MOU SAPDA bersama PA Yogyakarta

SAPDA dan Pengadilan Agama Yogyakarta Tandatangani MoU Peradilan Inklusif

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…

Read More

SAPDA Mulai Kerjasama dengan PN Pati Wujudkan Peradilan Inklusi

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) melakukan asistensi ke Pengadilan Negeri (PN) Pati, Selasa (23/3). Kunjungan ini menandai dimulainya kerjasama antara kedua lembaga, lewat penandatanganan MoU antara Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani dengan Ketua PN Pati Suwarno. “Layanan kami harus bisa diterima di semua kalangan, semua lapisan masyarakat, tidak membedakan dari sisi latar belakang…

Read More
6 orang berkumpul mengeliling satu meja besar sedang menyimak dokumen yang ditampilkan di depan menggunakan proyektor.

Raperma Diharapkan Menjawab Kendala Pemenuhan Hak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal. Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan…

Read More

Sistem Rujukan Inklusif, Apa itu?

Rujukan kasus adalah proses pelimpahan wewenang kepada lembaga atau penyedia layanan lain untuk mempermudah penanganan dan pendampingan kasus. Sedangkan sistem rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga pengada layanan berdasarkan kebutuhan korban guna mendapatkan pemulihan secara komprehensif. Sistem rujukan merupakan sistem yang harus menjiwai dan mendukung kinerja para pemangku…

Read More

Telah Dibuka Sekolah Riset bagi Penyandang Disabilitas

SAPDA dan KONEKSI dengan dukungan DFAT membuka kelas di Sekolah Riset SAPDA bagi teman-teman Penyandang Disabilitas di indonesia. KONEKSI adalah inisiatif kolaboratif di bidang penelitian dan inovasi yang mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, program ini mendorong kemitraan penelitian yang…

Read More

Urgensi PERMA Disabilitas dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

Kekosongan peraturan terkait penyelenggaraan peradilan inklusif menjadi tantangan terbesar dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sangat diperlukan sebagai dasar kebijakan terkait standar pelayanan dan mekanisme persidangan yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Totok Yuli Biantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)…

Read More
Gambar menunjukkan situasi zoom meeting Sekolah Perempuan Disabilitas Tahap Dua. Di layar terdapat Bu Nurul sebagai fasilitator, Dokter Tyas sebagai pemateri, dan Juru Bahasa Isyarat

Semakin Bangkit dan Berdaya: Sekolah Perempuan Disabilitas Berlanjut di Tahap Kedua

Pelaksanaan Sekolah Perempuan Disabilitas tidak hanya berhenti di Tahap Pertama, perempuan penyandang disabilitas semakin berdaya melalui Sekolah Perempuan Disabilitas di Tahap II dengan dukungan Womens Fund Asia (WFA). Mengacu pada hasil evaluasi, assessment, dan feedback dari Sekolah Perempuan Disabilitas Tahap Pertama, salah satu aspek yang paling berdampak dalam meningkatkan keberdayaan perempuan disabilitas adalah materi mengenai…

Read More

Rekrutmen CPNS di DIY masih Diskriminasi terhadap Difabel

Proses rekrutmen CPNS yang dilakukan serentak saat ini masih diskriminasi terhadap difabel. “Dari semua formasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak ada yang memenuhi kuota 2% bagi difabel sesuai dengan amanat undang-undang” kata Winata SH dari Komite Difabel DIY saat konferensi pers, Kamis (11/10). Konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa organisasi yang berkaitan…

Read More
staff WDCC Rini Rindawati sedang mempresentasikan laporan kegiatan pelatihan isu disabilitas bagi PTUN

33 Pengadilan TUN Tuntaskan Pelatihan Isu Disabilitas

Sebanyak 159 aparatur pengadilan yang tersebar dari 29 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) resmi menyelesaikan pelatihan isu disabilitas yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) sepanjang Desember 2021 hingga Mei 2022 lalu. Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen…

Read More