Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More
Homeschooling

[#EdisiKonferensi] Dilema Homechooling bagi Anak Disabilitas

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, dengan segala kebutuhan khususnya, anak disabilitas seringkali tidak terfasilitasi oleh sekolah formal biasa. Maka, homeschooling atau sekolah dari rumah menjadi pilihan alternatif untuk diterapkan kepada anak disabilitas, dengan orang tua sebagai agen utamanya. Namun, orang tua terutama ibu dihadapkan banyak tantangan dalam memberikan homeshooling kepada…

Read More

AUDIENSI KE BPAD DIY TERKAIT INISIASI PERPUSTAKAAN AKSESIBEL SAPDA

Kamis, 7 april 2016 tim SAPDA mengadakan audiensi ke BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) mengenai inisiasi rintisan perpustakaan aksesibel SAPDA bagi teman-teman disabilitas netra. Kepala BPAD, Budi Wibowo mengapresiasi inisiasi perpustakaan aksesibel SAPDA, ia juga menambahkan ada beberapa koleksi yang masih belum lengkap di Grhatama Pustaka terkait dengan kebutuhan teman-teman disabilitas netra dalam aksesibilitas…

Read More

“MERATAPI NASIB BUKAN “JAWABANNYA”

Mungkin kendala utama bagi seorang DIFABEL adalah masalah mobilitas. Sebagian besar dari mereka merasa tidak PD, tidak bisa mandiri karena keterbatasannya. Disamping itu keluarga yang terlalu protektif juga menyebabkan mereka jadi kurang bisa mandiri. Apa yang difabel butuhkan adalah kesempatan dan dorongan untuk mencoba. Jangan halangi keinginan mereka untuk mencoba sesuatu yang baru. Seperti pepatah…

Read More
Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani sedang memaparkan rencana inisiasi penyusunan Catahu Nasional penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas

Kasus Kekerasan Disabilitas Harus Tercatat

Beragam bentuk kekerasan menimpa penyandang disabilitas di Indonesia. Di sisi lain, belum semua kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terdokumentasikan dengan baik. Data yang tersebar di berbagai lembaga masih mengalami ketimpangan satu sama lain. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang lebih holistik. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,…

Read More

Lembaga Layanan Sipil dan Pemerintah Dukung SAPDA Wujudkan Sistem Rujukan Inklusif

Riset yang diterbitkan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menunjukan bahwa sistem rujukan antar lembaga layanan, terutama di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku secara umum dan belum memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pemangku kepentingan memberikan respon positif lewat komitmen untuk mendorong sistem rujukan yang lebih inklusif….

Read More