Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Pendekatan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya belum mempertimbangkan kelompok rentan dan marjinal, khususnya penyandang disabilitas. Pelatihan sering kali hanya menyajikan materi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Sebagian sudah ada yang sedikit lebih maju dengan memberikan materi prinsip-prinsip aksesibilitas dan tips komunikasi dengan ragam disabillitas. Bukan hanya pemberdayaan ekonomi, berbagai bentuk program pemberdayaan yang…

Read More

KPPPA: Perempuan Disabilitas Lebih Rentan COVID-19

Perempuan disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan terpapar Covid-19. Hal ini dikarenakan mereka masih harus menjalankan peran domestik dan publik untuk memastikan kebutuhan keluarga tercukupi. Hal ini dinyatakan Nyimas Aliyah, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kamis (21/5). “Kondisi ini disebabkan menuntut…

Read More
Flyer Webinar Dampak UU TPKS pada Penyandang Disabilitas

[PERS RILIS] Penuhi Hak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Lewat UU TPKS

Embargo: Rabu, 21 Desember 2022 Yogyakarta, Rabu (21/12) – Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan webinar “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Penyandang Disabilitas” sebagai refleksi akhir tahun pasca 6 bulan pengesahan UU TPKS. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Melalui…

Read More
Banner Webinar

[PERS RILIS] Diseminasi Data Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas: Menengok Situasi Kerentanan Korban & Tantangan dalam Penanganan Kasus

Yogyakarta, Kamis 16 Maret 2023 Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mengadakan webinar “Peran Perempuan dan Perempuan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas” pada (16/3). Webinar ini sekaligus mendiseminasikan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas sepanjang tahun 2022 yang telah dikumpulkan oleh SAPDA…

Read More
Program Manager SAPDA Ayatulloh menerima plakat dari perwakilan Fakultas Hukum UGM.

SAPDA dan Magister Hukum Kesehatan UGM Sepakati Rencana Kerjasama Pemajuan Isu Disabilitas

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati rencana kerjasama pemajuan isu disabilitas dalam kegiatan Partnership Day yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada 28/10. “Kami pada intinya terbuka untuk bekerjasama dalam program-program apapun dengan Fakultas Hukum UGM. Slot apa saja yang bisa kami isi, SAPDA…

Read More

[LOWONGAN] SAPDA Membutuhkan Konselor Psikologi

KUALIFIKASI: Difabel dan non difabel Usia antara 20 sampai 40 tahun Sarjana psikologi Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun Punya komitmen menjalani kerja kemanusiaan Punya komitmen menjalani kerja secara online dengan waktu tertentu Bersedia tinggal di Yogyakarta dan berkantor di SAPDA Tidak memiliki catatan kekerasan yang dibuktikan dengan SKCK BERKAS PERSYARATAN: Surat lamaran CV KTP…

Read More
Konselor Hukum dari UPTD PPA Kota Yogyakarta Catur Udi Handayani sedang menjadi narasumber dalam lokakarya bedah UU TPKS bersama seluruh staff SAPDA dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Bagikan

UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…

Read More
Pengadilan

Sistem Rujukan yang Efektif: Harapan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi…

Read More