Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah melakukan pemantauan terhadap 65 pengadilan menuju inklusif, terdiri dari 21 pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara pada tahun 2021, disusul 44 pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer pada tahun 2022. Pemantauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pasca pendampingan teknis SAPDA kepada pengadilan…
Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…
Pertama kali ditawari Mbak Tari menjadi notulis saya sempat ragu, apa saya bisa? Seumur-umur belum pernah jadi notulis. Pada akhirnya saya terima tawaran itu, hitung-hitung sambil belajar. Pertama kalinya saya buat notulen saya kesulitan, perasaan saya campur aduk saat itu antara bingung, kaget dan takut. Dan hasil tulisan saya pun tidak sesuai harapan, banyak kesalahan-kesalahan…
Diskusi yang difasilitasi Oleh SAPDA terkait dengan perpustakaan aksesibel ini menghadirkan beberapa pengurus Braille’iant Jogjakarta dan melibatkan beberapa mahasiswa difabel netra yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, dengan detail P : 8 orang, L: 11 orang, disabilitas netra : 10 orang. Diskusi ini dilaksanakan di ruang difabel corner UIN Sunan Kalijaga Yogyarta. Hal-hal yang dibahas…
Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel…
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/…
Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, dengan segala kebutuhan khususnya, anak disabilitas seringkali tidak terfasilitasi oleh sekolah formal biasa. Maka, homeschooling atau sekolah dari rumah menjadi pilihan alternatif untuk diterapkan kepada anak disabilitas, dengan orang tua sebagai agen utamanya. Namun, orang tua terutama ibu dihadapkan banyak tantangan dalam memberikan homeshooling kepada…
Pandemi Covid-19 memaksa semua pihak harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni tetap beraktivitas dengan menetapkan protokol kesehatan yang memadai. Hal ini pula yang dilakukan SAPDA. Selain berkaitan dengan kebijakan yang membatasi kehadiran staf di kantor, juga dalam menerima tamu yang datang. Salah satunya adalah kunjungan rombongan peneliti Pusat Penelitian Diklat dan Pengembangan Mahkamah Agung…
Pengadilan Agama (PA) Stabat, Sumatera Utara, melakukan pengadaan panduan peradilan dengan huruf braille sebagai upaya untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi pemilik hambatan penglihatan yang berhadapan dengan hukum. Inisiatif ini diwujudkan melalui kerjasama dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA). “Jadi, untuk memfasilitasi difabel, kita menyediakan beberapa hal yang memang dibutuhkan mereka. Salah satunya,…
