Pentingnya Mewujudkan Pengadilan Berperspektif Disabilitas

Jumat (11/10), SAPDA bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan pertemuan guna membahas perpanjangan MoU Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Kerja sama antara SAPDA dan PN Kota Yogyakarta akan berakhir pada Desember 2019. Kedua lembaga ini perlu melakukan kerja sama secara kontinyu agar hak-hak penyandang disabilitas di ruang pengadilan dapat dipenuhi. Pertemuan ini berlangsung di ruang mediasi…

Read More

PELATIHAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DISABILITAS DI BRTPD PUNDONG, 30-31 AGUSTUS 2016

Setiap orang, baik orang tua maupun anak dan remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi untuk lebih memahami pentingnya pengetahuan tersebut bagi dirinya. Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, alat kontrasepsi dan penyakit yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Akan tetapi, kesehatan reproduksi adalah keseluruhan rangkaian sistem dan fungsi reproduksi sehingga sehat secara fisik,…

Read More
Konselor Hukum dari UPTD PPA Kota Yogyakarta Catur Udi Handayani sedang menjadi narasumber dalam lokakarya bedah UU TPKS bersama seluruh staff SAPDA dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Bagikan

UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuka ruang lebih besar bagi penanganan yang lebih optimal terhadap kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, UU TPKS lebih banyak menyorot pemenuhan hak korban, tidak terkecuali korban penyandang disabilitas. Konselor hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah…

Read More

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More
Gambar flyer lowongan kerja konselor psikologis SAPDA. Isi konten sama dengan isi kiriman ini,

[LOWONGAN KERJA] Konselor Psikologis SAPDA

Halo teman-teman! SAPDA sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Konselor Psikologis Yayasan SAPDA. Yuk, simak informasi berikut: Kualifikasi yang dibutuhkan: Penyandang disabilitas atau tanpa disabilitas. Usia 20 – 40 tahun. Bersedia bekerja secara penuh. Sarjana psikologi lebih diutamakan. Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun. Memiliki pengetahuan seputar Psychology First Aid, tehnik terapi dan asesmen psikologis….

Read More
Gambar berisi 15 orang duduk melingkar mengelilingi ruangan diskusi. Teks: DISKUSI KELOMPOK TERARAH, SITUASI SISTEM RUJUKAN PENANGANAN KBGD DI 3 DAERAH

Mendengar Cerita Dinamika Pendampingan Disabilitas Tuli Pelaku Tindak Pidana

Penyedia layanan dan aparat penegak hukum di Kabupaten Bantul, DIY, membagikan cerita pengalaman mereka saat mendampingi penyandang disabilitas Tuli yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan. Berbagai tantangan jamak ditemui, mulai dari sulitnya mendapatkan akses Juru Bahasa Isyarat (JBI) hingga menentukan metode komunikasi yang tepat di dalam proses pemeriksaan. Cerita tersebut dibagikan dalam kegiatan diskusi kelompok…

Read More

FACTSHEET SRHR (SEXUAL REPRODUCTION HEALTH AND RIGHTS)

KONDISI TERKINI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL REMAJA DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA 1. Situasi Kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dengan disabilitas : – Pada bulan Oktober 2011 Indonesia telah melakukan pengesahan / ratifikasi Konvensi Hak penyandang Disabilitas / CRPD dengan UU No. 19 tahun 2011, dimana dalam pasal 24 secara…

Read More