Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan perlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut pasal 58 dari UU ini, penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya harus mempertimbangkan perempuan. Selain itu, pasal 54 menyebut bahwa Musyawarah Desa wajib pula melibatkan unsur masyarakat. Di dalam halaman lampiran dari produk hukum tersebut, dijelaskan bahwa kelompok perempuan…
Pada hari Selasa 10 Februari pukul 17.27 WIB, Saat masih di kantor handphone ku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Mbak Nurul (Direktur SAPDA) yang memberikan mandat tentang sebuah aksi dari jaringan. Dimana, mandat tersebut ditujukan ke mbak Tari, Mbak Juju dan Saya. Setelah itu, satu lagi pesan tentang anti korupsi yang akan di deklarasikan esok…
__________ Dibuka kembali!Lowongan pekerjaan Konselor Psikologis Yayasan SAPDA. Kualifikasi yang Dibutuhkan:– Penyandang disabilitas atau tanpa disabilitas.– Usia 20 – 40 tahun.– Bersedia bekerja secara penuh.– Sarjana psikologi lebih diutamakan.– Memiliki pengalaman konseling minimal 1 tahun.– Memiliki pengetahuan seputar Psychology First Aid.– Memiliki perspektif disabilitas, gender dan anak.– Memiliki komitmen kerja-kerja kemanusiaan.– Memiliki komitmen kerja dalam…
Sebagai upaya untuk merespon meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kelompok rentan selama masa pandemi, Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) melakukan peningkatan kapasitas kepada Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 di Kota Yogyakarta terkait penanganan kekerasan di masa pandemi pada 15-18 September 2021. Peningkatan kapasitas ini merupakan rangkaian dari program Active Citizens…
buletin difabel sapda jogja edisi 18
Proses rekrutmen CPNS yang dilakukan serentak saat ini masih diskriminasi terhadap difabel. “Dari semua formasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak ada yang memenuhi kuota 2% bagi difabel sesuai dengan amanat undang-undang” kata Winata SH dari Komite Difabel DIY saat konferensi pers, Kamis (11/10). Konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa organisasi yang berkaitan…
Beban legalitas kemampuan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendampingan penyandang disabilitas Tuli yang berhadapan dengan hukum. Teman-teman JBI Dengar maupun JBI Tuli misalnya, sering kali menerima penolakan hanya karena tidak memiliki sertifikat kemampuan bahasa isyarat. Akibatnya, pemenuhan hak atas akomodasi yang layak bagi teman Tuli menjadi terhambat. Arini, koordinator lembaga layanan…
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas para periset penyandang disabilitas, yang diharapkan dapat memimpin riset untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, SAPDA bermitra dengan CBM Global Indonesia, dengan dukungan penuh dari KONEKSI melaksanakan Kelas intensif Offline: Sekolah Riset Penyandang Disabilitas (Disability Lead Research) Tahap 2, secara luring di Yogyakarta (4/8/25). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memposisikan penyandang…
Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin saat ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya P2TP2A sebagai sebuah lembaga pemerintah yang melakukan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kota Banjarmasin. Dalam isu disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas juga mulai diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian ini…
