Tantangan Pemenuhan Restitusi dalam Penanganan Korban KBGD di Jombang

Restitusi merupakan hak atas ganti rugi bagi korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku. Dalam kasus kekerasan, restitusi memiliki manfaat penting dalam pemulihan ekonomi dan sosial korban, sekaligus pengakuan atas kerugian yang ia alami akibat kekerasan. Sayangnya, pemenuhan restitusi di dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas masih menemui banyak hambatan. Setidaknya demikian salah satu…

Read More

NARASI HASIL SIARAN BULAN JUNI 2014

Hari : Sabtu, 14 Juni 2014 Narasumber : Anis Sri Lestari, S. Pd Tema : Pendidikan anak CP (cerebral palsy) Bersama dengan Syafrina, bu Anis menyampaikan informasi mengenai CP (cerebral palsy). Bu Anis mengajak Syafrina, seorang penyandang CP yang telah berhasil menjadi seorang mahasiswa di UNY jurusan Pendidikan Luar Biasa dan saat ini sedang dalam…

Read More

Meriahnya Perayaan HDI di Banjarmasin: Partisipasi Difabel Adalah Kunci!

Dalam rangka menyambut Hari Disabiilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada tanggal 3 Desember, organisasi penyandang disabilitas (PPDI, HWDI & Gerkatin) bersama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggelar peringatan hari raya disabilitas sedunia ini.  Acara dilaksanakan pada tanggal 29 November dan 1 – 2 Desember 2018….

Read More

Sistem Rujukan Inklusif, Apa itu?

Rujukan kasus adalah proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain untuk mempermudah penanganan dan pendampingan kasus. Sedangkan sistem rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku…

Read More
pengadilan inklusi

Memenuhi Hak dan Akomodasi Layak bagi Disabilitas di Peradilan melalui Profile Assessment

Mewujudkan pengadilan inklusi merupakan amanat Undang-undang No 8 tentang Penyandang Disabilitas yang harus diwujudkan. Hal inilah yang menjadi pokok bahasan dari Workshop Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Akomodasi Layak bagi Disabilitas, Rabu (26/08). Workshop yang berlangsung melalui Zoom ini menghadirkan perwakilan dari beberapa pengadilan yang sudah dan sedang berproses menghadirkan nilai-nilai inklusi di lingkungannya. Layanan dan…

Read More

SAPDA membentuk Agen Perubahan dalam Training of Trainer Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jember

sapdajogja.org, Training of Trainer (TOT) Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan Inklusi Sosial untuk Kaum Muda Penyandang Disabilitas. Jumat, 26 April hingga Minggu, 28 April 2019. TOT yang diadakan oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) di Aula Kantor Kecamatan Sukorambi, Jember ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada agen-agen perubahan remaja disabilitas dan…

Read More
Braille PN Karanganyar

Tingkatkan Fasilitas, PN Karanganyar Sudah Lebih Aksesibel

Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar bersama Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dan komunitas Penyandang Disabilitas di Karanganyar menyelenggarakan roleplay uji coba aksesibilitas, Jumat (11/12). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU kedua lembaga, sekaligus sebagai perayaan Hari Disabilitas Internasional. Roleplay dipandu oleh Fatum Ade dan Rini Rindawati dari hola Woman Disability Crisis Center (WDCC)…

Read More

[RILIS MEDIA] Penyandang Disabilitas Menagih Janji: Reaksi Implementasi UU No 8 Tahun 2016 di Hari Disabilitas Internasional 2020

Berkaitan dengan hari disabilitas internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2020 dan pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan penyandang disabilitas dan implementasi UU no 8 tahun 2016 di Indonesia. Maka dengan ini kami Jaringan Pegiat Disabilitas Nusantara menyatakan bahwa: 1. Pemerintah sangat lamban dalam menerapkan dan mengimplementasikan UU no 8 tahun 2016. Hal ini…

Read More
Ilustrasi Pengadilan Inklusif

[DOWNLOAD] Hasil Pemantauan 21 PTUN & PT TUN di Indonesia

Pada tahun 2022, SAPDA telah melakukan pemantauan aksesibilitas pada 21 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) & Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memiliki komitmen menjadi pengadilan menuju inklusif dan telah mengikuti pelatihan isu disabilitas bersama SAPDA. Peserta pemantauan sebanyak 21 pengadilan yang terdiri dari 20 PTUN & 1 PT TUN. Berdasarkan hasil pemantauan,…

Read More