiatan Sosialisasi, Assessment, dan Pelatihan Pengelolaan Dokumen, Publikasi dan Koleksi…
Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…
Stigma tidak cakap hukum pada disabilitas yang masih tinggi hingga saat ini menghambat mereka dalam mengakses layanan hukum.
Pembangunan layanan yang inklusif bisa dengan mudah diwujudkan jika ada sinergi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan komunitas masyarakat sipil. Inilah yang menjadi poin penting dari paparan Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah dalam diskusi Inovasi Daerah dalam Mendorong Pelayanan Dasar yang Inklusif, Kamis (19/11) lalu. Sinergitas bisa diwujudkan…
