Gambar menunjukkan seorang dokter yang sedang membawa alat peraga alat kesehatan reproduksi vagina.

Hak Reproduksi Perempuan Penyandang Disabiltas Intelektual: dari Persoalan Kebersihan sampai Pemaksaan Kontrasepsi

Melihat lebih dekat Hak Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas “Jika diingat-ingat, kali pertama Rini memasang alat kontrasepsi pada usia lima belas. Dipasang oleh bidan, atas persetujuan ibunya.”  Saya bertandang ke rumah Rini, salah satu penyandang disabilitas intelektual—down syndrome—dan berbincang dengan Marni, pengasuh Rini selama lebih dari sepuluh tahun kini. “Tujuannya sebenarnya baik, waktu itu banyak berita…

Read More

MASUKAN UNTUK RANCANGAN PERDA DIFABEL BANTUL

Salah satu kabupaten di DIY, Kabupaten Bantul telah menyusun Draft Rancangan Perda Difabel Bantul. Sudah ada revisi dan masukan dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY. Berikut masukan dari Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY : MASUKAN UNTUK PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS. Oleh: Drs….

Read More

KESEHATAN REPRODUKSI DAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS BARU

Latar belakang : masalah individu serta sosial yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas baru Kehidupan perempuan dengan kecacatan yang baru diterima setelah mereka dewasa, pernah menikmati hidup secara mandiri tanpa pertolongan, bantuan, dan bebas beraktifitas secara sosial ataupun ekonomi sangat berat. Terlebih lagi pada perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, hidup dengan disabilitas, menggunakan alat…

Read More
Pengadilan

Sistem Rujukan yang Efektif: Harapan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi…

Read More

Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

Berkaca pada pengalaman pendampingan kasus yang telah dijalankan oleh Yayasan SAPDA Yogyakarta mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mencatat dari tahun 2008-2009 ada 60 kasus kekerasan fisik dan psikologis, 2010-2012 ada 14 kasus kekerasan psikologis, 2013-2015 ada 22 kasus kekerasan fisik dan seksual, tahun 2016-2017 ada 20 kasus kekerasan seksual…

Read More

Seminar Meneguhkan Perlindungan Khusus dan Menjamin Terpenuhnya Hak Dasar Perempuan Disabilitas dalam RUU PKS Serta Regulasi terkait di Indonesia

University Club UGM- 9 Maret 2019 Masih banyaknya masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai objek dan yang merendahkan perempuan, oleh karena itu Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk disahkan, untuk mendekatkan akses pada keadilan secara khusus pada kelompok disabilitas, karena perempuan terlebih lagi perempuan disabilitas adalah kelompok rentan yang sangat tinggi jika…

Read More

[#EdisiKonferensi] Kritik 3 Lembaga Perempuan Terhadap RUU Ketahanan Keluarga

Sejak dimasukan ke dalam Proses Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Juli 2020 lalu, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) terus memantik sorotan dan kritik karena berpotensi memicu lebih banyak diskriminasi terhadap perempuan dan keluarga penyandang disabilitas. Sebanyak tiga lembaga pun menuangkan kritiknya terhadap produk hukum tersebut dalam acara Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan…

Read More

PELATIHAN PARALEGAL PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin saat ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin. Dalam isu disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas juga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian ini…

Read More
Koordinator Rumah Cakap Bermartabat SAPDA Arini Robi Izzati mempresentasikan hasik diskusi kelompok bersama fasilitator, Zaenur.

Mendengar Masukan Organisasi Profesi & Penyedia Layanan untuk Pengadilan yang Lebih Inklusif

Organisasi profesi dan penyedia layanan masih menghadapi persoalan dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Berbagai perwakilan lembaga yang terdiri dari advokat, psikolog dan psikiater serta pengada layanan berbasis masyarakat dan pemerintah menyampaikan beragam masukan untuk mendorong terciptanya standar pemeriksaan yang ramah bagi penyandang disabilitas berbasis akomodasi yang layak. Perwakilan dari kelompok penyedia…

Read More