Halal bihalal Syawalan 1436 H dan Pengukuhan Pengurus PPDI Sleman Tanggal 26 Juli 2015, SAPDA diundang oleh PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Sleman untuk acara syawalan bersama dan sekaligus pengukuhan pengurus PPDI tingkat Kecamatan di Kecamatan Tempel. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Dinas Sosial Kab Sleman, Kapolres Sleman, Camat Tempel, aparat kelurahan se kecamatan…
Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi salah bentuk akomodasi yang bisa dihadirkan dalam pendampingan penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Di Indonesia sendiri, permintaan layanan JBI dapat dilakukan melalui Pusat Layanan JBI (PLJ). Lantas, bagaimana mekanisme mengakses layanan JBI untuk kepentingan penanganan kasus? Juniati Effendi dari PLJ Pusat menjelaskan lembaga yang memerlukan peran JBI untuk kegiatan…
Untuk transformasi pemahaman secara mendalam dan mendorong perluasan issue tentang Difabilitas, Gender dan Kespro kepada stakeholder ataupun komunitas di dalam dan diluar komunitas difabel, Lembaga SAPDA mengadakan sekolah untuk perempuan dan perempuan difabel yang materinya mengenai 3 issue yaitu tentang Difabilitas, Gender dan Kesehatan Reproduksi. Sekolah dilaksanakan mingguan yaitu tiap hari Sabtu dan dimulai pada…
buletin difabel sapda jogja edisi 16
Terima kasih kepada seluruh pelamar yang telah mendaftarkan diri pada Program ACCESS 2025. Setelah melalui proses seleksi berkas administrasi yang berlangsung pada tanggal 03 Oktober – 03 November 2025, berikut ini kami sampaikan daftar peserta yang dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi. Peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya, dengan informasi detail mengenai jadwal…
Remaja dan remaja penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan akses lebih terhadap informasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Pemerintah daerah pun diharapkan membuka lebih banyak akses pengetahuan HKSR bagi kelompok remaja. Demikian temuan diskusi kelompok terarah Kebutuhan atas Layanan Informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Inklusif yang diselenggarakan oleh…
Penilaian personal memungkinkan lembaga layanan mampu menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan khususnya. Kini, penilaian personal telah wajib diterapkan oleh seluruh pengadilan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) Nomor 1692 Tahun 2020. Namun, tidak cukup jika penilaian personal sebatas diterapkan di pengadilan. Demi semakin mempermudah penyandang…
SAPDA dalam Program SRHR telah melakukan diskusi dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orangtu yang memiliki anak disabilitas. Diskusi dan penyuluhan SRHR di lakukan ke beberapa jaringan/ komunitas, baik yang berada di kota Jogja, maupun di Kabupaten Bantul. Dikarenakan belum banyak perkumpulan / komunitas orangtua yang memiliki anak disabilitas maka lembaga SAPDA berinisiatif bekerjasama…
Layanan kesehatan reproduksi (Kespro) yang ditujukan kepada disabilitas maupun tanpa disabilitas sama. Namun, penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan hasil diskusi nasional bertajuk “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” yang diselenggarakan secara online oleh SAPDA, Rabu (20/5). “Pemerintah dalam kebijakannya mendorong agar adanya…
