Siaran Pers Komnas Perempuan terkait Hari Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual Lindungi Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual : Canangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2016 Jakarta, 04 September 2015 Cek link nya di http://tinyurl.com/q6x2267
Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…
Bagi perempuan disabilitas, kesetaraan adalah perjuangan panjang yang saat ini belum sepenuhnya tercapai. Perempuan disabilitas tidak hanya menghadapi berbagai masalah ketimpangan dalam kondisi masyarakat patriarki, tetapi juga harus berjuang agar suara mereka didengar dalam gerakan perempuan secara umum. Dalam hal ini, stigma masih kuat melekat terhadap perempuan penyandang disabilitas, di mana masyarakat dengan pandangan ableism…
Kasus Sekolah di Kota Yogyakarta Tidak Mau Menerima Anak Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas Perlu kami beritahukan bahwa Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 21 Mei 2015, telah menerima kedatangan Ibu E (untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, nama lengkap dan alamat ada di Kantor Komite) yang telah menyampaikan keluhannya kepada…
Semua orang berhak atas layanan hukum, maka dari itu kami mendorong agar pengadilan inklusi menjadi fokus program di Pengadilan Negeri Wonosari. Pernyataan itu disampaikan oleh Eman Sulaiman, Ketua PN Wonosari dalam sambutannya di pertemuan dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, di PN Wonosari, (28/02). Diskusi yang dihadiri oleh mitra Lembaga Swadaya…
Peningkatan layanan dan aksesibilitas di lingkungan pengadilan harus terus dilakukan. Lembaga peradilan merupakan ruang publik yang kerap diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu, layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas perlu disediakan. Langkah baru telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Ayun Kristyanto, Ketua PN Karanganyar bersama Nurul Saadah Andriani, Direktur Yayasan SAPDA. Kedua…
Pandemi Covid-19 memaksa semua pihak harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni tetap beraktivitas dengan menetapkan protokol kesehatan yang memadai. Hal ini pula yang dilakukan SAPDA. Selain berkaitan dengan kebijakan yang membatasi kehadiran staf di kantor, juga dalam menerima tamu yang datang. Salah satunya adalah kunjungan rombongan peneliti Pusat Penelitian Diklat dan Pengembangan Mahkamah Agung…
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan menjadi UU Penyandang Disabilitas, melalui Rapat Paripurna DPR masa sidang III tahun 2015-2016, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2016. Apakah UU ini sudah sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas? Lebih lanjut berikut bisa dicermati dokumen RUU yang baru saja disahkan. RUUPD…
Keberadaan penyandang disabilitas sendiri tentunya tidak dapat diabaikan dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek pelayanan hukum dan proses peradilan. Oleh karena itu tentu sangat penting memastikan bahwa penyandang disabilitas terpenuhi hak-haknya dalam proses hukum. Modul dan buku saku pelatihan mewujudkan lingkungan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas akan mengakselerasi pengetahuan, perspektif, dan keterampilan…
