Lembaga peradilan adalah ruang publik yang harus terbuka bagi siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Nuryanto, hakim senior di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dilakukan bersama SAPDA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH-UI) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada Selasa (10-/12).
Para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang terabaikan dalam perhelatan politik. Padahal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin secara jelas hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk salah satunya adalah memperoleh pendidikan politik. Ini tercantum di dalam pasal 13 huruf F dari produk hukum itu. Partai politik adalah salah satu agen penting pemberi pendidikan politik bagi…
buletin difabel sapda jogja edisi 22
Restitusi merupakan hak atas ganti rugi bagi korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku. Dalam kasus kekerasan, restitusi memiliki manfaat penting dalam pemulihan ekonomi dan sosial korban, sekaligus pengakuan atas kerugian yang ia alami akibat kekerasan. Sayangnya, pemenuhan restitusi di dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas masih menemui banyak hambatan. Setidaknya demikian salah satu…
Pertama kali ditawari Mbak Tari menjadi notulis saya sempat ragu, apa saya bisa? Seumur-umur belum pernah jadi notulis. Pada akhirnya saya terima tawaran itu, hitung-hitung sambil belajar. Pertama kalinya saya buat notulen saya kesulitan, perasaan saya campur aduk saat itu antara bingung, kaget dan takut. Dan hasil tulisan saya pun tidak sesuai harapan, banyak kesalahan-kesalahan…
Pandemi COVID-19 yang masih belum usai memberi dampak terutama aspek ekonomi. Karena itu, Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) memfasilitasi salah satu program pemberian bantuan kepada kelompok rentan milik Kementerian Sosial (Kemensos), pada Jumat (8/10/2021) di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Yogyakarta. Irmaningsih Pudyastuti, dari divisi Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) SAPDA…
Penilaian personal menjadi kunci dalam membangun sistem rujukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Penilaian personal dapat membantu memastikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas tetap terpenuhi dalam kerjasama penanganan kasus antar lembaga. Demikian salah satu simpulan besar dari lokakarya Finalisasi Sistem Rujukan Ideal bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan…
CRPD atau Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities merupakan sebuah “kitab” yang menjadi panduan dalam menjalankan visi dan misi lembaga SAPDA. Berikut adalah sebuah report atau Laporan Bayangan dalam implementasi CRPD di Indonesia dan SAPDA menjadi salah satu dari tim Konvensi Disabilitas. Laporan Bayangan CRPD Indonesia – versi Bahasa Indonesia
“Penyedia Layanan di-level daerah sampai pusat sudah melakukan penanganan dan pendampingan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, namun penyediaan layanan sebagai bagian dari pemenuhan hak perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan masih belum berjalan dengan baik” Situasi ini tentu akan semakin menghambat penanganan kasus kekerasan hingga ke proses hukum dan inkracht. Sinergisme layanan dari Pemerintah, NGO, Organisasi/Komunitas…
