Komunitas PPDK Turi bersemangat menghadiri kegiatan pelatihan Kesehatan reproduksi dan seksual yang di selenggarakan team panitia pengurus Turi yang bekerjasama dengan lembaga SAPDA pada hari Selasa 2I Februari 2017 di ruang rapat Desa Bangunkerto, Turi, Sleman. Pelatihan dimulali pada pukul 08.30 WIB dihadiri 9 peserta laki-laki, 17 perempuan terdiri orangtua anak difabel dan penyandang disabilitas…
Salah satu kelompok ABK yang selama ini mengalami diskriminasi adalah penyandang disabilitas. Akibat rentannya diskriminasi, layanan dan fasilitas yang tidak aksesibel menyebabkan jumlah penyandang.
Kesempatan bagi perempuan di wilayah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Inklusi. Kualifikasi: 1. Perempuan Disabilitas 2. Perempuan non Disabilitas 3. Perempuan Single Parent 4. Perempuan dengan anak disabilitas 5. Perempuan yang belum punya pekerjaan 6. Perempuan yang mau berwirausaha 7. Perempuan mandiri 8. Mampu bekerja dengan Tim 9. Perempuan kepala rumah tangga 10….
Situs web SAPDAJOGJA.ORG dinilai sudah cukup aksesibel bagi audiens dengan hambatan sensorik penglihatan. Penilaian tersebut disampaikan oleh teman-teman penyandang disabilitas Netra saat menjadi partisipan dalam kegiatan Cek Aksesibilitas Situs Web SAPDAJOGJA.ORG yang diselenggarakan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Jumat (14/10) lalu. “Halaman web sudah dapat dinavigasi dengan baik. Teks alternatif dapat…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF) telah melakukan riset mengenai Kebutuhan dan Keinginan Anak Disabilitas. SAPDA menyampaikan hasil riset tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Workshop Penyampaian Hasil Riset Keinginan dan Kebutuhan Anak Disabilitas pada Senin, 31 Oktober 2022. Hasil riset disampaikan langsung oleh Direktur…
Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…
Stigma tidak cakap hukum pada disabilitas yang masih tinggi hingga saat ini menghambat mereka dalam mengakses layanan hukum.
Hari : Sabtu, 1 Maret 2014 Narasumber : Presti Murni S (staff SAPDA) Siaran pada awal Maret ini bertema prestasi dalam hidup dan kegiatan yang dilakukan oleh narasumber saat ini. Presti merupakan staff Litbang SAPDA, dan saat ini sedang menggarap program review 8 tahun SAPDA, mempersiapkan Renstra lembaga dan program lainnya. Presti merupakan seorang penyandang…
Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban. Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi…
