Ilustrasi Keluarga Penyandang Disabilitas

Pembuatan Aturan Pelaksana UU TPKS Perlu Mengedepankan Partisipasi Disabilitas

Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS. “Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan,…

Read More
Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani sedang menyampaikan tanggapan ditemani moderator dan JBI.

Mendengar Cerita di Balik Pendampingan Disabilitas Korban Kekerasan

Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri. Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)…

Read More

Policy Brief RUU PKS, Pentingnya Korban, Pelayanan, dan Penanganannya

University Club UGM- 8 Maret 2019, Diskusi tentang RUU PKS yang berlangsung sangat menegangkan. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta bersama beberapa kawan menggadakan diskusi tentang Policy Brief RUU PKS, dimulai dengan penjelasan apa itu disabilitas, apa saja ragam penyandang disabilitas dan kondisi- kondisi mereka saat rentan terkena kekerasan seksual. Karena sesungguhnya RUU…

Read More

PEMETAAN TENTANG AKSESIBILITAS BAGI KOMUNITAS DIFABEL DAN MANULA DI KOTA JOGJA

Dalam acara diskusi menyoroti masalah aksesibilitas yang di alami oleh komunitas difabel yang ada di kota Jogja, baik fasilitas gedung maupun pelayanan bagi difabel. Hasil dari Team Peneliti Geografi UGM, menemukan belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel meliputi bangunan, lokasi dan tata letak , temuannya tersebut disoroti di beberapa bidang yaitu : Transpotasi : Ramp pada…

Read More
Gambar berisi dua orang sedang memfasilitas diskusi menggunakan pengeras suara dan papan flip chart.

Menyimak Beragam Cerita Hambatan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Penyandang disabilitas masih mengalami beragam hambatan dalam mengakses layanan pengadilan. Standar pemeriksaan yang inklusif berbasis pemenuhan akomodasi yang layak sangat penting agar penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya dalam proses peradilan. Berbagai perwakilan organisasi penyandang disabilitas menyampaikan pengalamannya masing-masing berhadapan dengan hukum dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan…

Read More
PN Karanganyar Tingkatkan Kapasitas Staf dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas

PN Karanganyar Tingkatkan Kapasitas Staf dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas

Mewujudkan layanan yang aksesibel bagi disabilitas kurang lengkap tanpa membekali individu di dalamnya mengenai perspektif disabilitas. Hal inilah yang ditekankan SAPDA saat berkunjung ke Pengadilan Negeri Karanganyar, Jumat (18/9) lalu. Dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh jajaran staf PN Karanganyar ini, SAPDA memaparkan tentang betapa pentingnya penyediaan layanan yang bisa diakses oleh semua kelompok rentan,…

Read More

[PERS RILIS] SAPDA, Institut KAPAL Perempuan dan Uni Eropa Meluncurkan Layanan untuk Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Penyandang Disabilitas

Yogyakarta, 9 Desember 2021 – Ribuan perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dan disabilitas kini dapat mengakses layanan konseling dan bantuan hukum secara online. Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas Perempuan dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan meluncurkan Layanan Konseling Hukum dan Psikologis di Rumah Cakap Bermartabat dan layanan pengaduan online Halo KAPAL Perempuan. Kedua…

Read More

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

                      Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang terangkum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini merupakan materi yang disampaikan Pak Nahar dalam acara Workshop Knowledge Sharing “Inisiasi Kebijakan Inklusi di Level Kabupaten/ Kota & Desa/…

Read More