Dalam berjejaring, SAPDA mengikuti beberapa kegiatan diluar fokus isu lembaga, hal ini sebagai wujud konsistensi SAPDA dalam melakukan proses perluasan jaringan dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, SAPDA turut berpartisipasi di kegiatan sosialisasi dari KPPPA-BPPM DIY tanggal 15 Maret 2017 di hotel sahid Jaya Babarsari. Peserta yang hadir sekitar 80 orang, terdiri dari lembaga, organisasi perempuan, organisasi…
Pada 5-6 Oktober lalu, SAPDA melakukan pelatihan Penanganan Perempuan dan Anak Dengan Disabilitas yang Mengalami Kekerasan kepada tiga (3) profesi yaitu Advokat, Psikolog Klinis dan Psikiater. Pelatihan ini diadakan selama 2 hari di hotel Ros-In Jogja. Pelatihan ini bertujuan untuk menguji modul pelatihan organisasi profesi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan modul pelatihan; organisasi profesi memahami…
Untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, lembaga aparat penegak hukum termasuk pengadilan perlu melaksanakan penilaian personal kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2020, penilaian personal merupakan “upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.” Kewajiban pengadilan untuk…
buletin difabel sapda jogja edisi 10
Media yang aksesibel dibutuhkan kelompok penyandang disabilitas untuk bisa memenuhi hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun seringkali sebuah media tidak mampu mengakomodir seluruh keberagaman kebutuhan khusus. Untuk itu, penilaian atau assessment sangat penting untuk menciptakan media aksesibel yang baik. Hal itu menjadi inti dari paparan Jaka Ahmad, aktivis disabilitas netra dan konten kreator, saat menjadi…
Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia Dalam Perspektif Gender, Disability dan Inklusi Sosial Riset tentang isu perempuan dan disabilitas telah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi, belum banyak dari penelitian tersebut yang melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian. Sebagian besar mereka hanya dilibatkan sebagai objek penelitian semata. Melalui konferensi nasional…
Tim WDCC melakukan perjalanan ke Lombok NTB 5-8 Maret 2017 yang diwakili oleh Rini Rindawati dan Nina Musriyanti. Tujuan perjalanan ini untuk menggali informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh stakeholder bagi perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan. Informasi didapat lewat wawancara ke lembaga penyedia layanan antara lain: UPPA Polres NTB, DP3AP2KB, Kejaksaan Negeri, Dinas Sosial, Paramitha,…
Pendataan penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan semua orang mendapatkan pemenuhan hak sebagai warga daerah. Namun, pendataan penyandang disabilitas perlu dibarengi dengan asesmen yang ideal guna memastikan pendataan berlangsung tepat sasaran dan hasilnya dapat ditindaklanjuti. Isu tersebut menjadi salah satu pokok perhatian dalam sesi membahas usulan pendataan potensi bakat penyandang disabilitas; bagian dari musyawarah Rencana…
Pendampingan perempuan disabilitas Tuli korban kekerasan membutuhkan strategi yang baik demi memastikan semua hak-haknya dapat terpenuhi. Sebelum melibatkan mereka lebih jauh dalam proses penanganan kasus, ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami kerentanan perempuan disabilitas Tuli di dalam proses pendampingan. Konselor Hukum layanan Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA) Arini Robi…
