Sejak akhir tahun 2018, Yayasan SAPDA mendapatkan kesempatan untuk melakukan implementasi program respon bencana di kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala provinsi (Pasigala) Sulawesi Tengah. Tanggung jawab ini tidak serta merta diberikan kepada Yayasan SAPDA yang sedari awal konsen pada isu disabilitas, perempuan, dan anak. Keterlibatan SAPDA bersama Oxfam berawal dari tahun 2015, saat 2…
University Club UGM- 9 Maret 2019 Masih banyaknya masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai objek dan yang merendahkan perempuan, oleh karena itu Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk disahkan, untuk mendekatkan akses pada keadilan secara khusus pada kelompok disabilitas, karena perempuan terlebih lagi perempuan disabilitas adalah kelompok rentan yang sangat tinggi jika…
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) meluncurkan Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022. Catahu KBGD 2022 ini disusun dengan kolaborasi antara SAPDA bersama 26 lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan pemerintah dari 12 provinsi di Indonesia, dan berhasil mendokumentasikan 81 kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas (KBGD) yang terlaporkan sepanjang…
Workshop Analisis Sosial SRHR Inklusi berbasis Media sudah memasuki hari ke-3. Senin (3/2) ini peserta mendapat materi pembuatan Media Aksesibel oleh Yerry Niko Borang dari Engage Media. Yerry mengenalkan mengenai konvergensi media kepada 12 peserta remaja disabilitas dan tanpa disabilitas. Konvergensi media adalah bentuk bergabungnya berbagai jenis dan format media dengan perantara/platform internet. Munculnya konvergensi…
CRPD atau Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities merupakan sebuah “kitab” yang menjadi panduan dalam menjalankan visi dan misi lembaga SAPDA. Berikut adalah sebuah report atau Laporan Bayangan dalam implementasi CRPD di Indonesia dan SAPDA menjadi salah satu dari tim Konvensi Disabilitas. Laporan Bayangan CRPD Indonesia – versi Bahasa Indonesia
Mungkin kendala utama bagi seorang DIFABEL adalah masalah mobilitas. Sebagian besar dari mereka merasa tidak PD, tidak bisa mandiri karena keterbatasannya. Disamping itu keluarga yang terlalu protektif juga menyebabkan mereka jadi kurang bisa mandiri. Apa yang difabel butuhkan adalah kesempatan dan dorongan untuk mencoba. Jangan halangi keinginan mereka untuk mencoba sesuatu yang baru. Seperti pepatah…
Pelayanan disabilitas di ruang lingkup pengadilan sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap ragam disabilitas. Atas dasar itulah Pusat Penelitian Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) berkunjung ke kantor SAPDA untuk melakukan penelitian pada Kamis, (02/07). Penelitian yang bertajuk “Standarisasi Pelayanan Disabilitas di Pengadilan” ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas yang…
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Senin (8/6). Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum. “Kami meminta Sapda membuat…
Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dapat membantu lembaga layanan untuk mengidentifikasi kondisi psikososial penyintas kekerasan sebagai bentuk alat bukti. Namun dalam penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan penyintas penyandang disabilitas, HPP tidak hanya menjadi penguat alat bukti melainkan juga hadir sebagai bentuk akomodasi yang layak. “HPP juga termasuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan…
