Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) bersama Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta melakukan rapat kerja pada Selasa (2/3). Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rencana kolaborasi antar kedua lembaga di masa depan terkait mewujudkan aksesibilitas sarana prasarana dan layanan di pengadilan. “Kami mengerti bahwa bapak ibu di Pengadilan Tinggi memiliki kesulitan untuk mengkonkritkan aksesibilitas secara cepat karena…
SAPDA mempersembahkan “SAPDA untuk Indonesia”, sebuah jingle yang menceritakan makna perjuangan advokasi SAPDA dalam mewujudkan inklusivitas bagi semua orang. Musik dan video klip dapat diakses di sini: Lirik: Telah lama kita bersamaLewati hitamnya hariTerjatuh, tertatih, menangisTerbangun kembali Semua tlah kita alamiDan lalui bersamaBerbeda arah tak surutkan tekadWujudkan mimpi Raga yang bedatak buatmu untuk menyerahKau tak…
Hak anak penyandang disabilitas perlu dipenuhi dan dilindungi demi keberlangsungan tumbuh kembang sekaligus memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial secara bermakna. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas, setidaknya perlu memenuhi empat prinsip yang harus ditegakkan yaitu non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan hidup, serta penghargaan…
Kesempatan bagi perempuan di wilayah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Inklusi. Kualifikasi: 1. Perempuan Disabilitas 2. Perempuan non Disabilitas 3. Perempuan Single Parent 4. Perempuan dengan anak disabilitas 5. Perempuan yang belum punya pekerjaan 6. Perempuan yang mau berwirausaha 7. Perempuan mandiri 8. Mampu bekerja dengan Tim 9. Perempuan kepala rumah tangga 10….
Selamat untuk nama yang lolos seleksi tahap 2 calon Konselor Hukum SAPDA berikut ini: I Kadek Sudiarsana (Yogyakarta) Arini Robbi Izzati (Bantul) Tio Tegar Wicaksono (Sleman) Lathiif Tata Damarjati (Sleman) ______________________________________________________________________________ Silahkan periksa kotak masuk e-mail dan WhatsApp masing-masing untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari HRD SAPDA.
buletin difabel sapda jogja edisi 26
Munculnya PERMA No. 2 Tahun 2025 menjadi momentum strategis dalam memperkuat standar hukum acara yang inklusif di seluruh lingkungan peradilan. PERMA ini memadukan prinsip CRPD dan UU Penyandang Disabilitas ke dalam pedoman operasional berperkara bagi hakim dan aparatur pengadilan, termasuk kewajiban menyediakan AYL, melakukan identifikasi awal, memastikan penilaian personal, menyesuaikan prosedur di setiap tahapan proses,…
