Jumat (11/10), SAPDA bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan pertemuan guna membahas perpanjangan MoU Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Kerja sama antara SAPDA dan PN Kota Yogyakarta akan berakhir pada Desember 2019. Kedua lembaga ini perlu melakukan kerja sama secara kontinyu agar hak-hak penyandang disabilitas di ruang pengadilan dapat dipenuhi. Pertemuan ini berlangsung di ruang mediasi…
Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sampai pada puncaknya. Para peserta, yang kali ini berasal dari Mahkamah Agung RI berharap aturan terkait identifikasi usia mental serta kecakapan hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat diakomodir di dalam Raperma Disabilitas. Iwan, peserta dari…
Penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas (KBGD) masih menemui berbagaikendala baik secara teknis maupun non teknis. Akomodasi yang Layak (selanjutnya disebut AYL) dalam UU Penyandang Disabilitas diartikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. Hasil penelitian yang dilakukan…
Pemda DIY bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, mitra penyedia alat bantu, dan pemberi pelayanan kesehatan di DIY melaksanakan Pelayanan Jamkesus Penyandang Disabilitas Terpadu, Kamis 10 Maret 2016 di Kantor Bapel Jamkesos DIY, Jalan Prof.Dr.Sardjito No.5 Yogyakarta. Program One Stop Service ini memadukan layanan-layanan administrasi jaminan, medis, kepesertaan, sosial, informasi, dan sekaligus…
SAPDA dalam Program SRHR telah melakukan diskusi dan penyuluhan kesehatan reproduksi kepada remaja dan orangtu yang memiliki anak disabilitas. Diskusi dan penyuluhan SRHR di lakukan ke beberapa jaringan/ komunitas, baik yang berada di kota Jogja, maupun di Kabupaten Bantul. Dikarenakan belum banyak perkumpulan / komunitas orangtua yang memiliki anak disabilitas maka lembaga SAPDA berinisiatif bekerjasama…
Di era saat ini, siapa yang tidak membutuhkan kendaraan untuk aktifitas kinerja sehari-hari/setiap saat? Tidak hanya orang normal saja yang membutuhkan mobilitas, tidak terkecuali penyandang disabilitas yang juga memiliki passion untuk beraktifitas layaknya orang normal. Aktifitas yang dilakukan adalah bagaimana mereka dapat bekerja, bergerak agar mereka tidak berada dalam situasi yang stagnan, hanya berdiam diri….
Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta berharap upaya mewujudkan peradilan yang inklusif terus meluas tak hanya menyasar penyandang disabilitas melainkan juga kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak. Harapan ini disampaikan dalam seremonial perpanjangan kesepakatan kerjasama (MoU) antara PA Yogyakarta dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak pada Selasa (8/7). “Saya selama ini sudah terlibat di…
Magelang, 6 Maret 2019. Mengkritisi isi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Magelang tentang Disabilitas penting dilakukan untuk melihat sejauh mana Raperda tersebut mampu mengakomodir kebutuhan dari para penyandang disabilitas. Salah satu yang dilakukan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Jogjakarta adalah dengan mengajak jaringan disabilitas untuk membaca kembali apa yang termuat di dalam…
Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dengan dukungan Disability Rights Fund mengadakan seminar yang didukung oleh Disability Rights Fund. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis tentang akses keadilan yang berperspektif hak-hak difabel; Mendorong advokasi hak-hak difabel dalam akses keadilan dalam terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan Mendapatkan solusi dan strategi advokasi yang efektif dalam mendorong terwujudnya kesetaraan hak-hak difabel…
