Mengawali kegiatan di hari ini, Rabu 12 Juli 2017 koordinator lapangan (korlap) SAPDA, Dede mengunjungi kantor kecamatan Banjarmasin Barat. Meninjau aksesibilitas fisik di kantor kecamatan Banjarmasin Barat, perubahan sudah terjadi. Pengadaan ramp di kantor kecamatan Banjarmasin Barat sesuai dengan amanah musrenbang kecamatan, hasil dari usulan difabel yang mulai terlibat di tahun 2016. Koordinasi awal korlap…
Mewujudkan layanan yang aksesibel bagi disabilitas kurang lengkap tanpa membekali individu di dalamnya mengenai perspektif disabilitas. Hal inilah yang ditekankan SAPDA saat berkunjung ke Pengadilan Negeri Karanganyar, Jumat (18/9) lalu. Dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh jajaran staf PN Karanganyar ini, SAPDA memaparkan tentang betapa pentingnya penyediaan layanan yang bisa diakses oleh semua kelompok rentan,…
Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
Mulai 16 Juli 2019 Sapda mengadakan youth camp inklusi, launching pusat sumber, dan seminar nasional kesehatan reproduksi yang bertajuk “Youth Movement for SRHR Inclusion” yang nantinya akan ditutup pada tanggal 18 Juli 2019. Acara yang diinisiasi oleh teman-teman muda ini mengundang 80 peserta yang terdiri dari disabilitas dan tanpa disabilitas. Peserta berasal dari Yogyakarta, Kulon…
Evaluasi sekolah yang diselengarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 di Edotel Jln Kenari Yogyakarta ini merupakan rangkaian dari Sekolah Gender, Disabilitas dan Kesehatan Reproduksi yang sudah dijalankan sebelumnya. Menurut Bu Sri Lestari (SAPDA) selaku coordinator sekolah, sekolah ini hadir untuk mengakomodasi tiga isu besar yang selama ini masih sering berdiri terpisah – pisah yaitu…
Masyarakat hukum adat memiliki kehidupan komunal, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada individu. Ikatan ini didasari oleh faktor teritorial dan genealogis, yang dalam beberapa kasus melindungi perempuan difabel, seperti di Tampaksiring, Bali dan Sembalun. Namun, ikatan komunal yang terlalu kuat sering kali mengabaikan hak perempuan difabel. Mereka bisa disamakan, dieksklusi, atau dikurung dalam peran…
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas terhadap fasilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (4/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari divisi Woman & Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA. Selain itu, turut…
Pada hari Selasa, 17 Maret 2015 komunitas Sehati Sukoharjo menyelenggarakan musrenbang tematik dengan Dinas Pemerintahan setempat, seperti : 1. Warsiyatun dan Is Yuwanto dari Dinsos Sukoharjo 2. Aris Hasyim dari Dinsos Setda Sukoharjo 3. Cipto Mulyono dari Dispendak Capil 4. Fitria Dwi dan Elsa Suryana dari Dinas Pendidikan 5. Enny S dari Bappeda 6. Haryanto…
Ketidakadilan dan ketidaksetaraan penyandang disabilitas terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dalam ruang publik maupun domestik. Kasus-kasus yang terjadi sering kali dimaknai sebagian orang sebagai hal yang wajar karena posisi mereka sebagai perempuan, penyandang disabilitas atau bahkan anak-anak. Situasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan belum tentu dipahami oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan anak-anak yang menjadi…
